DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 29/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap laporan wali amanat, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai laporan wali amanat yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Wali Amanat; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN WALI AMANAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
2.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
4.Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
5.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

BAB II

LAPORAN

Pasal 2

(1)Wali Amanat wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
1. a.laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat; dan
2. b.laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat.
(2)Dalam hal terjadi peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, Wali Amanat wajib menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)disampaikan dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) rangkap disertai dengan salinan dokumen elektronik.

Pasal 3

(1)Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode laporan, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Tengah Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah periode laporan, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4)Dalam hal penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

Laporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa atau sejak diketahuinya peristiwa tersebut.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 6

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-77/PM/1996 tentang Laporan Wali Amanat, beserta Peraturan Nomor X.I.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 129 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 /POJK.04/2017 TENTANG LAPORAN WALI AMANAT I. UMUM Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan Wali Amanat yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-77/PM/1996 tentang Laporan Wali Amanat, beserta Peraturan Nomor X.I.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Wali Amanat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:

1.jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2.pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3.jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4.pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten. Huruf b Laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:
1.jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2.pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3.jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4.pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten. Ayat (2) Laporan peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, antara lain:

a.pembayaran pokok dan bunga Efek bersifat utang sebelum jatuh tempo, jika dimungkinkan di dalam kontrak perwaliamanatan;
b.pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan termasuk:
1. 1.pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang yang tidak tepat waktu; dan
2. 2.pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan; dan
c.penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang. Ayat (3) Dalam praktiknya “salinan dokumen elektronik” dimaksud dikenal dengan sebutan soft copy. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disampaikan dengan menggunakan antara lain media digital cakram padat (compact disc), flashdisk, atau lainnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap laporan wali amanat, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai laporan wali amanat yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN WALI AMANAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
2.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
4.Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
5.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

BAB II

LAPORAN

Pasal 2

(1)Wali Amanat wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
1. a.laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat; dan
2. b.laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat.
(2)Dalam hal terjadi peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, Wali Amanat wajib menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)disampaikan dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) rangkap disertai dengan salinan dokumen elektronik.

Pasal 3

(1)Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode laporan, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Tengah Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah periode laporan, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4)Dalam hal penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 6

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:

1.jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2.pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3.jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4.pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten. Huruf b Laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:
1.jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2.pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3.jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4.pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten. Ayat (2) Laporan peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, antara lain:

a.pembayaran pokok dan bunga Efek bersifat utang sebelum jatuh tempo, jika dimungkinkan di dalam kontrak perwaliamanatan;
b.pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan termasuk:
1. 1.pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang yang tidak tepat waktu; dan
2. 2.pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan; dan
c.penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang. Ayat (3) Dalam praktiknya “salinan dokumen elektronik” dimaksud dikenal dengan sebutan soft copy. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disampaikan dengan menggunakan antara lain media digital cakram padat (compact disc), flashdisk, atau lainnya.