DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tahun 2020

Nomor: 34/POJK.03/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan OJK ini mengatur mengenai Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja industri BPR dan BPRS agar tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, yaitu melalui pemberian kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
c.bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu diambil kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai dampak penyebaranCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati- hatian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARANCORONAVIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

(1)BPR atau BPRS dapat menerapkan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaranCoronavirus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaranCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) terdiri atas:
1. a.pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif;
2. b.perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
3. c.perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
4. d.penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
(3)BPR atau BPRS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
(4)Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dan BPRS harus melakukan:
1. a.penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
2. b.dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan.
(5)Dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.penyisihan penghapusan aset produktif:
  1. 1.jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif; dan
  2. 2.realisasi jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, untuk masing-masing rekening aset produktif BPR dan BPRS;
2. b.perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti BPR dan BPRS dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
3. c.perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
4. d.penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia:
  1. 1.jumlah biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
  2. 2.realisasi biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

Pasal 3

BPR atau BPRS dapat:

a.membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar; atau
b.tidak membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif.

BAB III

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Pasal 4

(1)BPR atau BPRS menghitung persentase nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR dan BPRS.
(2)Perhitungan persentase dari nilai agunan yang diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan posisi laporan bulan Maret 2020.

BAB IV

PENYEDIAAN DANA DALAM BENTUK PENEMPATAN DANA ANTAR BANK

Pasal 5

(1)BPR atau BPRS dapat melakukan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain.
(2)Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana.
(3)Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:
1. a.paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan
2. b.didasarkan pada surat pernyataan dari:
  1. 1.BPR atau BPRS yang melakukan penempatan dana; dan
  2. 2.BPR atau BPRS yang menerima penempatan dana, yang menyatakan bahwa penempatan dana dimaksud dilakukan untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS yang menerima penempatan dana.

Pasal 6

(1)Dalam hal penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS, BPR atau BPRS yang melakukan penempatan dana harus menyusun rencana tindak atas langkah penyelesaian dan target waktu penyelesaian agar tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
(2)BPR atau BPRS menyampaikan rencana tindak atas langkah penyelesaian dan target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas atau 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dan/atau target waktu penyelesaian tidak mungkin tercapai, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan rencana tindak atas langkah penyelesaian dan target waktu penyelesaian pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

(1)BPR atau BPRS dapat menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.
(2)BPR atau BPRS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

(1)BPR atau BPRS yang melakukan penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana tersebut.
(2)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

MASA BERLAKU KEBIJAKAN BAGI BPR DAN BPRS

Pasal 9

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.

Pasal 10

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2021 Tahun 2021

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2021 Tahun 2021

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 Tahun 2021