DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 Tahun 2022

Nomor: 3/POJK.03/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam

Menetapkan

menetapkan strategi dan fokus pengawasan;

c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola diperlukan penyempurnaan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank 2022, No.58 pembiayaan rakyat syariah dengan pendekatan berdasarkan risikobahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. 2022, No.58

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
4.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
5.Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS.
6.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Pasal 2

(1)BPR dan BPRS wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS 2022, No.58 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta menerapkan prinsip syariah bagi BPRS.
(2)Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS wajib:
1. a.memastikan upaya untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS; dan
2. b.melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal:
1. a.BPR atau BPRS, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3); dan
1. b.BPR atau BPRS tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  1. 1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
  2. 2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
(5)Dalam hal:
1. a.BPR atau BPRS, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2022, No.58
(3)dan/atau ayat (4); dan
1. b.BPR atau BPRS tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Pasal 3

(1)BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(3)Dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri dan/atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu.
(4)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)wajib mendapat persetujuan dari Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. 2022, No.58
(5)BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk:
1. a.penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli; dan
2. b.penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
(6)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(8)Dalam hal BPR atau BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  1. 1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
  2. 2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
(9)Dalam hal BPR atau BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), 2022, No.58 pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(10)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), ayat (8), dan ayat (9) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.
(11)Ketentuan mengenai format hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau ayat (6) disampaikan secara luring.
(3)Dalam hal batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. 2022, No.58
(2)Dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu- waktu.
(3)Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.hasil pemeriksaan;
2. b.hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS; dan/atau
3. c.informasi lain.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang berlaku merupakan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Pasal 7

(1)BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor: 2022, No.58
1. a.profil risiko;
2. b.tata kelola;
3. c.rentabilitas; dan
4. d.permodalan.
(2)Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur.
(3)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal BPR atau BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  1. 1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
  2. 2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.
(6)Ketentuan mengenai mekanisme penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam 2022, No.58 operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 (enam) jenis risiko:
1. a.risiko kredit;
2. b.risiko operasional;
3. c.risiko kepatuhan;
4. d.risiko likuiditas;
5. e.risiko reputasi; dan
6. f.risiko strategis.
(2)Penilaian faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
(3)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d.
(5)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)BPR yang memiliki modal inti:
1. a.paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3); atau
1. b.kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), 2022, No.58 menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 6 (enam) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak semester kedua tahun 2022.
(7)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sejak semester kedua tahun 2022.
(8)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPR mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya setelah 1 (satu) tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut- turut.
(9)BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(10)Dalam hal BPR:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat 2022, No.58
(5), BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

(11)BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR tidak:
1. a.menyampaikan laporan profil risiko; atau
2. b.memperbaiki laporan profil risiko, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
(12)Dalam hal BPR:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11); dan
2. b.tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran kedua, BPR dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(13)Dalam hal BPR:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPR dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(14)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)sampai dengan ayat (13) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. 2022, No.58

Pasal 9

(1)Bagi BPRS, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPRS yang dilakukan terhadap 6 (enam) jenis risiko:
1. a.risiko kredit;
2. b.risiko operasional;
3. c.risiko kepatuhan;
4. d.risiko likuiditas;
5. e.risiko reputasi; dan
6. f.risiko strategis.
(2)Penilaian faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
(3)Rencana tindak penerapan manajemen risiko dan/atau penyesuaian rencana tindak penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
(4)Rencana tindak dan/atau penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPRS dengan modal inti:
1. a.paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; atau
2. b.kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
(5)BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 2022, No.58 Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:
1. a.3 (tiga) jenis risiko terdiri atas:
  1. 1.risiko kredit;
  2. 2.risiko operasional; dan
  3. 3.risiko kepatuhan, untuk semester kedua tahun 2022; dan
2. b.6 (enam) jenis risiko terdiri atas:
  1. 1.risiko kredit;
  2. 2.risiko operasional;
  3. 3.risiko kepatuhan;
  4. 4.risiko likuiditas;
  5. 5.risiko reputasi; dan
  6. 6.risiko strategis, untuk semester pertama tahun 2023.
(6)BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:
1. a.2 (dua) jenis risiko terdiri atas risiko kredit dan risiko operasional untuk semester pertama tahun 2023; dan
2. b.4 (empat) jenis risiko terdiri atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2023.
(7)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 2022, No.58
(8)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester pertama tahun 2023.
(9)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 30 Juni 2023, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya paling lama 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut- turut.
(10)BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPRS tidak:
1. a.menyampaikan laporan profil risiko; atau
2. b.memperbaiki laporan profil risiko, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
(11)Dalam hal BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan 2022, No.58
2. b.tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(12)Dalam hal BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat
(9), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 10

Faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan peringkat faktor:

a.peringkat 1;
b.peringkat 2;
c.peringkat 3;
d.peringkat 4; atau
e.peringkat 5.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam

Menetapkan

menetapkan strategi dan fokus pengawasan;

c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola diperlukan penyempurnaan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank 2022, No.58 pembiayaan rakyat syariah dengan pendekatan berdasarkan risikobahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. 2022, No.58

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
4.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
5.Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS.
6.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Pasal 2

(1)BPR dan BPRS wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS 2022, No.58 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta menerapkan prinsip syariah bagi BPRS.
(2)Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS wajib:
1. a.memastikan upaya untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS; dan
2. b.melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal:
1. a.BPR atau BPRS, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3); dan
1. b.BPR atau BPRS tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  1. 1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
  2. 2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
(5)Dalam hal:
1. a.BPR atau BPRS, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2022, No.58
(3)dan/atau ayat (4); dan
1. b.BPR atau BPRS tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Pasal 3

(1)BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(3)Dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri dan/atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu.
(4)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)wajib mendapat persetujuan dari Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. 2022, No.58
(5)BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk:
1. a.penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli; dan
2. b.penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
(6)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(8)Dalam hal BPR atau BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  1. 1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
  2. 2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
(9)Dalam hal BPR atau BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), 2022, No.58 pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(10)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), ayat (8), dan ayat (9) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.
(11)Ketentuan mengenai format hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau ayat (6) disampaikan secara luring.
(3)Dalam hal batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. 2022, No.58
(2)Dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu- waktu.
(3)Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.hasil pemeriksaan;
2. b.hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS; dan/atau
3. c.informasi lain.

Pasal 6

BAB III

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Pasal 7

(1)BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor: 2022, No.58
1. a.profil risiko;
2. b.tata kelola;
3. c.rentabilitas; dan
4. d.permodalan.
(2)Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur.
(3)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal BPR atau BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  1. 1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
  2. 2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.
(6)Ketentuan mengenai mekanisme penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam 2022, No.58 operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 (enam) jenis risiko:
1. a.risiko kredit;
2. b.risiko operasional;
3. c.risiko kepatuhan;
4. d.risiko likuiditas;
5. e.risiko reputasi; dan
6. f.risiko strategis.
(2)Penilaian faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
(3)BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d.
(5)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)BPR yang memiliki modal inti:
1. a.paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3); atau
1. b.kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), 2022, No.58 menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 6 (enam) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak semester kedua tahun 2022.
(7)BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sejak semester kedua tahun 2022.
(8)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPR mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya setelah 1 (satu) tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut- turut.
(9)BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(10)Dalam hal BPR:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat 2022, No.58
(5), BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
2.penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

(11)BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR tidak:
1. a.menyampaikan laporan profil risiko; atau
2. b.memperbaiki laporan profil risiko, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
(12)Dalam hal BPR:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11); dan
2. b.tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran kedua, BPR dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(13)Dalam hal BPR:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPR dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(14)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(9)sampai dengan ayat (13) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. 2022, No.58

Pasal 9

(1)Bagi BPRS, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPRS yang dilakukan terhadap 6 (enam) jenis risiko:
1. a.risiko kredit;
2. b.risiko operasional;
3. c.risiko kepatuhan;
4. d.risiko likuiditas;
5. e.risiko reputasi; dan
6. f.risiko strategis.
(2)Penilaian faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
(3)Rencana tindak penerapan manajemen risiko dan/atau penyesuaian rencana tindak penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
(4)Rencana tindak dan/atau penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPRS dengan modal inti:
1. a.paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; atau
2. b.kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
(5)BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 2022, No.58 Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:
1. a.3 (tiga) jenis risiko terdiri atas:
  1. 1.risiko kredit;
  2. 2.risiko operasional; dan
  3. 3.risiko kepatuhan, untuk semester kedua tahun 2022; dan
2. b.6 (enam) jenis risiko terdiri atas:
  1. 1.risiko kredit;
  2. 2.risiko operasional;
  3. 3.risiko kepatuhan;
  4. 4.risiko likuiditas;
  5. 5.risiko reputasi; dan
  6. 6.risiko strategis, untuk semester pertama tahun 2023.
(6)BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:
1. a.2 (dua) jenis risiko terdiri atas risiko kredit dan risiko operasional untuk semester pertama tahun 2023; dan
2. b.4 (empat) jenis risiko terdiri atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2023.
(7)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 2022, No.58
(8)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester pertama tahun 2023.
(9)Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 30 Juni 2023, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:
1. a.meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya paling lama 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut- turut.
(10)BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPRS tidak:
1. a.menyampaikan laporan profil risiko; atau
2. b.memperbaiki laporan profil risiko, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
(11)Dalam hal BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan 2022, No.58
2. b.tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(12)Dalam hal BPRS:
1. a.telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11); dan
2. b.tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat
(9), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 10

Faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan peringkat faktor:

a.peringkat 1;
b.peringkat 2;
c.peringkat 3;
d.peringkat 4; atau
e.peringkat 5.