DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014

Nomor: 32/POJK.04/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perusahaan Terbuka memerlukan penyesuaian sejalan dengan kebutuhan industri Pasar Modal akan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Mengingat… Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada… kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
3.Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.

Pasal 2

(1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(2)RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3)RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka.

BAB II

PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 3

(1)1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih… lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
(2)Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
(3)Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.dilakukan dengan itikad baik;
2. b.mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
3. c.merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
4. d.disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
5. e.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
(4)Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Direksi.
(5)Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
(6)Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana… sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris.

Pasal 4

(1)Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
1. a.terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
2. b.alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6).
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
2. b.situs web Bursa Efek; dan
3. c.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu)…
2. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
3. b.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(5)Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(6)Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
(7)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 5

(1)Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
(2)Pemegang…
(2)Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. c.melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

Pasal 6

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. Bagian…

Pasal 7

(1)RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara
(2)Perusahaan Terbuka wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
(3)Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di:
1. a.tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
2. b.tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya;
3. c.ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
4. d.provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.

Pasal 8

(1)Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
(2)Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
(3)Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud… dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

Pasal 9

Ketentuan Pasal 8 mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

(1)Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
(2)Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
2. b.ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
3. c.tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
4. d.tanggal pemanggilan RUPS.
(3)Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat
(2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
(4)Pengumuman…
(4)Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
2. b.situs web Bursa Efek; dan
3. c.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(5)Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
2. b.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(6)Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(7)Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
(8)Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada… pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
(9)Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perusahaan Terbuka memerlukan penyesuaian sejalan dengan kebutuhan industri Pasar Modal akan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada… kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
3.Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.

Pasal 2

(1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(2)RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3)RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka.

BAB II

PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 3

(1)1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih… lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
(2)Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
(3)Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.dilakukan dengan itikad baik;
2. b.mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
3. c.merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
4. d.disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
5. e.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
(4)Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Direksi.
(5)Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
(6)Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana… sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris.

Pasal 4

(1)Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
1. a.terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
2. b.alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6).
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
2. b.situs web Bursa Efek; dan
3. c.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu)…
2. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
3. b.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(5)Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(6)Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
(7)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 5

(1)Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
(2)Pemegang…
(2)Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. c.melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

Pasal 6

Pasal 7

(1)RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara
(2)Perusahaan Terbuka wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
(3)Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di:
1. a.tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
2. b.tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya;
3. c.ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
4. d.provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.

Pasal 8

(1)Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
(2)Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
(3)Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud… dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
(2)Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
2. b.ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
3. c.tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
4. d.tanggal pemanggilan RUPS.
(3)Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat
(2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
(4)Pengumuman…
(4)Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
2. b.situs web Bursa Efek; dan
3. c.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(5)Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
2. b.situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(6)Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(7)Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
(8)Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada… pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
(9)Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).