DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tahun 2014

Nomor: 30/POJK.05/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2.Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3.Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4.Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
7.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
8.Organ Perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau rapat anggota ... anggota, pengurus, dan pengawas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
9.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.
10.Debitur:

a.bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
2. 12.Direksi:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 13.Dewan ...
2. 13.Dewan Komisaris:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 14.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 15.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. 16.Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
4. 17.Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau DPS, serta pegawai Perusahaan.
5. 18.Otoritas ...
6. 18.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. b.akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. c.pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. d.kemandirian (independency), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak ... tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. e.kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang- undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
(3)Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
2. b.meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;
3. c.meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. d.mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. e.meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
(4)Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.tata ...
2. a.tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
3. b.kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite- komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
4. c.kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
5. d.kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
6. e.kebijakan remunerasi;
7. f.kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
8. g.tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
(5)Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
(6)Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB III

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 3

(1)RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM

Pasal 4

(1)Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 5

Pemegang saham Perusahaan melalui RUPS harus memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat.

Pasal 6

Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan.

Pasal 7

(1)Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.
(2)Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.

BAB V

DIREKSI

Pasal 8

(1)Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
(2)Perusahaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
(3)Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya:
1. a.warga negara Indonesia; dan/atau
2. b.badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.
(4)Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.
(5)Anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
(6)Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
1. a.surat izin menetap; dan
2. b.surat izin bekerja dari instansi berwenang.
(7)Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

Pasal 9

(1)Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.
(2)Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Pasal 10

(1)Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2.Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3.Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4.Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
7.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
8.Organ Perusahaan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau rapat anggota ... anggota, pengurus, dan pengawas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
9.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.
10.Debitur:

a.bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; atau
b.bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
2. 12.Direksi:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 13.Dewan ...
2. 13.Dewan Komisaris:
a.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
b.bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
1. 14.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. 15.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. 16.Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
4. 17.Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau DPS, serta pegawai Perusahaan.
5. 18.Otoritas ...
6. 18.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. b.akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. c.pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. d.kemandirian (independency), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak ... tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. e.kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang- undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
(3)Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
2. b.meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;
3. c.meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. d.mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. e.meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
(4)Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.tata ...
2. a.tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
3. b.kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite- komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
4. c.kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
5. d.kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
6. e.kebijakan remunerasi;
7. f.kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
8. g.tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
(5)Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK.
(6)Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB III

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 3

(1)RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM

Pasal 4

(1)Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 5

Pemegang saham Perusahaan melalui RUPS harus memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat.

Pasal 6

Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan.

Pasal 7

(1)Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.
(2)Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan.

BAB V

DIREKSI

Pasal 8

(1)Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
(2)Perusahaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
(3)Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya:
1. a.warga negara Indonesia; dan/atau
2. b.badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.
(4)Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.
(5)Anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
(6)Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
1. a.surat izin menetap; dan
2. b.surat izin bekerja dari instansi berwenang.
(7)Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

Pasal 9

(1)Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.
(2)Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Pasal 10

(1)Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2)Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.