DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan tata kelola, direksi, dewan komisaris, komite, benturan kepentingan, fungsi audit internal, penerapan manajemen risiko, penerapan prosedur alternatif, penyelenggaraan teknologi informasi, pengawasan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian terhadap anak usaha, pemberian remunerasi, kebijakan investasi, rencana strategis, penerapan strategis anti fraud, penerapan keuangan berkelanjutan, tata kelola dengan pemangku kepentingan, penyimpanan dokumen, penanganan pengaduan, penanganan pengaduan, pelaporan pelaksanaan tata kelola, penialian kembali pihak utama, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 269 dan Pasal 270 ayat (3) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

a.penawaran umum dan transaksi efek;
b.pengelolaan investasi;
c.Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
d.lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
1. 2.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
2. 3.Anggota Bursa Efek adalah:
a.perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b.pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/ atau sarana bursa Efek sesuai dengan peraturan bursa Efek.
1. 4.Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa.
2. 5.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
3. 6.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
a.menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
b.memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
1. 7.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
2. 8.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/ atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.
3. 9.Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. 10.Direksi adalah organ Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sesuai dengan maksud dan tujuan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mewakili Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. 11.Dewan Komisaris adalah organ Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. 12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
7. 13.Tata Kelola yang Baik pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
8. 14.Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
9. 15.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA

Pasal 2

(1)Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menerapkan Tata Kelola dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
(2)Tata Kelola pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip paling sedikit:
1. a.keterbukaan;
2. b.akuntabilitas;
3. c.tanggung jawab;
4. d.independensi; dan
5. e.kewajaran.
(3)Penerapan Tata Kelola pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diwujudkan paling sedikit dalam bentuk:
1. a.pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
2. b.pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
3. c.kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. d.penanganan benturan kepentingan;
5. e.penerapan fungsi audit internal;
6. f.penerapan fungsi audit eksternal;
7. g.penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
8. h.penerapan prosedur alternatif;
9. i.penyelenggaraan teknologi informasi;
10. j.penerapan pengawasan terhadap anak usaha;
11. k.pemberian remunerasi;
12. l.kebijakan investasi;
13. m.rencana strategis;
14. n.penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan;
15. o.penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
16. p.penerapan Tata Kelola dengan Pemangku Kepentingan;
17. q.penyimpanan dokumen; dan
18. r.penanganan pengaduan.

Pasal 3

(1)Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
(2)Prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.surat keputusan mengenai mekanisme operasional;
2. b.manual, kebijakan, pedoman, dan standar prosedur operasional;
3. c.piagam perusahaan; dan
4. d.dokumen operasional lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan;
7. g.pembatalan pendaftaran;
8. h.pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau
9. i.pencabutan izin orang perseorangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a.
(5)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i.

BAB III

DIREKSI

Pasal 5

Anggota Direksi wajib merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.administratif, meliputi:
1. 1.sehat jasmani dan rohani; dan
2. 2.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
b.integritas, meliputi:
1. 1.warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. 2.memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. 3.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. 4.tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan: a) tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, Pasar Modal, dan industri keuangan non bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b) tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: tindak pidana korupsi; narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan c) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
5. 5.tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian apabila kurang dari 6 (enam) bulan;
6. 6.tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; dan
7. 7.mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pasar Modal Indonesia; dan
c.kompetensi, meliputi:
1. 1.mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;
2. 2.memahami prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
3. 3.memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 6

Anggota Direksi wajib membuat pernyataan untuk:

a.menjaga integritas;
b.menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
c.menghindari tindakan yang dapat merugikan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau menyebabkan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Direksi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai:

a.keanggotaan Direksi;
b.persyaratan anggota Direksi dan susunan Direksi;
c.tata cara pencalonan dan pengajuan anggota Direksi;
d.penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi;
e.RUPS dan tata cara pengangkatan anggota Direksi;
f.larangan anggota Direksi; dan
g.jabatan anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1)Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan maksud dan tujuan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
(2)Direksi berwenang mewakili Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
(3)Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 9

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan pasar keuangan.

Pasal 10

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…