DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lembaga jasa keuangan penyelenggara BNPL, penyelenggaran BNPL, penagihan, pelaporan, penghentian penyelenggraan BNPL, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menyelenggarakan model bisnis beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) memerlukan pengaturan agar penyelenggaraannya sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI (BUY NOW PAY LATER).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later) yang selanjutnya disebut BNPL adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa.
2.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
3.Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip.
4.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB II

LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA BNPL

Pasal 2

(1)Lembaga jasa keuangan yang melakukan penyelenggaraan BNPL, meliputi:
1. a.Bank Umum; dan
2. b.Perusahaan Pembiayaan.
(2)Penyelenggaraan BNPL oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Bank Umum.
(3)Penyelenggaraan BNPL oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan Pembiayaan, setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Ketentuan mengenai tata cara persetujuan Penyelenggaraan BNPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BNPL

Pasal 3

Penyelenggaraan BNPL harus memenuhi karakteristik tertentu, meliputi:

a.ditujukan untuk membiayai pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai kepada nasabah/debitur;
b.tanpa agunan;
c.memiliki limit tertentu (plafon);
d.pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/imbal hasil/ujrah dilakukan sesuai dengan skema angsuran/cicilan yang disepakati;
e.proses persetujuan kepada nasabah/debitur untuk menggunakan BNPL dilakukan melalui mekanisme:
1. 1.pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau
2. 2.tidak tatap muka secara elektronik; dan
f.dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 4

(1)Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat menyelenggarakan BNPL secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Penyelenggaraan BNPL berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Prinsip Syariah bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 5

(1)Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan BNPL.
(2)Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 6

(1)Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat menetapkan kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL.
(2)Dalam menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menyusun pedoman penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL.

Pasal 7

(1)Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menerapkan pelindungan konsumen dalam menyelenggarakan BNPL.
(2)Penerapan pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 8

(1)Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menerapkan prinsip pelindungan data pribadi nasabah/debitur dalam menyelenggarakan BNPL.
(2)Prinsip pelindungan data pribadi nasabah/debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan BNPL dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keterbukaan informasi kepada konsumen.

Pasal 10

Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan menyediakan, menyampaikan informasi, dan memasarkan BNPL kepada calon nasabah/calon debitur dan/atau nasabah/debitur sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…