a.modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait; atau
b.modal inti (tier 1) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.
3.Penyediaan Dana Besar adalah nominal Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (tier 1) Bank.
4.Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
a.penempatan;
b.transaksi derivatif;
c.surat berharga;
d.surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo);
e.tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo);
f.tagihan akseptasi;
g.kredit;
h.penyertaan modal;
i.penyertaan modal sementara;
j.transaksi rekening administratif; dan
k.bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.
5.Modal adalah:
a.modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
b.dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, pendapatan komprehensif lainnya, cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif, dan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
6.Modal Inti (tier 1) adalah:
a.modal inti utama (common equity tier 1) dan modal inti tambahan (additional tier 1) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
b.dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, dan pendapatan komprehensif lain bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
7.Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
8.Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang ditetapkan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap:
a.Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
b.Modal Inti (tier 1) Bank bagi selain Pihak Terkait, dengan menggunakan posisi Modal atau Modal Inti (tier 1) bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.
9.Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang ditetapkan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap:
a.Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
b.Modal Inti (tier 1) Bank bagi selain Pihak Terkait, pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
10.Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
11.Teknik Mitigasi Risiko Kredit yang selanjutnya disebut Teknik MRK, adalah metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.
12.Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, interbank call money, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lain yang sejenis, tidak termasuk Penempatan lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas harian.
13.Transaksi Derivatif adalah instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset yang mendasari (underlying asset) yang secara umum ditujukan untuk lindung nilai atau jual beli.
14.Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
15.Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) adalah penjualan Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk membeli kembali dari pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
16.Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) adalah tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
17.Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
18.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
a.cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
b.pengambilalihan tagihan untuk kegiatan anjak piutang; dan
c.pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
19.Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
20.Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
21.Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
22.Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:
a.pihak lawan untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dan Transaksi Derivatif;
b.pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection buyer) dan/atau entitas referensi, untuk Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif dengan aset yang mendasari (underlying asset) berupa kredit (credit derivative);
c.penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan/atau entitas referensi untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;
d.Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi;
e.debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;
f.pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal, untuk Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;
g.pemohon, untuk Penyediaan Dana berupa jaminan, letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC), atau instrumen serupa lain; dan/atau
h.pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.
23.Entitas Referensi adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari (underlying asset), termasuk:
a.penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying asset); dan
b.pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (underlying asset).
24.Pemerintah Republik Indonesia adalah:
a.pemerintah pusat; dan
b.pemerintah daerah.
25.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh holding company yang merupakan BUMN.
26.Prime Bank adalah bank yang memiliki:
a.peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah: 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard and Poors; 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's; 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang bank tersebut; dan
b.total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker's almanac.
27.Direksi adalah:
a.organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
b.yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau
c.pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
28.Dewan Komisaris adalah:
a.organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
b.yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau
c.pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
29.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.