DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 3/POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, pengelolaan investasi dana pensiun perlu dilakukan secara sehat dan dengan menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang selanjutnya disingkat DPPK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPLK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan ... perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
4.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
5.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK;
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
1. 6.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
2. 7.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
3. 8.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
4. 9.Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.
5. 10.Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
6. 11.Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya ... selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. 12.Medium Term Notes, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. 13.Repurchase Agreement, yang selanjutnya disebut REPO, adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
9. 14.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
10. 15.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
11. 16.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
12. 17.Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
13. 18.Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi.
14. 19.Afiliasi ...
15. 19.Afiliasi adalah hubungan di antara Pihak dimana:
a.salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
b.salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
c.salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari Pihak lain; atau
d.salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada: 1) salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar; 2) salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain; 3) salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau 4) salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.
1. 20.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang ... wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

INVESTASI DANA PENSIUN

Pasal 2

(1)Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut:
1. a.tabungan pada Bank;
2. b.deposito on call pada Bank;
3. c.deposito berjangka pada Bank;
4. d.sertifikat deposito pada Bank;
5. e.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
6. f.Surat Berharga Negara;
7. g.saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
8. h.obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
9. i.Reksa Dana yang terdiri dari:
  1. 1.Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  2. 2.Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks;
  3. 3.Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
  4. 4.Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
10. j.MTN;
11. k.efek beragun aset;
12. l.dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. m.kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
14. n.REPO ...
15. n.REPO;
16. o.penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;
17. p.tanah di Indonesia; dan/atau
18. q.bangunan di Indonesia.
(2)Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
(3)Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 3

(1)Investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf k wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset yang memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dan huruf l wajib dilakukan pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 4

(1)Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m:
1. a.dilarang untuk tujuan spekulasi; dan
2. b.wajib ...
3. b.wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.
(2)Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Pasal 5

(1)Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.
(2)Dalam hal Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:
1. a.menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan
2. b.mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
(3)Dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Dana Pensiun yang melakukan investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3, investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, dan investasi pada REPO sebagaimana dimaksud ... dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
2. b.tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
3. c.memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
4. d.menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
2. b.jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
3. c.jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
4. d.nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
5. e.transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4).

Pasal 7

(1)Investasi pada tanah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q wajib:
1. a.dilengkapi sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan
2. b.memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui ... melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
(2)Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.
(3)Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain.

Pasal 8

(1)Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3 dan huruf j, masing- masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(2)Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(3)Dana Pensiun dapat melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan ditujukan untuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pensiun yang dapat melakukan penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.
(5)Investasi penyertaan langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK dan dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(6)Investasi penyertaan langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sebagai kekayaan untuk pendanaan DPPK.
(7)Ketentuan ...
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyertaan langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Surat Edaran OJK.
(8)Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Pasal 9

(1)Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf o, pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(2)Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f.
(3)Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah seluruh investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j atau penyertaan langsung baik di Indonesia maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o pada satu Pihak masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(4)Ketentuan mengenai batasan investasi penyertaan langsung baik di Indonesia maupun luar negeri pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan.
(5)Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN.
(6)Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. b.MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
3. c.MTN ...
4. c.MTN memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
(7)Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf i, huruf k, dan/atau huruf l adalah penyertaan Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
(8)Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(9)DPPK yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan kekayaan dalam bentuk deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) dan di dalam Arahan Investasi Dana Pensiun tersebut tidak ditetapkan jenis investasi lain, dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi dimaksud pada setiap Bank di daerah tersebut melebihi batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip penyebaran risiko.

Pasal 10

(1)Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:
1. a.semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
2. b.penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o; dan
3. c.tanah ...
4. c.tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q, dilarang melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung di Indonesia pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap memperhatikan batasan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5), serta batasan investasi tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, pengelolaan investasi dana pensiun perlu dilakukan secara sehat dan dengan menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
2.Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang selanjutnya disingkat DPPK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
3.Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPLK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan ... perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
4.Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
5.Pendiri adalah:

a.orang atau badan yang membentuk DPPK;
b.bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
1. 6.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
2. 7.Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
3. 8.Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
4. 9.Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.
5. 10.Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
6. 11.Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya ... selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. 12.Medium Term Notes, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. 13.Repurchase Agreement, yang selanjutnya disebut REPO, adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
9. 14.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
10. 15.Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
11. 16.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
12. 17.Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
13. 18.Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi.
14. 19.Afiliasi ...
15. 19.Afiliasi adalah hubungan di antara Pihak dimana:
a.salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
b.salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
c.salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari Pihak lain; atau
d.salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada: 1) salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar; 2) salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain; 3) salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau 4) salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.
1. 20.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang ... wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

INVESTASI DANA PENSIUN

Pasal 2

(1)Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut:
1. a.tabungan pada Bank;
2. b.deposito on call pada Bank;
3. c.deposito berjangka pada Bank;
4. d.sertifikat deposito pada Bank;
5. e.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
6. f.Surat Berharga Negara;
7. g.saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
8. h.obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
9. i.Reksa Dana yang terdiri dari:
  1. 1.Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  2. 2.Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks;
  3. 3.Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
  4. 4.Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
10. j.MTN;
11. k.efek beragun aset;
12. l.dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. m.kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
14. n.REPO ...
15. n.REPO;
16. o.penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;
17. p.tanah di Indonesia; dan/atau
18. q.bangunan di Indonesia.
(2)Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
(3)Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 3

(1)Investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf k wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan efek beragun aset yang memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dan huruf l wajib dilakukan pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 4

(1)Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m:
1. a.dilarang untuk tujuan spekulasi; dan
2. b.wajib ...
3. b.wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.
(2)Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Pasal 5

(1)Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.
(2)Dalam hal Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:
1. a.menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan
2. b.mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
(3)Dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Dana Pensiun yang melakukan investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3, investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, dan investasi pada REPO sebagaimana dimaksud ... dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
2. b.tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
3. c.memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
4. d.menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
(2)Investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
2. b.jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
3. c.jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
4. d.nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
5. e.transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4).

Pasal 7

(1)Investasi pada tanah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q wajib:
1. a.dilengkapi sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan
2. b.memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui ... melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
(2)Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.
(3)Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain.

Pasal 8

(1)Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3 dan huruf j, masing- masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(2)Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(3)Dana Pensiun dapat melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan ditujukan untuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pensiun yang dapat melakukan penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.
(5)Investasi penyertaan langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK dan dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(6)Investasi penyertaan langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan sebagai kekayaan untuk pendanaan DPPK.
(7)Ketentuan ...
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyertaan langsung di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Surat Edaran OJK.
(8)Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Pasal 9

(1)Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf o, pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(2)Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f.
(3)Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah seluruh investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j atau penyertaan langsung baik di Indonesia maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o pada satu Pihak masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(4)Ketentuan mengenai batasan investasi penyertaan langsung baik di Indonesia maupun luar negeri pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan.
(5)Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN.
(6)Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
2. b.MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
3. c.MTN ...
4. c.MTN memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
(7)Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf i, huruf k, dan/atau huruf l adalah penyertaan Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
(8)Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(9)DPPK yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan kekayaan dalam bentuk deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) dan di dalam Arahan Investasi Dana Pensiun tersebut tidak ditetapkan jenis investasi lain, dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi dimaksud pada setiap Bank di daerah tersebut melebihi batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip penyebaran risiko.

Pasal 10

(1)Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:
1. a.semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
2. b.penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o; dan
3. c.tanah ...
4. c.tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q, dilarang melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung di Indonesia pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap memperhatikan batasan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5), serta batasan investasi tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).