DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tahun 2014

Nomor: 29/POJK.05/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2.Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
3.Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4.Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
5.Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
6.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang ... yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
7.Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
8.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
9.Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
10.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
11.Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
12.Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.
13.Fasilitas Modal Usaha adalah Pembiayaan Modal Kerja yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan Pembiayaan kepada penyedia barang dan/atau jasa.
14.Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.
15.Tingkat ...
15.Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.
16.Modal Disetor:

a.bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
1. 17.Ekuitas:
a.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah penjumlahan dari:
1. 1.Modal Disetor;
2. 2.tambahan Modal Disetor, terdiri atas: a) agio/disagio saham; b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. 3.selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. 4.saldo laba/rugi;
5. 5.laba/rugi tahun berjalan;
6. 6.saham tresuri (treasury stock); dan
7. 7.komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: a) perubahan dalam surplus revaluasi; b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; d) bagian ... d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
b.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
1. 18.Direksi:
a.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 19.Dewan Komisaris:
a.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 20.Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. 21.Pengendali ...
3. 21.Pengendali:
a.bagi badan hukum perseroan terbatas, adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
1. 1.memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
2. 2.memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b.bagi badan usaha lainnya adalah pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengurus, pengawas atau yang setara dan/atau mempengaruhi tindakan pengurus, pengawas atau yang setara.
1. 22.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
1. a.Pembiayaan Investasi;
2. b.Pembiayaan Modal Kerja;
3. c.Pembiayaan Multiguna; dan/atau
4. d.kegiatan ...
5. d.kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 3

Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditujukan untuk Debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan:

a.yang memiliki usaha produktif; dan/atau
b.yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
2. b.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback);
3. c.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
4. d.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
5. e.Pembiayaan Proyek;
6. f.Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
7. g.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(2)Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback);
2. b.Anjak ...
3. b.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
4. c.Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse);
5. d.Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
6. e.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(3)Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
2. b.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
3. c.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Pasal 5

(1)Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf c, harus memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2)Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.produk yang akan dipasarkan;
2. b.analisis prospek usaha;
3. c.mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan;
4. d.hak dan kewajiban para pihak; dan
5. e.contoh ...
6. e.contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
(3)OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelayakan usaha pembiayaan lain yang diajukan.
(4)OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

(1)Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan berbasis fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)wajib melaporkan kepada OJK dengan melampirkan paling sedikit mengenai:
1. a.produk berbasis fee yang akan dipasarkan;
2. b.mekanisme;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.perjanjian kerjasama; dan
5. e.perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).
(2)Dalam hal OJK telah menerima laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengeluarkan surat pencatatan kegiatan berbasis fee dalam administrasi OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan diterima.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK tidak mengeluarkan surat pencatatan, Perusahaan Pembiayaan dapat melaksanakan kegiatan berbasis fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Perusahaan Pembiayaan wajib secara jelas mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam anggaran dasarnya.

Pasal 8

(1)Sewa Pembiayaan (Finance Lease) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam rangka penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan oleh Debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
(2)Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.
(3)Perusahaan Pembiayaan wajib memastikan dalam perjanjian pembiayaan bahwa Debitur dilarang menyewa-pembiayaankan kembali barang yang disewa- pembiayaankan kepada pihak lain.

Pasal 9

Selama masa Sewa Pembiayaan (Finance Lease), Perusahaan Pembiayaan wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa-pembiayaankan dengan mencantumkan nama dan alamat Perusahaan Pembiayaan serta pernyataan bahwa barang dimaksud terikat dalam perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease).

Pasal 10

(1)Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.
(2)Piutang ...
(2)Piutang usaha yang dapat dialihkan dalam Anjak Piutang adalah piutang usaha dengan jangka waktu jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2.Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
3.Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4.Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
5.Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
6.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang ... yang disertai dengan menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
7.Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
8.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
9.Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
10.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
11.Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
12.Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.
13.Fasilitas Modal Usaha adalah Pembiayaan Modal Kerja yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan Pembiayaan kepada penyedia barang dan/atau jasa.
14.Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.
15.Tingkat ...
15.Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan.
16.Modal Disetor:

a.bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
1. 17.Ekuitas:
a.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah penjumlahan dari:
1. 1.Modal Disetor;
2. 2.tambahan Modal Disetor, terdiri atas: a) agio/disagio saham; b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. 3.selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. 4.saldo laba/rugi;
5. 5.laba/rugi tahun berjalan;
6. 6.saham tresuri (treasury stock); dan
7. 7.komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: a) perubahan dalam surplus revaluasi; b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; d) bagian ... d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
b.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
1. 18.Direksi:
a.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 19.Dewan Komisaris:
a.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 20.Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. 21.Pengendali ...
3. 21.Pengendali:
a.bagi badan hukum perseroan terbatas, adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
1. 1.memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
2. 2.memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b.bagi badan usaha lainnya adalah pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengurus, pengawas atau yang setara dan/atau mempengaruhi tindakan pengurus, pengawas atau yang setara.
1. 22.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
1. a.Pembiayaan Investasi;
2. b.Pembiayaan Modal Kerja;
3. c.Pembiayaan Multiguna; dan/atau
4. d.kegiatan ...
5. d.kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 3

a.yang memiliki usaha produktif; dan/atau
b.yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
2. b.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback);
3. c.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
4. d.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
5. e.Pembiayaan Proyek;
6. f.Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
7. g.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(2)Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback);
2. b.Anjak ...
3. b.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
4. c.Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse);
5. d.Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
6. e.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(3)Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
2. b.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
3. c.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Pasal 5

(1)Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf c, harus memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2)Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.produk yang akan dipasarkan;
2. b.analisis prospek usaha;
3. c.mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan;
4. d.hak dan kewajiban para pihak; dan
5. e.contoh ...
6. e.contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
(3)OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelayakan usaha pembiayaan lain yang diajukan.
(4)OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

(1)Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan berbasis fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)wajib melaporkan kepada OJK dengan melampirkan paling sedikit mengenai:
1. a.produk berbasis fee yang akan dipasarkan;
2. b.mekanisme;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.perjanjian kerjasama; dan
5. e.perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).
(2)Dalam hal OJK telah menerima laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengeluarkan surat pencatatan kegiatan berbasis fee dalam administrasi OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan diterima.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK tidak mengeluarkan surat pencatatan, Perusahaan Pembiayaan dapat melaksanakan kegiatan berbasis fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Perusahaan Pembiayaan wajib secara jelas mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam anggaran dasarnya.

Pasal 8

(1)Sewa Pembiayaan (Finance Lease) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam rangka penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan oleh Debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
(2)Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.
(3)Perusahaan Pembiayaan wajib memastikan dalam perjanjian pembiayaan bahwa Debitur dilarang menyewa-pembiayaankan kembali barang yang disewa- pembiayaankan kepada pihak lain.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.
(2)Piutang ...
(2)Piutang usaha yang dapat dialihkan dalam Anjak Piutang adalah piutang usaha dengan jangka waktu jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun.