DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tahun 2014

Nomor: 35/POJK.04/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan peraturan mengenai sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar... Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SEKRETARIS PERUSAHAAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
2.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan.
(2)Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.orang perseorangan; atau
2. b.unit kerja.
(3)Unit...
(3)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang penanggung jawab.

Pasal 3

(1)Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.
(2)Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi.
(3)Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Pasal 4

(1)Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.
(2)Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

a.mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan... peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b.memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal;
c.membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
1. 1.keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
2. 2.penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
3. 3.penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
4. 4.penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. 5.pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d.sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

(1)Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris...
(2)Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 8

(1)Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
(2)Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB III

PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. c.memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik;
4. d.dapat berkomunikasi dengan baik; dan
5. e.berdomisili di Indonesia.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib… wajib dipenuhi Sekretaris Perusahaan selama menjabat.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 10

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib:
1. a.menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1);
1. b.memuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan disertai informasi pendukung.
(2)Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan informasi dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan peraturan mengenai sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SEKRETARIS PERUSAHAAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
2.Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan.
(2)Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.orang perseorangan; atau
2. b.unit kerja.
(3)Unit...
(3)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang penanggung jawab.

Pasal 3

(1)Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.
(2)Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi.
(3)Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Pasal 4

(1)Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.
(2)Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

a.mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan... peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b.memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal;
c.membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
1. 1.keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
2. 2.penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
3. 3.penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
4. 4.penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. 5.pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d.sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

(1)Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris...
(2)Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 8

(1)Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
(2)Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB III

PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang:
1. a.cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. c.memahami kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik;
4. d.dapat berkomunikasi dengan baik; dan
5. e.berdomisili di Indonesia.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib… wajib dipenuhi Sekretaris Perusahaan selama menjabat.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 10

(1)Emiten atau Perusahaan Publik wajib:
1. a.menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1);
1. b.memuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan disertai informasi pendukung.
(2)Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan informasi dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian.