DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 3/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 2020, No.47 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 2020, No.47
4.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
5.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Perantara Pedagang Efek.

BAB II

KEWAJIBAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 2

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 3

(1)Dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
(2)Dalam hal mempunyai kepentingan pada Efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.

Pasal 4

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi 2020, No.47 dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak terafiliasinya.

Pasal 5

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang menggunakan Efek dan/atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Pasal 6

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang memberikan:

a.rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah; dan
b.jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.

Pasal 7

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib membubuhkan jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.

Pasal 8

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi di bursa.

Pasal 9

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib menerbitkan tanda terima 2020, No.47 setelah menerima Efek atau uang dari nasabah.

Pasal 10

Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:

a.transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dimana Wakil Perantara Pedagang Efek dimaksud bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
b.transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 2020, No.47 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 2020, No.47
4.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
5.Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Perantara Pedagang Efek.

BAB II

KEWAJIBAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 2

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 3

(1)Dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
(2)Dalam hal mempunyai kepentingan pada Efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang memberikan:

a.rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah; dan
b.jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.

Pasal 7

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib membubuhkan jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.

Pasal 8

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi di bursa.

Pasal 9

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib menerbitkan tanda terima 2020, No.47 setelah menerima Efek atau uang dari nasabah.

Pasal 10

Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:

a.transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dimana Wakil Perantara Pedagang Efek dimaksud bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
b.transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.