DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014

Nomor: 34/POJK.04/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2.Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3.Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4.Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau... atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5.Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

Pasal 2

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi.
(2)Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
(3)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
(4)Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk secara terpisah.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. b.anggota...
3. b.anggota lainnya yang dapat berasal dari:
  1. 1.anggota Dewan Komisaris;
  2. 2.pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
  3. 3.pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
(2)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
(3)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib memenuhi syarat:
1. a.tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
2. b.memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
3. c.tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
(4)Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pasal 4

(1)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat... diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
(2)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
(3)Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
(4)Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Pasal 5

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen... independen dalam melaksanakan tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pasal 8

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a.terkait dengan fungsi Nominasi:
1. 1.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. 2.membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. 3.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. 4.memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
b.terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. 1.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) struktur... a) struktur Remunerasi; b) kebijakan atas Remunerasi; dan c) besaran atas Remunerasi;
2. 2.membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a.menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b.menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c.membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
d.menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
e.menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
1. a.menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi... Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. b.menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
3. c.menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
(2)Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
1. a.gaji;
2. b.honorarium;
3. c.insentif; dan/atau
4. d.tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
(3)Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. b.tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. c.target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. d.keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
(4)Struktur...
(4)Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat

(1)wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2.Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3.Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4.Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau... atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5.Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

Pasal 2

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi.
(2)Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
(3)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
(4)Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk secara terpisah.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. b.anggota...
3. b.anggota lainnya yang dapat berasal dari:
  1. 1.anggota Dewan Komisaris;
  2. 2.pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
  3. 3.pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
(2)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
(3)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 wajib memenuhi syarat:
1. a.tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
2. b.memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
3. c.tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
(4)Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pasal 4

(1)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat... diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
(2)Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
(3)Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
(4)Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Pasal 5

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen... independen dalam melaksanakan tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pasal 8

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

a.terkait dengan fungsi Nominasi:
1. 1.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. 2.membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. 3.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. 4.memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
b.terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. 1.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) struktur... a) struktur Remunerasi; b) kebijakan atas Remunerasi; dan c) besaran atas Remunerasi;
2. 2.membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

a.menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b.menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c.membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
d.menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
e.menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
1. a.menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi... Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. b.menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
3. c.menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
(2)Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
1. a.gaji;
2. b.honorarium;
3. c.insentif; dan/atau
4. d.tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
(3)Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. b.tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. c.target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. d.keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
(4)Struktur...
(4)Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat

(1)wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.