DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2018 Tahun 2018

Nomor: 3 /POJK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 8 (delapan) angka, yakni angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
2.Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
3.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
4.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
5.Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6.Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:

a.orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b.badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
1. 7.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. 8.Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
a.akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
b.aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
c.aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
1. 9.Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.
2. 10.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
3. 11.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. 12.Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk yang selanjutnya disebut PUB Sukuk adalah kegiatan penawaran Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
5. 13.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
6. 14.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
7. 2.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PUB SUKUK
8. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal 9E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pihak yang melakukan PUB Sukuk wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9B

(1)Dalam hal PUB Sukuk dilakukan tidak bersamaan dengan Penawaran Umum Efek bersifat utang, PUB Sukuk dapat dilakukan oleh pihak yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
(2)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Sukuk.

Pasal 9C

PUB Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat

(1)dapat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Sukuk.

Pasal 9D

Dalam hal terdapat perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk pada tahapan penerbitan Sukuk selanjutnya dalam rangka PUB Sukuk, Emiten harus menyampaikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk tersebut.

Pasal 9E

(1)Dalam hal PUB Sukuk dan Penawaran Umum Efek bersifat utang dilakukan secara bersamaan, pada halaman luar kulit muka prospektus harus mencantumkan:
1. a.total jumlah dana yang akan dihimpun dari jenis Sukuk dan Efek bersifat utang; dan
2. b.total jumlah dana atau indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun dari masing-masing jenis Efek.
(2)Emiten dapat menentukan nilai emisi masing- masing Sukuk dan Efek bersifat utang pada setiap periode tahapan PUB.

4.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT ZAKAT
5.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Emiten dapat melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.
(2)Emiten wajib mengungkapkan pada halaman luar kulit muka Prospektus informasi terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa Sukuk.
(3)Dalam hal Emiten melakukan pemotongan zakat, informasi yang diungkapkan pada halaman luar kulit muka Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat besaran potongan zakat, tata cara pemungutan zakat, dan pihak yang akan melakukan pendistribusian zakat.
(4)Pelaksanaan pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.

Pasal 13B

(1)Dalam hal Emiten melakukan pemotongan zakat, Emiten wajib memuat keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pemotongan zakat dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
(2)Kewajiban memuat keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan selama periode Sukuk.

6.Ketentuan Pasal 12 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (3) huruf b sehingga penjelasan Pasal 12 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 36 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 /POJK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK I. UMUM Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya revisi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Selain insentif pungutan yang telah berlaku, diperlukan adanya terobosan kebijakan baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan penerbit Sukuk. Selain itu, revisi peraturan juga dilandasi adanya standar internasional baru terkait keterbukaan informasi Sukuk yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Adapun beberapa pokok revisi peraturan penerbitan Sukuk tersebut antara lain meliputi penambahan ketentuan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) serta keterbukaan informasi terkait zakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal 9B

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi dimana Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 8 (delapan) angka, yakni angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
2.Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
3.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
4.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
5.Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6.Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:

a.orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b.badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
1. 7.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. 8.Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
a.akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
b.aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
c.aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
1. 9.Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.
2. 10.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
3. 11.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. 12.Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk yang selanjutnya disebut PUB Sukuk adalah kegiatan penawaran Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
5. 13.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
6. 14.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
7. 2.Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PUB SUKUK
8. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal 9E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pasal 9B

(1)Dalam hal PUB Sukuk dilakukan tidak bersamaan dengan Penawaran Umum Efek bersifat utang, PUB Sukuk dapat dilakukan oleh pihak yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
(2)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Sukuk.

Pasal 9C

PUB Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat

(1)dapat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Sukuk.

Pasal 9D

Pasal 9E

(1)Dalam hal PUB Sukuk dan Penawaran Umum Efek bersifat utang dilakukan secara bersamaan, pada halaman luar kulit muka prospektus harus mencantumkan:
1. a.total jumlah dana yang akan dihimpun dari jenis Sukuk dan Efek bersifat utang; dan
2. b.total jumlah dana atau indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun dari masing-masing jenis Efek.
(2)Emiten dapat menentukan nilai emisi masing- masing Sukuk dan Efek bersifat utang pada setiap periode tahapan PUB.

4.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT ZAKAT
5.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Emiten dapat melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.
(2)Emiten wajib mengungkapkan pada halaman luar kulit muka Prospektus informasi terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa Sukuk.
(3)Dalam hal Emiten melakukan pemotongan zakat, informasi yang diungkapkan pada halaman luar kulit muka Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat besaran potongan zakat, tata cara pemungutan zakat, dan pihak yang akan melakukan pendistribusian zakat.
(4)Pelaksanaan pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.

Pasal 13B

(1)Dalam hal Emiten melakukan pemotongan zakat, Emiten wajib memuat keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pemotongan zakat dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
(2)Kewajiban memuat keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan selama periode Sukuk.

6.Ketentuan Pasal 12 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (3) huruf b sehingga penjelasan Pasal 12 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 36 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 /POJK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK I. UMUM Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya revisi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Selain insentif pungutan yang telah berlaku, diperlukan adanya terobosan kebijakan baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan penerbit Sukuk. Selain itu, revisi peraturan juga dilandasi adanya standar internasional baru terkait keterbukaan informasi Sukuk yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Adapun beberapa pokok revisi peraturan penerbitan Sukuk tersebut antara lain meliputi penambahan ketentuan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) serta keterbukaan informasi terkait zakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 9A

Cukup jelas.