DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 32 /POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3)sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun sama dengan atau lebih dari 3% (tiga persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan dengan:
  1. 1.predikat kurang sehat selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR; dan
  2. 2.peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima) bagi BPRS.
(2)Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) namun sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima).
(3)Dalam hal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dengan menggunakan peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum berlaku, penilaian tingkat kesehatan BPR tetap menggunakan predikat tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1.

3.Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3)sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen); dan
3. c.tingkat kesehatan dengan:
  1. 1.predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR; atau
  2. 2.peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) bagi BPRS.
(2)Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); dan
3. c.tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga).
(3)Dalam hal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dengan menggunakan peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum berlaku, penilaian tingkat kesehatan BPR tetap menggunakan predikat tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam hal jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terlampaui dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif, Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif; dan/atau
2. b.menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
(2)Selain menerapkan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali bagi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

5.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat
(1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat
(2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat
(1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat
(4), Pasal 41 ayat (3), dan/atau Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. c.pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang dilarang menjadi pihak utama melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(2)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), dan/atau Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penurunan tingkat kesehatan;
3. c.penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR atau BPRS; dan/atau
4. d.pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang dilarang menjadi pihak utama melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 238 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.03/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH I. UMUM Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola bank perkreditan rakyat, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat. Penilaian tingkat kesehatan tersebut berkaitan dengan salah satu kriteria bank perkreditan rakyat dalam pengawasan intensif. Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini sedang dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan, pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang saat ini berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang baru. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengawas menetapkan tindakan pengawasan dengan mewajibkan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk menyusun rencana tindak untuk penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil temuan pengawas dalam pemeriksaan tersebut. Tindakan pengawasan tersebut juga diterapkan untuk mencegah agar bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memenuhi kriteria sebagai bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengawasan intensif. Dengan demikian, tindakan pengawasan tersebut lebih tepat menjadi muatan dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perubahan terhadap ketentuan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Dihapus.

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a Kewajiban BPR atau BPRS untuk memiliki rasio KPMM mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Huruf b CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir. Huruf c Tingkat kesehatan BPR atau BPRS adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “periode” adalah periode penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6433

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3)sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun sama dengan atau lebih dari 3% (tiga persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan dengan:
  1. 1.predikat kurang sehat selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR; dan
  2. 2.peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima) bagi BPRS.
(2)Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) namun sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima).
(3)Dalam hal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dengan menggunakan peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum berlaku, penilaian tingkat kesehatan BPR tetap menggunakan predikat tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1.

3.Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3)sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM paling sedikit 8% (delapan persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 4% (empat persen); dan
3. c.tingkat kesehatan dengan:
  1. 1.predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR; atau
  2. 2.peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) bagi BPRS.
(2)Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); dan
3. c.tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga).
(3)Dalam hal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dengan menggunakan peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum berlaku, penilaian tingkat kesehatan BPR tetap menggunakan predikat tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam hal jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terlampaui dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif, Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif; dan/atau
2. b.menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
(2)Selain menerapkan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali bagi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

5.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat
(1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat
(2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat
(1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat
(4), Pasal 41 ayat (3), dan/atau Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
3. c.pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang dilarang menjadi pihak utama melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(2)BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), dan/atau Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penurunan tingkat kesehatan;
3. c.penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR atau BPRS; dan/atau
4. d.pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang dilarang menjadi pihak utama melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 238 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.03/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH I. UMUM Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola bank perkreditan rakyat, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat. Penilaian tingkat kesehatan tersebut berkaitan dengan salah satu kriteria bank perkreditan rakyat dalam pengawasan intensif. Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini sedang dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan, pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang saat ini berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang baru. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengawas menetapkan tindakan pengawasan dengan mewajibkan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk menyusun rencana tindak untuk penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil temuan pengawas dalam pemeriksaan tersebut. Tindakan pengawasan tersebut juga diterapkan untuk mencegah agar bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memenuhi kriteria sebagai bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengawasan intensif. Dengan demikian, tindakan pengawasan tersebut lebih tepat menjadi muatan dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perubahan terhadap ketentuan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Dihapus.

Pasal 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6433