DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 34/POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

BAB I

BENTUK BADAN USAHA, IZIN USAHA, DAN PERMODALAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2.Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7.Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
8.Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
10.Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Pemegang Saham bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
11.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham atau modal PMV atau PMVS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham atau modal PMV atau PMVS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PMV atau PMVS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 12.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
2. 13.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
3. 14.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PMV atau PMVS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. 15.Modal Disetor:
a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor;
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib; atau
c.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah modal dari para pesero perseroan komanditer.
1. 16.Ekuitas:
a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
1. 1.Modal Disetor;
2. 2.tambahan Modal Disetor, terdiri atas: a) agio/disagio saham; b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. 3.selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. 4.saldo laba/rugi;
5. 5.laba/rugi tahun berjalan;
6. 6.saham tresuri (treasury stock); dan
7. 7.komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: a) perubahan dalam surplus revaluasi; b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
c.bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih antara jumlah aset dengan liabilitas PMV.
d.bagi PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer atau UUS adalah selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer.
1. 17.Kantor Cabang adalah kantor dari PMV atau PMVS yang memiliki kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan usaha yang dilakukan PMV atau PMVS kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.
2. 18.Kantor Cabang Unit Syariah adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan mempunyai kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah kepada Pasangan Usaha.
3. 19.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) PMV atau PMVS baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari PMV atau PMVS yang meleburkan diri dan status badan hukum PMV atau PMVS yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
4. 20.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS untuk menggabungkan diri dengan PMV atau PMVS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari PMV atau PMVS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PMV atau PMVS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
5. 21.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PMV atau PMVS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PMV atau PMVS tersebut.
6. 22.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PMV atau PMVS untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS.
7. 23.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)PMV dan PMVS harus didirikan dalam bentuk badan usaha:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.koperasi; atau
3. c.perseroan komanditer.
(2)PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, sahamnya dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia;
3. c.badan usaha asing atau lembaga asing;
4. d.negara Republik Indonesia; dan/atau
5. e.pemerintah daerah.
(3)Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PMV dan PMVS yang tercatat di bursa efek mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
(4)Ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
(5)PMV dan PMVS yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer paling banyak didirikan oleh 25 (dua puluh lima) pesero.

Pasal 3

(1)Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV atau PMVS wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.
(2)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 4

(1)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(2)Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen:
1. a.akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan pada instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
2. b.daftar kepemilikan, berupa:
  1. 1.daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
  2. 2.daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi; atau
  3. 3.daftar pesero berikut jumlah modal yang disetorkan, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer;
3. c.data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (jika ada) meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  3. 3.daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
  4. 4.surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; b) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan; c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir; d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan f) tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  5. 5.surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang PMV, PMVS, dan/atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi;
4. d.data Pemegang Saham atau anggota:
  1. 1.orang perseorangan, dilampiri dengan: a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir; d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  2. 2.badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, dilampiri dengan: a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir; c) daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; d) konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing yang berbentuk lembaga keuangan; e) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saham yang bersangkutan; dan f) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saham dimaksud yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (money laundering); 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  3. 3.negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian PMV atau PMVS; dan/atau
  4. 4.pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian PMV atau PMVS;
5. e.risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS beserta rekomendasi tertulis dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), bagi PMVS;
6. f.fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMVS pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
7. g.bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
  1. 1.daftar aset tetap dan inventaris;
  2. 2.bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
  3. 3.contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV atau PMVS yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
  4. 4.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
8. h.rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
  1. 1.studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. 2.rencana kegiatan usaha PMV atau PMVS dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
  3. 3.proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan operasional;
9. i.fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV atau PMVS yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;
10. j.struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
11. k.pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
12. l.pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV atau PMVS; dan
13. m.bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

Pasal 5

(1)OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h;
3. c.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah;
4. d.pemeriksaan setoran modal; dan
5. e.penelitian dari kinerja keuangan terhadap lembaga keuangan lain yang berada pada kepemilikan PSP yang sama.
(3)Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.
(4)Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada pemohon.

Pasal 6

(1)PMV atau PMVS yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK.
(2)PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
(3)Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(4)Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
1. a.fotokopi perjanjian kegiatan Usaha Modal Ventura/Usaha Modal Ventura Syariah yang telah dilakukan; dan
2. b.fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

Pasal 7

(1)PMV harus menggunakan nama PMV yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura.
(2)PMVS harus menggunakan nama PMVS yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura syariah.
(3)Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi PMV atau ayat (2) bagi PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 8

Nama PMV atau PMVS wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor PMV atau PMVS.

Pasal 9

(1)PMV harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:
1. a.badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. b.badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
3. c.badan usaha perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua lima puluh miliar rupiah).
(2)PMVS harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:
1. a.badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. b.badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
3. c.badan usaha perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.
(4)Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMVS pada salah satu bank umum syariah di Indonesia.

Pasal 10

Total kepemilikan asing pada PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

BENTUK BADAN USAHA, IZIN USAHA, DAN PERMODALAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2.Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7.Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
8.Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
10.Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Pemegang Saham bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
11.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham atau modal PMV atau PMVS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham atau modal PMV atau PMVS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PMV atau PMVS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 12.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
2. 13.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
3. 14.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PMV atau PMVS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. 15.Modal Disetor:
a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor;
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib; atau
c.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah modal dari para pesero perseroan komanditer.
1. 16.Ekuitas:
a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
1. 1.Modal Disetor;
2. 2.tambahan Modal Disetor, terdiri atas: a) agio/disagio saham; b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. 3.selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. 4.saldo laba/rugi;
5. 5.laba/rugi tahun berjalan;
6. 6.saham tresuri (treasury stock); dan
7. 7.komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: a) perubahan dalam surplus revaluasi; b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
c.bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih antara jumlah aset dengan liabilitas PMV.
d.bagi PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer atau UUS adalah selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer.
1. 17.Kantor Cabang adalah kantor dari PMV atau PMVS yang memiliki kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan usaha yang dilakukan PMV atau PMVS kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.
2. 18.Kantor Cabang Unit Syariah adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan mempunyai kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah kepada Pasangan Usaha.
3. 19.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) PMV atau PMVS baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari PMV atau PMVS yang meleburkan diri dan status badan hukum PMV atau PMVS yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
4. 20.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS untuk menggabungkan diri dengan PMV atau PMVS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari PMV atau PMVS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PMV atau PMVS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
5. 21.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PMV atau PMVS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PMV atau PMVS tersebut.
6. 22.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PMV atau PMVS untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS.
7. 23.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)PMV dan PMVS harus didirikan dalam bentuk badan usaha:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.koperasi; atau
3. c.perseroan komanditer.
(2)PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, sahamnya dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia;
3. c.badan usaha asing atau lembaga asing;
4. d.negara Republik Indonesia; dan/atau
5. e.pemerintah daerah.
(3)Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PMV dan PMVS yang tercatat di bursa efek mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
(4)Ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
(5)PMV dan PMVS yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer paling banyak didirikan oleh 25 (dua puluh lima) pesero.

Pasal 3

(1)Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV atau PMVS wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.
(2)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 4

(1)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(2)Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen:
1. a.akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan pada instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan; dan
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
2. b.daftar kepemilikan, berupa:
  1. 1.daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
  2. 2.daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi; atau
  3. 3.daftar pesero berikut jumlah modal yang disetorkan, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer;
3. c.data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (jika ada) meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  3. 3.daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
  4. 4.surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; b) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan; c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir; d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan f) tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  5. 5.surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang PMV, PMVS, dan/atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi;
4. d.data Pemegang Saham atau anggota:
  1. 1.orang perseorangan, dilampiri dengan: a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir; d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  2. 2.badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, dilampiri dengan: a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir; c) daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; d) konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing yang berbentuk lembaga keuangan; e) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saham yang bersangkutan; dan f) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari pemegang saham dimaksud yang menyatakan bahwa: 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (money laundering); 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  3. 3.negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian PMV atau PMVS; dan/atau
  4. 4.pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian PMV atau PMVS;
5. e.risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS beserta rekomendasi tertulis dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), bagi PMVS;
6. f.fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMVS pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
7. g.bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
  1. 1.daftar aset tetap dan inventaris;
  2. 2.bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
  3. 3.contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV atau PMVS yang memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
  4. 4.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
8. h.rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
  1. 1.studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. 2.rencana kegiatan usaha PMV atau PMVS dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
  3. 3.proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan operasional;
9. i.fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV atau PMVS yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;
10. j.struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
11. k.pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
12. l.pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV atau PMVS; dan
13. m.bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

Pasal 5

(1)OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h;
3. c.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah;
4. d.pemeriksaan setoran modal; dan
5. e.penelitian dari kinerja keuangan terhadap lembaga keuangan lain yang berada pada kepemilikan PSP yang sama.
(3)Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.
(4)Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada pemohon.

Pasal 6

(1)PMV atau PMVS yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK.
(2)PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
(3)Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(4)Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
1. a.fotokopi perjanjian kegiatan Usaha Modal Ventura/Usaha Modal Ventura Syariah yang telah dilakukan; dan
2. b.fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

Pasal 7

(1)PMV harus menggunakan nama PMV yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura.
(2)PMVS harus menggunakan nama PMVS yang dimulai dengan bentuk badan usaha dan memuat kata ventura syariah.
(3)Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi PMV atau ayat (2) bagi PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 8

Nama PMV atau PMVS wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor PMV atau PMVS.

Pasal 9

(1)PMV harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:
1. a.badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. b.badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
3. c.badan usaha perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua lima puluh miliar rupiah).
(2)PMVS harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:
1. a.badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. b.badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
3. c.badan usaha perseroan komanditer, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.
(4)Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMVS pada salah satu bank umum syariah di Indonesia.

Pasal 10

Total kepemilikan asing pada PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.