DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 1 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan kegiatan perusahaan efek sebagai PPE dan/atau PPE berdasarkan pengelompokan kegiatan usaha, kriteria perusahaan efek, tata cara permohonan perizinan perusahaan efek sebagai PEE dan PPE, kepemilikan dan pengendalian, kewajiban lanjutan, pencabutan izin usaha dan pembatalan persetujuan kegiatan lain, pembubaran, pengembangan kualitas sumber daya manusia, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri pasar modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.
2.Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk menjamin penawaran umum efek emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
3.Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4.Perusahaan Efek Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PEKU adalah pengelompokan Perusahaan Efek berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal Perusahaan Efek.
5.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
6.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya.
7.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
8.Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar.
10.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Perusahaan Efek dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek dimaksud.
11.Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang subordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
12.Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
13.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
14.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek.
16.Wakil Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat WPEE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
17.Wakil Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
18.Wakil Perusahaan Efek adalah orang perseorangan yang memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai WPEE, WPPE, dan/atau wakil manajer investasi.
19.Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PEE DAN/ATAU PPE BERDASARKAN PENGELOMPOKAN KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Perseroan yang melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

Pasal 3

(1)Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dapat menjalankan:
1. a.kegiatan utama, yaitu:
  1. 1.penjaminan emisi Efek;
  2. 2.kegiatan yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan Penawaran Umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi; dan/atau
  3. 3.penata laksana penerbitan Efek yang tanpa Penawaran Umum; dan
2. b.kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE dapat menjalankan:
1. a.kegiatan utama, yaitu:
  1. 1.transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain;
  2. 2.pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
  3. 3.memberikan pembiayaan transaksi Efek; dan/atau
  4. 4.bertindak sebagai penerbit Efek; dan
2. b.kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Lingkup kegiatan usaha Perusahaan Efek sebagai PEE dan/atau PPE dikelompokkan menjadi:

a.PEKU 1;
b.PEKU 2; dan
c.PEKU 3.

Pasal 5

(1)PEKU 1 melakukan kegiatan usaha sebagai PPE khusus untuk memasarkan Efek.
(2)PEKU 2 melakukan kegiatan usaha secara terbatas sebagai:
1. a.PEE; atau
2. b.PPE.
(3)PEKU 3 melakukan kegiatan usaha sebagai:
1. a.PEE;
2. b.PPE; atau
3. c.PEE yang juga melakukan kegiatan PPE.

Pasal 6

(1)PPE yang merupakan PEKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjalankan:
1. a.kegiatan utama, yaitu:
  1. 1.menjadi PPE yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek reksa dana dan/atau produk investasi lainnya; dan/atau
  2. 2.menjadi PPE yang membatasi kegiatannya sebagai mitra pemasaran PPE kelembagaan, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.kegiatan lain, yaitu:
  1. 1.keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya; dan/atau
  2. 2.kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yang merupakan PEKU 1 dilarang melakukan kegiatan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri.

Pasal 7

(1)PEE yang merupakan PEKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menjalankan:
1. a.kegiatan utama:
  1. 1.penjaminan emisi Efek yaitu penjaminan atas Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dengan kontrak penjaminan emisi Efek yang dapat berbentuk kesanggupan penuh atau kesanggupan terbaik;
  2. 2.penasihat keuangan untuk kegiatan penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum ataupun tidak berkaitan dengan Penawaran Umum; dan/atau
  3. 3.penata laksana penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum; dan
2. b.kegiatan lain, yaitu:
  1. 1.kegiatan yang sejalan dengan kegiatan memfasilitasi penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum;
  2. 2.menyelenggarakan layanan dukungan penerbitan instrumen pasar uang; dan/atau
  3. 3.kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)PEE yang merupakan PEKU 2 yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek wajib memenuhi ketentuan:
1. a.hanya dapat bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek atas calon Emiten dengan aset skala kecil atau menengah yaitu sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
2. b.tidak pernah terlibat melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
3. c.memiliki fungsi riset, dengan ketentuan:
  1. 1.pejabat penanggung jawab yang membawahkan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan sertifikat analis Efek; dan
  2. 2.pegawai yang melaksanakan fungsi riset wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau sertifikat analis Efek.

Pasal 8

PPE yang merupakan PEKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menjalankan:

a.kegiatan utama:
1. 1.melakukan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain atas semua jenis Efek;
2. 2.menyelenggarakan administrasi Efek nasabah dan/atau bertindak sebagai kustodian;
3. 3.menjadi anggota kliring individu atau anggota bursa efek yang bukan anggota kliring; dan/atau
4. 4.kegiatan utama yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagai PPE yang merupakan PEKU 1; dan
b.kegiatan lain:
1. 1.keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya; dan/atau
2. 2.kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

PEE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat menjalankan:

a.kegiatan utama:
1. 1.penjaminan emisi Efek yaitu penjaminan atas Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dengan kontrak penjaminan emisi Efek yang dapat berbentuk kesanggupan penuh atau kesanggupan terbaik;
2. 2.penasihat keuangan untuk kegiatan penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum ataupun tidak berkaitan dengan Penawaran Umum; dan/atau
3. 3.penata laksana penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum; dan
b.kegiatan lain:
1. 1.kegiatan yang sejalan dengan kegiatan memfasilitasi penerbitan Efek tanpa Penawaran Umum;
2. 2.menyelenggarakan layanan dukungan penerbitan instrumen pasar uang;
3. 3.kegiatan pendanaan terkait penjaminan emisi Efek seperti penyertaan modal dan/atau pembiayaan pra Penawaran Umum; dan/atau
4. 4.kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

PPE yang merupakan PEKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat menjalankan:

a.kegiatan utama:
1. 1.kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE yang merupakan PEKU 2;
2. 2.menjadi anggota kliring umum dan memberikan layanan kliring bagi PPE lainnya;
3. 3.memberikan pembiayaan transaksi Efek dan/atau melakukan kegiatan pembiayaan berbasis Efek lainnya;
4. 4.bertindak sebagai liquidity provider;
5. 5.bertindak sebagai dealer partisipan; dan/atau
6. 6.bertindak sebagai penerbit Efek atau produk terstruktur; dan
b.kegiatan lain:
1. 1.keagenan atas produk atau layanan LJK lainnya;
2. 2.melakukan transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain atas jenis Efek tertentu yang dimungkinkan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
3. 3.menjadi lembaga pendukung transaksi Efek di pasar uang dengan persetujuan Bank Indonesia;
4. 4.bertindak sebagai penyedia jasa penitipan atas instrumen keuangan;
5. 5.memberikan layanan perantara transaksi atas Efek luar negeri; dan/atau
6. 6.kegiatan lain yang diajukan secara individual, setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…