DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 29/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa 2020, No. 121 Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7, angka 10, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 2020, No. 121

1.Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2.Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3.Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4.Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariahdan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
7.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
8.Organ Perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau rapat anggota, pengurus, dan pengawas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. 2020, No. 121
9.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.
10.Debitur:

a.bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
2. 12.Direksi:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian. 2020, No. 121
1. 13.Dewan Komisaris:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 14.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksiterkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 15.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. 16.Afiliasi adalah:
a.hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan;
b.hubungan dengan Perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris; 2020, No. 121
c.hubungan pengendalian dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
d.hubungan kepemilikan saham dalam Perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih;dan/atau
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
1. 17.Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS, serta pegawai Perusahaan.
2. 18.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. 2.Ketentuan ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perusahaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keterbukaan;
2. b.akuntabilitas;
3. c.pertanggungjawaban;
4. d.kemandirian; dan
5. e.kesetaraan dan kewajaran. 2020, No. 121
(3)Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
2. b.meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;
3. c.meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. d.mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan
5. e.meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
(4)Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:
1. a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
2. b.kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
3. c.penanganan Benturan Kepentingan;
4. d.penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
5. e.penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;
6. f.penerapan kebijakan remunerasi; 2020, No. 121
7. g.transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
8. h.rencana bisnis.
(5)Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
(6)Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.

3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)OJK melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2)OJK berwenang meminta Perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(3)Perusahaan wajib memenuhi permintaan OJK untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4.Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
(2)Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. 2020, No. 121
(3)Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:
1. a.surat izin menetap; dan
2. b.surat izin bekerja, dari instansi berwenang.
(4)Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain.
(5)Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila:
1. a.anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
2. b.anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
(6)Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

5.Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Komisaris Independen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota 2020, No. 121 Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS, pada Perusahaan yang sama;
b.tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
c.memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan;
d.memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
e.memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
f.berdomisili di Indonesia.
1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk:
1. a.komite audit;
2. b.komite pemantau risiko; dan
3. c.komite remunerasi dan nominasi.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 2020, No. 121

7.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1)Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, wajib beranggotakan paling sedikit:
1. a.1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan
2. b.1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang: 1) audit; 2) keuangan; atau 3) akuntansi bagi Perusahaan Pembiayaan atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, yang berkedudukan sebagai anggota.
(2)Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a wajib melaksanakan:
1. a.pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
2. b.pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan paling sedikit terhadap:
1. a.pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal;
2. b.kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
3. c.kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
4. d.pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, 2020, No. 121 akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
(4)Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Pasal 28B

(1)Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, wajib beranggotakan paling sedikit:
1. a.1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan
2. b.1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.
(2)Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b wajib melakukan paling sedikit:
1. a.evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 28C

(1)Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c,wajib beranggotakan paling sedikit:
1. a.1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
2. b.1 (satu) orang Komisaris; dan
3. c.1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang 2020, No. 121 membidangi pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c wajib:
1. a.melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan
2. b.menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.
  1. 8.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan.

9.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7, angka 10, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 2020, No. 121

1.Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2.Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3.Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4.Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariahdan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
7.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
8.Organ Perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau rapat anggota, pengurus, dan pengawas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. 2020, No. 121
9.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.
10.Debitur:

a.bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
2. 12.Direksi:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian. 2020, No. 121
1. 13.Dewan Komisaris:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 14.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksiterkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 15.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. 16.Afiliasi adalah:
a.hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan;
b.hubungan dengan Perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris; 2020, No. 121
c.hubungan pengendalian dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
d.hubungan kepemilikan saham dalam Perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih;dan/atau
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
1. 17.Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS, serta pegawai Perusahaan.
2. 18.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. 2.Ketentuan ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perusahaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keterbukaan;
2. b.akuntabilitas;
3. c.pertanggungjawaban;
4. d.kemandirian; dan
5. e.kesetaraan dan kewajaran. 2020, No. 121
(3)Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
2. b.meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;
3. c.meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. d.mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan
5. e.meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
(4)Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:
1. a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
2. b.kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
3. c.penanganan Benturan Kepentingan;
4. d.penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
5. e.penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;
6. f.penerapan kebijakan remunerasi; 2020, No. 121
7. g.transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
8. h.rencana bisnis.
(5)Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
(6)Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.

3.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)OJK melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2)OJK berwenang meminta Perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(3)Perusahaan wajib memenuhi permintaan OJK untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4.Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
(2)Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. 2020, No. 121
(3)Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:
1. a.surat izin menetap; dan
2. b.surat izin bekerja, dari instansi berwenang.
(4)Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain.
(5)Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila:
1. a.anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
2. b.anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
(6)Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada Perusahaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

5.Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Komisaris Independen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota 2020, No. 121 Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS, pada Perusahaan yang sama;
b.tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
c.memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan;
d.memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
e.memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
f.berdomisili di Indonesia.
1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk:
1. a.komite audit;
2. b.komite pemantau risiko; dan
3. c.komite remunerasi dan nominasi.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 2020, No. 121

7.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1)Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, wajib beranggotakan paling sedikit:
1. a.1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan
2. b.1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang: 1) audit; 2) keuangan; atau 3) akuntansi bagi Perusahaan Pembiayaan atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, yang berkedudukan sebagai anggota.
(2)Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a wajib melaksanakan:
1. a.pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
2. b.pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan paling sedikit terhadap:
1. a.pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal;
2. b.kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
3. c.kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
4. d.pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, 2020, No. 121 akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
(4)Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Pasal 28B

(1)Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, wajib beranggotakan paling sedikit:
1. a.1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan
2. b.1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.
(2)Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b wajib melakukan paling sedikit:
1. a.evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 28C

(1)Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c,wajib beranggotakan paling sedikit:
1. a.1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua;
2. b.1 (satu) orang Komisaris; dan
3. c.1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang 2020, No. 121 membidangi pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c wajib:
1. a.melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan
2. b.menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.
  1. 8.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan.

9.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: