DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019

Nomor: 30/POJK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum terdapat pengaturan dan pengawasan atas praktik penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, perlu pengaturan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu OTORITAS JASA KEUANGAN

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
3.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
4.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum, yang selanjutnya disebut EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme Penawaran Umum dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
5.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
6.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
7.Penerbit adalah pihak yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
8.Penerbitan secara bertahap EBUS Tanpa Penawaran Umum, yang selanjutnya disebut Penerbitan Bertahap adalah kegiatan penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap.
9.Pemodal Profesional adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
10.Penata Laksana Penerbitan adalah pihak yang membantu Penerbit dalam proses penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
11.Agen Pemantau adalah pihak yang melakukan pemantauan atas kewajiban Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum sejak penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sampai dengan jatuh temponya.
12.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 2

(1)Pihak yang akan menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor atau industri tertentu yang mengatur mengenai penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor atau industri tersebut.

BAB II

KRITERIA EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

Pasal 3

EBUS Tanpa Penawaran Umum meliputi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memenuhi kriteria:

a.memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
b.memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak diawasi oleh otoritas lain, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

(1)EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan disimpan dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
2. b.diperingkat atau dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum, jika diterbitkan oleh pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik;
3. c.hanya dapat dibeli kembali setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
4. d.satuan pemindahbukuan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya, dan jumlah pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak.
(2)Jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh:
1. a.pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. b.Emiten atau Perusahaan Publik, jika EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik diperingkat, dengan tanggal penyampaian seluruh kelengkapan dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pemeringkatan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh:
1. a.pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. b.Emiten atau Perusahaan Publik, jika EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik diperingkat, wajib dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali pemeringkatan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh lembaga supranasional dapat dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 5

(1)Dalam kondisi tertentu, Penerbit wajib melakukan pembelian kembali EBUS Tanpa Penawaran Umum.
(2)Kewajiban pembelian kembali EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi EBUS Tanpa Penawaran Umum yang belum mencapai 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
(3)Pembelian kembali EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum.
(4)Ketentuan prosedur dan mekanisme pelaksanaan rapat umum pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam perjanjian mengenai penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.

BAB III

PENERBIT DAN PEMBELI EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

Pasal 6

Penerbit wajib merupakan:

a.Emiten atau Perusahaan Publik;
b.badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.lembaga supranasional; atau
d.kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 7

EBUS Tanpa Penawaran Umum dilarang dijual kepada selain Pemodal Profesional.

Pasal 8

(1)Pihak yang akan membeli EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menyatakan telah memenuhi kriteria sebagai Pemodal Profesional kepada:
1. a.Penerbit; atau
2. b.Penata Laksana Penerbitan bagi Penerbit yang menggunakan Penata Laksana Penerbitan.
(2)Pernyataan Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir pemesanan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
(3)Penerbit atau Penata Laksana Penerbitan wajib menggunakan informasi dari pernyataan yang dibuat oleh Pemodal Profesional untuk memastikan bahwa pihak yang membeli EBUS Tanpa Penawaran Umum memenuhi kriteria Pemodal Profesional untuk tujuan pembelian Efek, kecuali jika diketahui dan didukung dengan bukti yang memadai bahwa pernyataan tersebut tidak benar.

Pasal 9

(1)Dalam hal perdagangan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum dilakukan oleh atau melalui perantara pedagang Efek, perantara pedagang Efek wajib memastikan bahwa pembeli Efek tersebut merupakan Pemodal Profesional.
(2)Dalam hal perdagangan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum dilakukan tidak melalui perantara pedagang Efek, kustodian wajib memastikan bahwa pembeli Efek tersebut merupakan Pemodal Profesional.
(3)Dalam hal pembeli Efek bukan merupakan Pemodal Profesional, Perantara pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak instruksi beli.
(4)Dalam hal pembeli Efek bukan merupakan Pemodal Profesional, Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib menolak instruksi pemindahbukuan.

BAB IV

PENATA LAKSANA PENERBITAN DAN AGEN PEMANTAU

Pasal 10

(1)Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menggunakan Penata Laksana Penerbitan, kecuali EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh:
1. a.Emiten atau Perusahaan Publik;
2. b.kontrak investasi kolektif; atau
3. c.pihak lain yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya kepada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.
(2)Penata Laksana Penerbitan wajib merupakan perusahaan Efek yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum terdapat pengaturan dan pengawasan atas praktik penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, perlu pengaturan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu OTORITAS JASA KEUANGAN

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
3.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
4.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum, yang selanjutnya disebut EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme Penawaran Umum dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
5.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
6.Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
7.Penerbit adalah pihak yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
8.Penerbitan secara bertahap EBUS Tanpa Penawaran Umum, yang selanjutnya disebut Penerbitan Bertahap adalah kegiatan penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap.
9.Pemodal Profesional adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
10.Penata Laksana Penerbitan adalah pihak yang membantu Penerbit dalam proses penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
11.Agen Pemantau adalah pihak yang melakukan pemantauan atas kewajiban Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum sejak penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sampai dengan jatuh temponya.
12.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pasal 2

(1)Pihak yang akan menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor atau industri tertentu yang mengatur mengenai penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor atau industri tersebut.

BAB II

KRITERIA EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

Pasal 3

EBUS Tanpa Penawaran Umum meliputi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memenuhi kriteria:

a.memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
b.memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak diawasi oleh otoritas lain, yang nilai penerbitannya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

(1)EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan disimpan dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
2. b.diperingkat atau dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum, jika diterbitkan oleh pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik;
3. c.hanya dapat dibeli kembali setelah 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
4. d.satuan pemindahbukuan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya, dan jumlah pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak.
(2)Jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh:
1. a.pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. b.Emiten atau Perusahaan Publik, jika EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik diperingkat, dengan tanggal penyampaian seluruh kelengkapan dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pemeringkatan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh:
1. a.pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. b.Emiten atau Perusahaan Publik, jika EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik diperingkat, wajib dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali pemeringkatan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh lembaga supranasional dapat dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 5

(1)Dalam kondisi tertentu, Penerbit wajib melakukan pembelian kembali EBUS Tanpa Penawaran Umum.
(2)Kewajiban pembelian kembali EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi EBUS Tanpa Penawaran Umum yang belum mencapai 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
(3)Pembelian kembali EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum.
(4)Ketentuan prosedur dan mekanisme pelaksanaan rapat umum pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam perjanjian mengenai penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.

BAB III

PENERBIT DAN PEMBELI EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

Pasal 6

Penerbit wajib merupakan:

a.Emiten atau Perusahaan Publik;
b.badan usaha atau badan hukum di Indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.lembaga supranasional; atau
d.kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 7

EBUS Tanpa Penawaran Umum dilarang dijual kepada selain Pemodal Profesional.

Pasal 8

(1)Pihak yang akan membeli EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menyatakan telah memenuhi kriteria sebagai Pemodal Profesional kepada:
1. a.Penerbit; atau
2. b.Penata Laksana Penerbitan bagi Penerbit yang menggunakan Penata Laksana Penerbitan.
(2)Pernyataan Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir pemesanan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
(3)Penerbit atau Penata Laksana Penerbitan wajib menggunakan informasi dari pernyataan yang dibuat oleh Pemodal Profesional untuk memastikan bahwa pihak yang membeli EBUS Tanpa Penawaran Umum memenuhi kriteria Pemodal Profesional untuk tujuan pembelian Efek, kecuali jika diketahui dan didukung dengan bukti yang memadai bahwa pernyataan tersebut tidak benar.

Pasal 9

(1)Dalam hal perdagangan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum dilakukan oleh atau melalui perantara pedagang Efek, perantara pedagang Efek wajib memastikan bahwa pembeli Efek tersebut merupakan Pemodal Profesional.
(2)Dalam hal perdagangan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum dilakukan tidak melalui perantara pedagang Efek, kustodian wajib memastikan bahwa pembeli Efek tersebut merupakan Pemodal Profesional.
(3)Dalam hal pembeli Efek bukan merupakan Pemodal Profesional, Perantara pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak instruksi beli.
(4)Dalam hal pembeli Efek bukan merupakan Pemodal Profesional, Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib menolak instruksi pemindahbukuan.

BAB IV

PENATA LAKSANA PENERBITAN DAN AGEN PEMANTAU

Pasal 10

(1)Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menggunakan Penata Laksana Penerbitan, kecuali EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh:
1. a.Emiten atau Perusahaan Publik;
2. b.kontrak investasi kolektif; atau
3. c.pihak lain yang menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya kepada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.
(2)Penata Laksana Penerbitan wajib merupakan perusahaan Efek yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.