DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK No 39 Tahun 2024 yaitu tentang kewajiban melakukan penyelesaian pelampauan BMPP,sanksi administratif, Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, larangan membuka atau mengubah alamat kantor pusat dan Kantor Cabang di luar lingkup wilayah usaha, kewajiban memilik 1 penaksir disetiap kantor cabang, pengambilalihan atas perubahan PSP akibat perubahan kepemilikan, persetujuan perubahan kepemilikan, Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dan persyaratan izin usaha bagi perusahaan yang telah beroperasi dan belum memperoleh izin usaha,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120/OJK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERGADAIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120/OJK) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1)Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan dengan cara pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyelesaian pelampauan BMPP.
(2)Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan dengan cara pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemanfaatan sumber daya milik Perusahaan Pergadaian yang sebelumnya menjadi induk dari UUS yang melakukan Pemisahan.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat
(1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat
(2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42A ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 45, dan/atau Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. c.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
4. d.penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
5. e.pembatalan persetujuan;
6. f.larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.pencabutan izin unit usaha syariah.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4)Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5)Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
2. b.melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
3. c.melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
  1. 3.Ketentuan tabel 14 dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  2. 4.Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Perusahaan dilarang membuka atau mengubah alamat kantor pusat dan Kantor Cabang di luar lingkup wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
1. a.Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional akan membuka atau mengubah alamat Kantor Cabang di luar negeri; dan/atau
2. b.terdapat pemekaran wilayah yang menyebabkan Kantor Cabang berada di lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau provinsi yang berbeda dengan kantor pusat.
(3)Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan penutupan Kantor Cabang di luar negeri dalam hal:
1. a.tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
3. c.untuk penguatan dan pengembangan industri Pergadaian.
  1. 5.Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

a.Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional yang membuka atau mengubah alamat Kantor Cabang di luar negeri; dan
b.Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional yang akan menutup Kantor Cabang di luar negeri.
1. 6.Pasal 54 dihapus.
2. 7.Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 55 berlaku mutatis mutandis terhadap Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional yang akan membuka atau mengubah alamat atau menutup Kantor Cabang di luar negeri, yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 53 ayat (1).

8.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Perusahaan yang memiliki Kantor Cabang, wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Benda Jaminan pada setiap Kantor Cabang.
(2)Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Kantor Cabang lain.
(3)Dalam hal Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) kantor yang fungsinya mencakup pemberian persetujuan dan penandatanganan perjanjian kegiatan usaha Perusahaan, Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Benda Jaminan.
(4)Dalam hal Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)atau ayat (3) dikecualikan untuk jangka waktu paling lama:
1. a.1 (satu) tahun terhitung sejak lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(5)Pengecualian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau huruf b ditentukan berdasarkan kondisi yang terlebih dahulu terpenuhi.
(6)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), selain mengenakan sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan untuk:
1. a.menutup Kantor Cabang yang tidak memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir; atau
2. b.menghentikan kegiatan usaha yang memerlukan keahlian Penaksir dari Perusahaan yang hanya memiliki 1 (satu) kantor dan fungsinya mencakup pemberian persetujuan dan penandatanganan perjanjian kegiatan usaha Perusahaan.
(7)Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota wajib memenuhi perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup Kantor Cabang yang tidak memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir wajib mengalihkan layanan Nasabah kepada Kantor Cabang lain terdekat.
(9)Dalam hal Perusahaan tidak memiliki Kantor Cabang lain, kewajiban mengalihkan layanan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dialihkan kepada kantor pusat Perusahaan.
(10)Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup Kantor Cabang yang tidak memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah mengenai rencana penutupan Kantor Cabang, yang meliputi:
1. a.waktu pelaksanaan penutupan Kantor Cabang;
2. b.Kantor Cabang lain yang akan menerima pengalihan layanan Nasabah dari Kantor Cabang yang akan ditutup; dan
3. c.kontak pegawai penanggung jawab dari Kantor Cabang yang akan ditutup, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perintah Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.
(11)Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan Kantor Cabang dimaksud dengan melampirkan bukti pengumuman penutupan Kantor Cabang.

9.Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) wajib menyusun rencana aksi (action plan) yang merupakan komitmen Perusahaan yang paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).
(2)Rencana aksi (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Januari 2026.
(3)Rencana aksi (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
(4)Rencana aksi (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana aksi (action plan) yang disampaikan oleh Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak rencana aksi (action plan) diterima.
(6)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan perbaikan rencana aksi (action plan) dalam hal rencana aksi (action plan) tersebut berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan masih memerlukan perbaikan.
(7)Perusahaan wajib menyampaikan rencana aksi (action plan) yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana aksi (action plan) dari Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan rencana aksi (action plan) yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9)Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana aksi (action plan) dalam hal rencana aksi (action plan) tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).
(10)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana aksi (action plan) dalam hal rencana aksi (action plan) tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).
(11)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana aksi (action plan).
(12)Perusahaan wajib melaksanakan rencana aksi (action plan) yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau rencana aksi (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat
(11), Pasal 56A ayat (1), ayat (2), ayat (7), ayat (12), Pasal 57 ayat (2), ayat (3), Pasal 59 ayat (1), ayat
(3), ayat (4), ayat (6), Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. c.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
4. d.penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
5. e.pembatalan persetujuan;
6. f.larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
7. g.denda administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4)Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5)Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
2. b.melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
3. c.melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
  1. 11.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan atas perubahan PSP wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham selain PSP pada Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terbuka wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
(4)Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan untuk memenuhi:
1. a.rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor;
2. b.rasio likuiditas; dan/atau
3. c.Ekuitas minimum.
(5)Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan di dalam RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
1. a.setoran tunai;
2. b.konversi/pengalihan saldo laba;
3. c.konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
4. d.saham bonus.
  1. 12.Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya PSP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP.
(3)Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP.

13.Ketentuan tabel 18 dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
14.Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…