DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 33/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi kepentingan investor dalam mendapatkan informasi yang memiliki kualitas andal dari laporan keuangan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif;
c.bahwa sejalan dengan program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke International Financial Reporting Standard (IFRS);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; 2020, No.138 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
4.Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 2020, No.138 selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
5.Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
6.Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas.
7.Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek.
8.Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut DINFRA adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.
9.Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
10.Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya terdiri 2020, No.138 atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
11.Pengendalian adalah suatu kondisi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Pihak penerima investasi.
12.Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Produk investasi berbentuk KIK terdiri atas :

a.Reksa Dana berbentuk KIK;
b.KIK-EBA;
c.Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK;
d.Dana Investasi Multi Aset;
e.DINFRA; dan
f.produk investasi lain berbentuk KIK yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Laporan keuangan Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian, wajib disusun berdasarkan SAK. 2020, No.138

Pasal 4

(1)Dalam hal Produk Investasi KIK memiliki Pengendalian atas entitas lain, Produk Investasi KIK wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
(2)Produk Investasi KIK dianggap memiliki Pengendalian atas entitas lain jika Produk Investasi KIK memiliki hal sebagai berikut:
1. a.kekuasaan atas Pihak penerima investasi;
2. b.eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi; dan
3. c.kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Pihak penerima investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
(3)Dalam hal Produk Investasi KIK merupakan entitas investasi, Produk Investasi KIK wajib tidak mengonsolidasikan laporan keuangan entitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari Entitas Investasi.

Pasal 5

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Produk Investasi KIK.

Pasal 6

(1)Dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Produk Investasi KIK wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK.
(2)Pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 2020, No.138 salah satu ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pernyataan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi asas keterbukaan dan melindungi kepentingan publik diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Penyusunan laporan keuangan produk investasi berbentuk KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat
(1), Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif. 2020, No.138
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi kepentingan investor dalam mendapatkan informasi yang memiliki kualitas andal dari laporan keuangan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif;
c.bahwa sejalan dengan program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke International Financial Reporting Standard (IFRS);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PRODUK INVESTASI BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
4.Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 2020, No.138 selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
5.Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
6.Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas.
7.Dana Investasi Multi Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut Dana Investasi Multi Aset adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek dan/atau portofolio investasi selain Efek.
8.Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut DINFRA adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.
9.Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
10.Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya terdiri 2020, No.138 atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
11.Pengendalian adalah suatu kondisi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Pihak penerima investasi.
12.Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Produk investasi berbentuk KIK terdiri atas :

a.Reksa Dana berbentuk KIK;
b.KIK-EBA;
c.Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK;
d.Dana Investasi Multi Aset;
e.DINFRA; dan
f.produk investasi lain berbentuk KIK yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Laporan keuangan Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian, wajib disusun berdasarkan SAK. 2020, No.138

Pasal 4

(1)Dalam hal Produk Investasi KIK memiliki Pengendalian atas entitas lain, Produk Investasi KIK wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
(2)Produk Investasi KIK dianggap memiliki Pengendalian atas entitas lain jika Produk Investasi KIK memiliki hal sebagai berikut:
1. a.kekuasaan atas Pihak penerima investasi;
2. b.eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Pihak penerima investasi; dan
3. c.kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Pihak penerima investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
(3)Dalam hal Produk Investasi KIK merupakan entitas investasi, Produk Investasi KIK wajib tidak mengonsolidasikan laporan keuangan entitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari Entitas Investasi.

Pasal 5

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Produk Investasi KIK.

Pasal 6

(1)Dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Produk Investasi KIK wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK.
(2)Pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 2020, No.138 salah satu ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pedoman perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), perlakuan akuntansi Produk Investasi KIK wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pernyataan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi asas keterbukaan dan melindungi kepentingan publik diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Penyusunan laporan keuangan produk investasi berbentuk KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat
(1), Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif. 2020, No.138
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.