DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 35/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan laporan keuangan bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan pedoman akuntansi bank pembiayaan rakyat syariah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu mengatur tata cara publikasi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah dan informasi lain kepada publik secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPRS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi lain.
3.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.
4.Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS serta dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
5.Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
6.Surat Komentar atau Management Letter adalah surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan bagi BPRS, atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran perbaikan.
7.Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Pasal 2

BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang terdiri atas:

a.Laporan Tahunan; dan
b.Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 3

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
  1. 1.laporan posisi keuangan;
  2. 2.laporan laba rugi;
  3. 3.laporan perubahan ekuitas;
  4. 4.laporan arus kas;
  5. 5.catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;
  6. 6.laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
  7. 7.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
2. b.informasi lain paling sedikit memuat:
  1. 1.informasi umum yang terdiri atas: a) kepengurusan; b) kepemilikan; c) perkembangan usaha BPRS; d) perkembangan kelompok usaha BPRS, jika ada; e) strategi dan kebijakan manajemen; dan f) laporan manajemen;
  2. 2.opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang diaudit oleh akuntan publik;
  3. 3.seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  4. 4.seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS; dan
  5. 5.Surat Komentar atau Management Letter bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.
(2)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.

Pasal 4

(1)BPRS wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 April setelah Tahun Buku berakhir.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas.
(4)Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh:
1. a.paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris; atau
2. b.pejabat yang berwenang, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.

Pasal 5

(1)BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS.
(3)Dalam hal Laporan Keuangan Tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.
(4)Dalam hal pelaksanaan audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melewati batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil audit atas Laporan Keuangan Tahunan.
(5)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.

Pasal 6

Dalam hal Laporan Tahunan yang telah disampaikan BPRS memuat:

a.Laporan Keuangan Tahunan yang tidak diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
b.Laporan Keuangan Tahunan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPRS dinyatakan belum menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 7

(1)BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit mencakup:
1. a.laporan keuangan yang terdiri atas: 1) laporan posisi keuangan; 2) laporan laba rugi; dan 3) laporan komitmen dan kontinjensi;
2. b.informasi lain yang paling sedikit terdiri atas: 1) kualitas aset produktif untuk: a) penempatan pada bank syariah lain; b) pembiayaan yang diberikan; dan c) aset produktif kepada pihak terkait; 2) rasio keuangan, yang terdiri atas: a) kewajiban penyediaan modal minimum; b) kualitas aset produktif; c) penyisihan penghapusan aset produktif; d) non-performing financing neto; e) return on asset; f) beban operasional terhadap pendapatan operasional; g) financing to deposit ratio; dan h) cash ratio.
3. c.susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan komposisi pemegang saham termasuk ultimate shareholders;
4. d.tabel distribusi bagi hasil;
5. e.laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
6. f.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f disampaikan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
(5)Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
(6)Cakupan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dikecualikan dari penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Khusus untuk:
1. a.laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e; dan
2. b.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode akhir tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1)BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember pada surat kabar harian lokal, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik.
(2)Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada:
1. a.akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
2. b.akhir bulan keempat setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember.

Pasal 9

(1)Dalam hal BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dengan menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Laporan Keuangan Publikasi harus:
1. a.ditempelkan di seluruh kantor BPRS; dan
2. b.ditempelkan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya.
(2)BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 10

Dalam hal BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BPRS wajib memelihara pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada situs web paling sedikit untuk 1 (satu) Tahun Buku terakhir.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan laporan keuangan bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan pedoman akuntansi bank pembiayaan rakyat syariah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu mengatur tata cara publikasi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah dan informasi lain kepada publik secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPRS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi lain.
3.Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.
4.Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS serta dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
5.Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
6.Surat Komentar atau Management Letter adalah surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan bagi BPRS, atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran perbaikan.
7.Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Pasal 2

BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang terdiri atas:

a.Laporan Tahunan; dan
b.Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 3

(1)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
  1. 1.laporan posisi keuangan;
  2. 2.laporan laba rugi;
  3. 3.laporan perubahan ekuitas;
  4. 4.laporan arus kas;
  5. 5.catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;
  6. 6.laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
  7. 7.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
2. b.informasi lain paling sedikit memuat:
  1. 1.informasi umum yang terdiri atas: a) kepengurusan; b) kepemilikan; c) perkembangan usaha BPRS; d) perkembangan kelompok usaha BPRS, jika ada; e) strategi dan kebijakan manajemen; dan f) laporan manajemen;
  2. 2.opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang diaudit oleh akuntan publik;
  3. 3.seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  4. 4.seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS; dan
  5. 5.Surat Komentar atau Management Letter bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.
(2)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.

Pasal 4

(1)BPRS wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 April setelah Tahun Buku berakhir.
(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas.
(4)Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh:
1. a.paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris; atau
2. b.pejabat yang berwenang, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.

Pasal 5

(1)BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS.
(3)Dalam hal Laporan Keuangan Tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.
(4)Dalam hal pelaksanaan audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melewati batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil audit atas Laporan Keuangan Tahunan.
(5)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.

Pasal 6

Dalam hal Laporan Tahunan yang telah disampaikan BPRS memuat:

a.Laporan Keuangan Tahunan yang tidak diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
b.Laporan Keuangan Tahunan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPRS dinyatakan belum menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 7

(1)BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit mencakup:
1. a.laporan keuangan yang terdiri atas: 1) laporan posisi keuangan; 2) laporan laba rugi; dan 3) laporan komitmen dan kontinjensi;
2. b.informasi lain yang paling sedikit terdiri atas: 1) kualitas aset produktif untuk: a) penempatan pada bank syariah lain; b) pembiayaan yang diberikan; dan c) aset produktif kepada pihak terkait; 2) rasio keuangan, yang terdiri atas: a) kewajiban penyediaan modal minimum; b) kualitas aset produktif; c) penyisihan penghapusan aset produktif; d) non-performing financing neto; e) return on asset; f) beban operasional terhadap pendapatan operasional; g) financing to deposit ratio; dan h) cash ratio.
3. c.susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan komposisi pemegang saham termasuk ultimate shareholders;
4. d.tabel distribusi bagi hasil;
5. e.laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
6. f.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f disampaikan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
(5)Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
(6)Cakupan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dikecualikan dari penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Khusus untuk:
1. a.laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e; dan
2. b.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode akhir tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1)BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember pada surat kabar harian lokal, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik.
(2)Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada:
1. a.akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
2. b.akhir bulan keempat setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember.

Pasal 9

(1)Dalam hal BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dengan menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Laporan Keuangan Publikasi harus:
1. a.ditempelkan di seluruh kantor BPRS; dan
2. b.ditempelkan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya.
(2)BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi.