DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 33/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.
4.Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
5.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
7.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
8.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
9.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
10.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
11.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAB II

PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan:

a.menugaskan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi berdasarkan suatu kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
b.dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau pembuatan kontrak Reksa Dana Berbentuk Perseroan baru, Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib dibubarkan;
c.kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sebagian besar anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
d.semua pengalihan dari kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib didasarkan pada persetujuan sebagian besar anggota direksi;
e.jabatan anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan tidak diberikan kepada:
1. 1.orang yang pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
2. 2.orang yang pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal pada khususnya atau di bidang keuangan pada umumnya;
f.setiap rencana pemutusan kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar anggota direksi dan pemutusan tersebut diberitahukan kepada para pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum pemutusan kontrak dimaksud; dan
g.Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan, dan informasi material dan relevan lainnya, serta memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diminta oleh direksi untuk menilai kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Pasal 3

Setiap perubahan kebijakan dasar yang dimuat dalam kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau penunjukan dan perubahan akuntan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar anggota direksi, dan perubahan tersebut diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut.

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 5

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak keberatan atas perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perubahan dimaksud dengan sendirinya berlaku pada hari ke-61 (enam puluh satu) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Direksi wajib mempertimbangkan dengan teliti, baik terhadap calon profesi dan lembaga penunjang yang terkait dan persyaratan kontrak yang diajukan sebelum menyetujui, memperpanjang, atau menyetujui pengalihan dari setiap kontrak untuk kepentingan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Pasal 7

Direksi wajib:

a.melaksanakan pengawasan terus-menerus secara cermat dan teliti terhadap Reksa Dana Berbentuk Perseroan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh profesi dan lembaga penunjang terkait; dan
b.meminta kepada profesi dan lembaga penunjang yang terkait semua dokumen, catatan, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menilai kinerja profesi dan lembaga penunjang yang terkait tersebut.

Pasal 8

Direksi dalam mempertimbangkan penunjukan Manajer Investasi paling sedikit wajib memperhatikan hal sebagai berikut:

a.kemampuan Manajer Investasi;
b.biaya Manajer Investasi;
c.jasa yang diberikan oleh Manajer Investasi selain jasa pengelolaan; dan
d.setiap manfaat selain biaya pengelolaan yang dibayarkan berdasarkan kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, yang diperoleh Manajer Investasi atau pihak Afiliasi-nya.

Pasal 9

Semua kontrak serta perubahannya wajib dibuat secara notariil.

Pasal 10

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dan yang telah dinyatakan efektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a.Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b.instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi:
1. 1.sertifikat Bank Indonesia;
2. 2.surat berharga pasar uang;
3. 3.surat pengakuan utang;
4. 4.sertifikat deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
5. 5.obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
c.surat berharga komersial yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3.Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.
4.Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
5.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
7.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
8.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
9.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
10.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
11.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAB II

PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan:

a.menugaskan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi berdasarkan suatu kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
b.dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau pembuatan kontrak Reksa Dana Berbentuk Perseroan baru, Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib dibubarkan;
c.kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sebagian besar anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
d.semua pengalihan dari kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib didasarkan pada persetujuan sebagian besar anggota direksi;
e.jabatan anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan tidak diberikan kepada:
1. 1.orang yang pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
2. 2.orang yang pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal pada khususnya atau di bidang keuangan pada umumnya;
f.setiap rencana pemutusan kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagian besar anggota direksi dan pemutusan tersebut diberitahukan kepada para pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum pemutusan kontrak dimaksud; dan
g.Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan, dan informasi material dan relevan lainnya, serta memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diminta oleh direksi untuk menilai kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Pasal 3

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Direksi wajib:

a.melaksanakan pengawasan terus-menerus secara cermat dan teliti terhadap Reksa Dana Berbentuk Perseroan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh profesi dan lembaga penunjang terkait; dan
b.meminta kepada profesi dan lembaga penunjang yang terkait semua dokumen, catatan, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menilai kinerja profesi dan lembaga penunjang yang terkait tersebut.

Pasal 8

Direksi dalam mempertimbangkan penunjukan Manajer Investasi paling sedikit wajib memperhatikan hal sebagai berikut:

a.kemampuan Manajer Investasi;
b.biaya Manajer Investasi;
c.jasa yang diberikan oleh Manajer Investasi selain jasa pengelolaan; dan
d.setiap manfaat selain biaya pengelolaan yang dibayarkan berdasarkan kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, yang diperoleh Manajer Investasi atau pihak Afiliasi-nya.

Pasal 9

Semua kontrak serta perubahannya wajib dibuat secara notariil.

Pasal 10

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dan yang telah dinyatakan efektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a.Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b.instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi:
1. 1.sertifikat Bank Indonesia;
2. 2.surat berharga pasar uang;
3. 3.surat pengakuan utang;
4. 4.sertifikat deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
5. 5.obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
c.surat berharga komersial yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.