DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Nomor: 30 /POJK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
1. a.deposito pada bank;
2. b.surat berharga negara;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. d.obligasi korporasi;
5. e.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
6. f.efek beragun aset;
7. g.reksa dana;
8. h.medium term notes;
9. i.repurchase agreement;
10. j.dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
11. k.tanah dan bangunan;
12. l.penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia;
13. m.obligasi daerah; dan/atau
14. n.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(2)Jenis investasi yang dapat ditempatkan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.

2.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:

a.deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah;
b.surat berharga syariah negara;
c.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
d.sukuk korporasi;
e.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f.efek beragun aset syariah;
g.reksa dana syariah;
h.medium term notes syariah;
i.repurchase agreement syariah;
j.dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
k.penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di Indonesia;
l.sukuk daerah; dan/atau
m.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
1. 3.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1)Investasi pada obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m dan sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Investasi dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. d.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.
(3)Investasi dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. e.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.
  1. 4.Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Investasi dalam bentuk obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m, dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) untuk setiap emiten dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(2)Investasi dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n dan Pasal 34 huruf m, dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat
(2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (14), Pasal 38A, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan usaha; atau
3. c.pencabutan izin usaha.
(2)Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat
(1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat
(7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), dan ayat
(14), Pasal 38A, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, dan/atau Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan usaha UUS; atau
3. c.pencabutan izin UUS.
(3)Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4)Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (2) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing- masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(6)Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7)Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
(8)Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(9)Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(10)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(11)Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS.
(12)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga Penjamin yang bersangkutan.
(13)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau ayat (2) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau ayat (2) huruf c kepada masyarakat. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 246 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30 /POJK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan mengenai pelaksanaan dari penyelenggaraan kegiatan Lembaga Penjamin saat ini. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Lembaga Penjamin untuk berinvestasi. Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi Lembaga Penjamin, yaitu dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif dan obligasi daerah. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Lembaga Penjamin, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas Lembaga Penjamin dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Lembaga Penjamin dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 32/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 33

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “deposito pada bank” adalah sertifikat deposito, deposito berjangka, dan deposito on call. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat berharga negara” adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang termasuk dalam efek beragun aset antara lain efek beragun aset berbentuk surat partisipasi untuk pembiayaan sekunder perumahan. Huruf g Yang dimaksud dengan “reksa dana” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai pasar modal. Huruf h Yang dimaksud dengan “medium term notes” adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Huruf i Yang dimaksud dengan “repurchase agreement” adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Huruf n Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Ayat (2) Cukup jelas Angka 2

Pasal 34

Huruf a Yang dimaksud dengan “deposito pada bank umum syariah” adalah sertifikat deposito, deposito berjangka, dan deposito on call. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah negara” adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang termasuk dalam efek beragun aset syariah antara lain efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi untuk pembiayaan sekunder perumahan. Huruf g Yang dimaksud dengan “reksa dana syariah” adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal. Huruf h Yang dimaksud dengan “medium term notes syariah” adalah surat tanda bukti yang diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan Prinsip Syariah, yang pada pokoknya memuat kewajiban finansial perusahaan dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Huruf i Yang dimaksud dengan “repurchase agreement syariah” adalah transaksi jual efek syariah dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Yang dimaksud dengan “sukuk daerah” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Huruf m Cukup jelas. Angka 3

Pasal 35A

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “prinsip syariah di pasar modal” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Angka 4

Pasal 38A

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 67

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6277

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
1. a.deposito pada bank;
2. b.surat berharga negara;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. d.obligasi korporasi;
5. e.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
6. f.efek beragun aset;
7. g.reksa dana;
8. h.medium term notes;
9. i.repurchase agreement;
10. j.dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
11. k.tanah dan bangunan;
12. l.penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia;
13. m.obligasi daerah; dan/atau
14. n.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(2)Jenis investasi yang dapat ditempatkan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.

2.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:

a.deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah;
b.surat berharga syariah negara;
c.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
d.sukuk korporasi;
e.saham yang tercatat di bursa efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f.efek beragun aset syariah;
g.reksa dana syariah;
h.medium term notes syariah;
i.repurchase agreement syariah;
j.dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
k.penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di Indonesia;
l.sukuk daerah; dan/atau
m.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
1. 3.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1)Investasi pada obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m dan sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Investasi dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. d.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.
(3)Investasi dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;
4. d.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. e.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.
  1. 4.Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Investasi dalam bentuk obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m, dan/atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) untuk setiap emiten dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(2)Investasi dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n dan Pasal 34 huruf m, dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat
(2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (14), Pasal 38A, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan usaha; atau
3. c.pencabutan izin usaha.
(2)Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat
(1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 35A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat
(7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), dan ayat
(14), Pasal 38A, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, dan/atau Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan usaha UUS; atau
3. c.pencabutan izin UUS.
(3)Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4)Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (2) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing- masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(6)Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7)Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
(8)Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(9)Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(10)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(11)Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS.
(12)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga Penjamin yang bersangkutan.
(13)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau ayat (2) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau ayat (2) huruf c kepada masyarakat. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 246 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30 /POJK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan mengenai pelaksanaan dari penyelenggaraan kegiatan Lembaga Penjamin saat ini. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Lembaga Penjamin untuk berinvestasi. Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi Lembaga Penjamin, yaitu dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif dan obligasi daerah. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Lembaga Penjamin, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas Lembaga Penjamin dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Lembaga Penjamin dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 32/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35A

Pasal 38A

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 67

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6277