DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Penyusunan POJK tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ini adalah untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa OJK berwenang mengatur inovasi teknologi sektor keuangan; serta ketentuan mengenai inovasi keuangan digital sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah 2. Dalam POJK ini diatur ketentuan terkait penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (sandbox), perizinan, pemantauan dan evaluasi, edukasi keuangan, Pelindungan Konsumen, pelindungan data pribadi Konsumen, aspek kelembagaan dan penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai inovasi keuangan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3.Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
4.Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.
5.Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
6.Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
7.Ruang Uji Coba/Pengembangan Inovasi yang selanjutnya disebut Sandbox adalah sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai kelayakan dan keandalan ITSK.
8.Peserta Sandbox yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Sandbox.
9.Rencana Pengujian adalah rencana uji coba dan pengembangan inovasi yang dibuat oleh Peserta sebagai dasar pelaksanaan proses Sandbox.
10.Pusat Inovasi adalah sarana yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan edukasi, uji coba, pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Peserta, Penyelenggara ITSK, Konsumen, masyarakat, dan pihak lain.

BAB II

PENYELENGGARAAN ITSK

Pasal 2

Ruang lingkup ITSK meliputi:

a.penyelesaian transaksi surat berharga;
b.penghimpunan modal;
c.pengelolaan investasi;
d.pengelolaan risiko;
e.penghimpunan dan/atau penyaluran dana;
f.pendukung pasar;
g.aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan
h.aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Pasal 3

(1)Pihak yang menyelenggarakan ITSK terdiri atas:
1. a.LJK; dan/atau
2. b.pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara ITSK berbentuk:
1. a.badan hukum perseroan terbatas; atau
2. b.badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus menerapkan prinsip:
1. a.tata kelola;
2. b.manajemen risiko;
3. c.keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
4. d.Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
5. e.pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perizinan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip:
1. a.keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko;
2. b.integrasi ekonomi dan keuangan digital;
3. c.efisiensi dan praktik bisnis yang sehat;
4. d.Pelindungan Konsumen; dan
5. e.koordinasi pengaturan dan pengawasan antarotoritas.
(4)Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (sandbox);
2. b.perizinan;
3. c.pemantauan dan evaluasi;
4. d.edukasi keuangan;
5. e.Pelindungan Konsumen;
6. f.pelindungan data pribadi Konsumen;
7. g.aspek kelembagaan; dan
8. h.penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.

Pasal 5

(1)ITSK dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Kegiatan ekonomi dan keuangan yang menggunakan ITSK berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB III

SANDBOX

Pasal 6

Tujuan penyediaan Sandbox untuk memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik.

Pasal 7

Ruang lingkup Sandbox meliputi:

a.pemberian fasilitas untuk melakukan uji coba yang dilakukan dalam jangka waktu dan lingkungan terbatas;
b.pemberian fasilitas untuk mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
c.pemberian fasilitas untuk melakukan pengembangan ITSK pada tahap awal; dan
d.pemberian fasilitas lainnya dalam rangka uji coba dan pengembangan ITSK.

Pasal 8

(1)Peserta terdiri atas:
1. a.LJK; dan/atau
2. b.pihak lain yang bermaksud untuk melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peserta berbentuk:
1. a.badan hukum perseroan terbatas; atau
2. b.badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip:
1. a.tata kelola;
2. b.manajemen risiko;
3. c.keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
4. d.Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan
5. e.pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Calon Peserta yang akan melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan bermaksud mengikuti Sandbox harus mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Calon Peserta yang merupakan LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus mendapatkan rekomendasi dari pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan berwenang mewajibkan pihak yang menyelenggarakan ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan formulir permohonan mengikuti Sandbox, Rencana Pengujian, dan dokumen pendukung.
(5)Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)paling sedikit mencakup:
1. a.penjelasan atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan;
2. b.identifikasi potensi risiko atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan;
3. c.rencana implementasi mitigasi risiko atas potensi risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
4. d.batasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi yang mencakup jangka waktu pengujian yang dibutuhkan, target dan profil Konsumen, jumlah Konsumen, mitra uji coba dan pengembangan, jumlah transaksi, dan batasan lainnya yang dapat diukur;
5. e.kerangka Pelindungan Konsumen yang mencakup paling sedikit layanan pengaduan Konsumen dan mekanisme ganti rugi;
6. f.kesiapan permodalan dan sumber daya untuk melakukan uji coba dan pengembangan inovasi;
7. g.exit policy dan kebijakan transisi jika inovasi yang diuji coba dan dikembangkan tidak dapat dilanjutkan setelah proses Sandbox;
8. h.skenario uji coba dan pengembangan inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; dan
9. i.indikator kinerja utama atas skenario uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
(6)Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan perbaikan terhadap Rencana Pengujian, Peserta harus melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali Rencana Pengujian yang telah diperbaiki kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi Peserta ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Kriteria kelayakan inovasi untuk mengikuti Sandbox meliputi:
1. a.inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh Konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di Indonesia;
2. b.inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan;
3. c.inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan;
4. d.inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan;
5. e.inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan; dan
6. f.kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Peserta dengan memerhatikan kriteria kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) serta pertimbangan lain dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diterima dengan lengkap.
(4)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada calon Peserta melalui surat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Persetujuan untuk mengikuti Sandbox bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional bisnis secara penuh di sektor jasa keuangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelayakan dan persetujuan menjadi Peserta ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…