DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 35/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan terkait Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dengan implementasi atau penggunaan dalam praktik penilaian saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan www.peraturan.go.id 2020, No. 161 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN PENILAIAN BISNIS DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian.
2.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian di pasar modal.
3.Penilai Bisnis adalah Penilai yang melakukan kegiatan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal.
4.Penilai Properti adalah Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian properti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
5.Penilaian Bisnis adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas objek Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal.
6.Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian.
7.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
8.Nilai adalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan/atau pembeli atas suatu barang atau jasa dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan nilai pasar yang akan diperoleh dari objek Penilaian pada tanggal Penilaian.
9.Tanggal Penilaian adalah tanggal pada saat Nilai, hasil Penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan.
10.Dasar Penilaian adalah suatu penjelasan dan/atau pendefinisian tentang jenis Nilai yang sedang diteliti berdasarkan kriteria tertentu.
11.Premis Nilai adalah asumsi Nilai yang berhubungan dengan suatu kondisi transaksi yang dapat digunakan pada objek Penilaian.
12.Nilai Buku adalah:

a.hasil kapitalisasi atas biaya perolehan aset, dikurangi akumulasi depresiasi, deplesi, amortisasi atau penurunan nilai sebagaimana yang tercatat dalam laporan keuangan; atau
b.selisih antara total aset dikurangi dengan total liabilitas dari perusahaan sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan.
1. 13.Nilai Aset Bersih adalah total nilai pasar aset dikurangi total nilai pasar liabilitas. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
2. 14.Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing–masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
3. 15.Asumsi adalah sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat, atau keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi objek Penilaian atau pendekatan penilaian dan kewajarannya telah dianalisis oleh Penilai Bisnis sebagai bagian dari proses Penilaian.
4. 16.Pendekatan Penilaian adalah suatu cara untuk memperkirakan Nilai dengan menggunakan satu atau lebih metode penilaian.
5. 17.Pendekatan Aset adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Bisnis.
6. 18.Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran.
7. 19.Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.
8. 20.Metode Penilaian adalah suatu cara atau rangkaian cara tertentu dalam melakukan Penilaian.
9. 21.Business Interest adalah kepemilikan dalam perusahaan yang meliputi penyertaan dalam perusahaan, surat berharga, aset keuangan lainnya, dan aset tak berwujud. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
10. 22.Faktor Kapitalisasi adalah semua jenis rasio yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi suatu Nilai.
11. 23.Metode Kapitalisasi Pendapatan (Capitalization of Income Method) adalah Metode Penilaian yang mendasarkan pada suatu pendapatan yang dianggap mewakili kemampuan di masa mendatang dari suatu perusahaan atau Business Interest yang dinilai, dibagi dengan suatu tingkat kapitalisasi atau dikali dengan Faktor Kapitalisasi, sehingga menjadi suatu indikasi Nilai dari perusahaan atau Business Interest.
12. 24.Laporan Penilaian Bisnis adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai Bisnis yang memuat pendapat Penilai Bisnis mengenai objek Penilaian serta menyajikan informasi tentang proses Penilaian.
13. 25.Tanggal Laporan Penilaian Bisnis adalah tanggal ditandatanganinya Laporan Penilaian Bisnis oleh Penilai Bisnis.
14. 26.Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu bidang tertentu di luar ruang lingkup kegiatan Penilaian dan tidak bekerja pada kantor jasa Penilai publik.
15. 27.Holding Company adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya atau seluruhnya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain.
16. 28.Diskon Tanpa Pengendalian (Discount for Lack of Control) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya tingkat pengendalian atas objek Penilaian.
17. 29.Diskon Likuiditas Pasar (Discount for Lack of Marketabilities) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya likuiditas objek Penilaian.
18. 30.Kelangsungan Usaha adalah suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau www.peraturan.go.id 2020, No. 161 dalam konstruksi, atau suatu premis dalam Penilaian, dimana Penilai Bisnis menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan.
19. 30.Kapitalisasi adalah:
a.pengkonversian arus kas bersih atau penghasilan bersih lain, baik yang bersifat aktual maupun perkiraan, selama periode tertentu yang ekuivalen dengan Nilai aset pada suatu tanggal tertentu; atau
b.pengakuan atas suatu pengeluaran modal.
1. 31.Premi Pengendalian (Premium for Control) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan penambah dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari tingkat pengendalian atas objek Penilaian.
2. 32.Modal Investasi adalah jumlah utang jangka panjang dan ekuitas pada suatu perusahaan.
3. 33.Tingkat Kapitalisasi adalah jumlah pembagi yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi Nilai.
4. 34.Tingkat Imbal Balik adalah jumlah laba atau rugi dan/atau perubahan nilai yang direalisasikan atau diharapkan dari suatu investasi yang dinyatakan dalam persentase.
5. 35.Tingkat Diskonto adalah suatu Tingkat Imbal Balik untuk mengkonversikan nilai di masa depan ke nilai sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang dan ketidakpastian atas terealisasinya pendapatan ekonomi.
6. 36.Arus Kas Bersih adalah jumlah kas yang:
a.tersedia setelah terpenuhinya kebutuhan kas untuk kegiatan operasional;
b.merupakan arus kas yang tersedia bagi penyedia modal yang terdiri dari utang dan ekuitas; dan
c.telah bebas dari kewajiban untuk mempertahankan operasi saat ini dan untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
1. 37.Nilai Terminal (Terminal Value) adalah Nilai dari jumlah arus kas untuk periode setelah periode waktu tetap, dimana arus kas yang diterapkan dapat menggunakan model ekuitas atau Modal Investasi.
2. 38.Pendapat Kewajaran adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Bisnis untuk menyatakan bahwa suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau tidak wajar.
3. 39.Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana dan/atau Penjaminan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Bisnis untuk menyatakan bahwa transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan adalah wajar atau tidak wajar.
4. 40.Studi Kelayakan Bisnis adalah suatu Penugasan Penilaian Profesional yang diberikan oleh Penilai Bisnis berupa pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek.

Pasal 2

(1)Untuk melakukan kegiatan Penilaian Bisnis di bidang pasar modal, Penilai Bisnis wajib:
1. a.menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi penilai;
2. b.melakukan Penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan pedoman Penilaian dan penyajian laporan Penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keahlian sesuai dengan spesialisasi industri yang terkait dengan objek Penilaian; dan
4. d.menggunakan Nilai Pasar.
(2)Dalam hal Penilaian Bisnis tidak dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penilai Bisnis dapat menggunakan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No. 161

Pasal 3

Dalam hal Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Bisnis mengacu pada hasil Penilaian properti, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.hasil Penilaian properti yang digunakan sebagai acuan merupakan hasil Penilaian properti yang diterbitkan oleh Penilai Properti;
b.hasil Penilaian properti yang dijadikan acuan dilampirkan dalam Laporan Penilaian Bisnis; dan
c.Tanggal Penilaian pada Penilaian Bisnis sama dengan Tanggal Penilaian pada Penilaian properti.

Pasal 4

Dalam hal Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Bisnis mengacu pada hasil Penilaian Bisnis, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.hasil Penilaian Bisnis yang digunakan sebagai acuan adalah hasil Penilaian Bisnis yang diterbitkan oleh Penilai Bisnis;
b.hasil Penilaian Bisnis yang dijadikan acuan dilampirkan dalam Laporan Penilaian Bisnis; dan
c.Tanggal Penilaian pada Penilaian Bisnis yang dijadikan acuan sama dengan Tanggal Penilaian pada Penilaian Bisnis.

Pasal 5

(1)Dalam hal Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Bisnis mengacu pada laporan keuangan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar Penilaian merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar Penilaian atas perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik www.peraturan.go.id 2020, No. 161 yang terdaftar di negara asal perusahaan yang dinilai;
3. c.jangka waktu antara tanggal laporan keuangan dan Tanggal Laporan Penilaian Bisnis tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan
4. d.Tanggal Penilaian yang digunakan oleh Penilai Bisnis sama dengan tanggal laporan keuangan.
(2)Dalam hal Penilai Bisnis melakukan penugasan Pendapat Kewajaran maka dapat menggunakan laporan keuangan yang telah direviu oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Penilai Bisnis melakukan revisi atas Laporan Penilaian Bisnis maka Penilai Bisnis wajib:
1. a.menerbitkan kembali Laporan Penilaian Bisnis dengan tanggal dan nomor yang berbeda dengan disertai alasan dan penjelasan diterbitkannya revisi atas Laporan Penilaian Bisnis dimaksud; dan
2. b.menyatakan dalam Laporan Penilaian Bisnis hasil revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan Laporan Penilaian Bisnis sebelumnya.
(2)Fakta dan perubahan yang material wajib diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis yang telah direvisi tersebut.

Pasal 7

(1)Laporan Penilaian Bisnis berlaku selama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penilaian.
(2)Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir dan terdapat hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan Nilai lebih dari 5% (lima persen) maka Laporan Penilaian Bisnis menjadi tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2020, No. 161

BAB II

PENGGANTIAN PENILAI BISNIS

Pasal 8

(1)Penggantian Penilai Bisnis hanya dapat dilakukan apabila Penilai Bisnis:
1. a.mengundurkan diri; atau
2. b.diberhentikan oleh pemberi tugas dengan pemberitahuan bahwa penugasannya telah dihentikan disertai dengan alasan yang objektif.
(2)Penggantian Penilai Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat tertulis dari pemberi tugas.
(3)Penggantian Penilai Bisnis hanya dilakukan terhadap Penilaian atas objek Penilaian dengan maksud, tujuan, dan Tanggal Penilaian yang sama.

Pasal 9

Sebelum menerima Penugasan Penilaian Profesional, Penilai Bisnis pengganti wajib terlebih dahulu:

a.meminta persetujuan tertulis dari calon pemberi tugas untuk meminta keterangan dari Penilai Bisnis yang digantikan;
b.melakukan komunikasi, baik tertulis maupun lisan, dengan Penilai Bisnis yang digantikan mengenai masalah yang menurut keyakinan Penilai Bisnis pengganti akan membantu dalam penerimaan atau penolakan Penugasan Penilaian Profesional; dan
c.melakukan evaluasi atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk memutuskan menerima atau menolak Penugasan Penilaian Profesional.

Pasal 10

(1)Penilai Bisnis yang digantikan wajib memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan www.peraturan.go.id 2020, No. 161 dari Penilai Bisnis pengganti berdasarkan fakta yang diketahuinya.
(2)Penilai Bisnis yang digantikan maupun Penilai Bisnis pengganti wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah diperoleh kecuali atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penilai Bisnis pengganti wajib mengulang pelaksanaan Penilaian sesuai dengan standar dan pedoman Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)Penilai Bisnis pengganti tidak bertanggung jawab atas pekerjaan Penilai Bisnis yang digantikan dan tidak menerbitkan suatu laporan yang mencerminkan pembagian tanggung jawab.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan terkait Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dengan implementasi atau penggunaan dalam praktik penilaian saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN PENILAIAN BISNIS DI PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian.
2.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian di pasar modal.
3.Penilai Bisnis adalah Penilai yang melakukan kegiatan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal.
4.Penilai Properti adalah Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian properti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
5.Penilaian Bisnis adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas objek Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal.
6.Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian.
7.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
8.Nilai adalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan/atau pembeli atas suatu barang atau jasa dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan nilai pasar yang akan diperoleh dari objek Penilaian pada tanggal Penilaian.
9.Tanggal Penilaian adalah tanggal pada saat Nilai, hasil Penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan.
10.Dasar Penilaian adalah suatu penjelasan dan/atau pendefinisian tentang jenis Nilai yang sedang diteliti berdasarkan kriteria tertentu.
11.Premis Nilai adalah asumsi Nilai yang berhubungan dengan suatu kondisi transaksi yang dapat digunakan pada objek Penilaian.
12.Nilai Buku adalah:

a.hasil kapitalisasi atas biaya perolehan aset, dikurangi akumulasi depresiasi, deplesi, amortisasi atau penurunan nilai sebagaimana yang tercatat dalam laporan keuangan; atau
b.selisih antara total aset dikurangi dengan total liabilitas dari perusahaan sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan.
1. 13.Nilai Aset Bersih adalah total nilai pasar aset dikurangi total nilai pasar liabilitas. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
2. 14.Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing–masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
3. 15.Asumsi adalah sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat, atau keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi objek Penilaian atau pendekatan penilaian dan kewajarannya telah dianalisis oleh Penilai Bisnis sebagai bagian dari proses Penilaian.
4. 16.Pendekatan Penilaian adalah suatu cara untuk memperkirakan Nilai dengan menggunakan satu atau lebih metode penilaian.
5. 17.Pendekatan Aset adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Bisnis.
6. 18.Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran.
7. 19.Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.
8. 20.Metode Penilaian adalah suatu cara atau rangkaian cara tertentu dalam melakukan Penilaian.
9. 21.Business Interest adalah kepemilikan dalam perusahaan yang meliputi penyertaan dalam perusahaan, surat berharga, aset keuangan lainnya, dan aset tak berwujud. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
10. 22.Faktor Kapitalisasi adalah semua jenis rasio yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi suatu Nilai.
11. 23.Metode Kapitalisasi Pendapatan (Capitalization of Income Method) adalah Metode Penilaian yang mendasarkan pada suatu pendapatan yang dianggap mewakili kemampuan di masa mendatang dari suatu perusahaan atau Business Interest yang dinilai, dibagi dengan suatu tingkat kapitalisasi atau dikali dengan Faktor Kapitalisasi, sehingga menjadi suatu indikasi Nilai dari perusahaan atau Business Interest.
12. 24.Laporan Penilaian Bisnis adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai Bisnis yang memuat pendapat Penilai Bisnis mengenai objek Penilaian serta menyajikan informasi tentang proses Penilaian.
13. 25.Tanggal Laporan Penilaian Bisnis adalah tanggal ditandatanganinya Laporan Penilaian Bisnis oleh Penilai Bisnis.
14. 26.Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu bidang tertentu di luar ruang lingkup kegiatan Penilaian dan tidak bekerja pada kantor jasa Penilai publik.
15. 27.Holding Company adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya atau seluruhnya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain.
16. 28.Diskon Tanpa Pengendalian (Discount for Lack of Control) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya tingkat pengendalian atas objek Penilaian.
17. 29.Diskon Likuiditas Pasar (Discount for Lack of Marketabilities) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya likuiditas objek Penilaian.
18. 30.Kelangsungan Usaha adalah suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau www.peraturan.go.id 2020, No. 161 dalam konstruksi, atau suatu premis dalam Penilaian, dimana Penilai Bisnis menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan.
19. 30.Kapitalisasi adalah:
a.pengkonversian arus kas bersih atau penghasilan bersih lain, baik yang bersifat aktual maupun perkiraan, selama periode tertentu yang ekuivalen dengan Nilai aset pada suatu tanggal tertentu; atau
b.pengakuan atas suatu pengeluaran modal.
1. 31.Premi Pengendalian (Premium for Control) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan penambah dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari tingkat pengendalian atas objek Penilaian.
2. 32.Modal Investasi adalah jumlah utang jangka panjang dan ekuitas pada suatu perusahaan.
3. 33.Tingkat Kapitalisasi adalah jumlah pembagi yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi Nilai.
4. 34.Tingkat Imbal Balik adalah jumlah laba atau rugi dan/atau perubahan nilai yang direalisasikan atau diharapkan dari suatu investasi yang dinyatakan dalam persentase.
5. 35.Tingkat Diskonto adalah suatu Tingkat Imbal Balik untuk mengkonversikan nilai di masa depan ke nilai sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang dan ketidakpastian atas terealisasinya pendapatan ekonomi.
6. 36.Arus Kas Bersih adalah jumlah kas yang:
a.tersedia setelah terpenuhinya kebutuhan kas untuk kegiatan operasional;
b.merupakan arus kas yang tersedia bagi penyedia modal yang terdiri dari utang dan ekuitas; dan
c.telah bebas dari kewajiban untuk mempertahankan operasi saat ini dan untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan. www.peraturan.go.id 2020, No. 161
1. 37.Nilai Terminal (Terminal Value) adalah Nilai dari jumlah arus kas untuk periode setelah periode waktu tetap, dimana arus kas yang diterapkan dapat menggunakan model ekuitas atau Modal Investasi.
2. 38.Pendapat Kewajaran adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Bisnis untuk menyatakan bahwa suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau tidak wajar.
3. 39.Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana dan/atau Penjaminan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Bisnis untuk menyatakan bahwa transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan adalah wajar atau tidak wajar.
4. 40.Studi Kelayakan Bisnis adalah suatu Penugasan Penilaian Profesional yang diberikan oleh Penilai Bisnis berupa pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek.

Pasal 2

(1)Untuk melakukan kegiatan Penilaian Bisnis di bidang pasar modal, Penilai Bisnis wajib:
1. a.menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi penilai;
2. b.melakukan Penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan pedoman Penilaian dan penyajian laporan Penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keahlian sesuai dengan spesialisasi industri yang terkait dengan objek Penilaian; dan
4. d.menggunakan Nilai Pasar.
(2)Dalam hal Penilaian Bisnis tidak dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penilai Bisnis dapat menggunakan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. www.peraturan.go.id 2020, No. 161

Pasal 3

Dalam hal Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Bisnis mengacu pada hasil Penilaian properti, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.hasil Penilaian properti yang digunakan sebagai acuan merupakan hasil Penilaian properti yang diterbitkan oleh Penilai Properti;
b.hasil Penilaian properti yang dijadikan acuan dilampirkan dalam Laporan Penilaian Bisnis; dan
c.Tanggal Penilaian pada Penilaian Bisnis sama dengan Tanggal Penilaian pada Penilaian properti.

Pasal 4

Dalam hal Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Bisnis mengacu pada hasil Penilaian Bisnis, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.hasil Penilaian Bisnis yang digunakan sebagai acuan adalah hasil Penilaian Bisnis yang diterbitkan oleh Penilai Bisnis;
b.hasil Penilaian Bisnis yang dijadikan acuan dilampirkan dalam Laporan Penilaian Bisnis; dan
c.Tanggal Penilaian pada Penilaian Bisnis yang dijadikan acuan sama dengan Tanggal Penilaian pada Penilaian Bisnis.

Pasal 5

(1)Dalam hal Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Bisnis mengacu pada laporan keuangan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar Penilaian merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar Penilaian atas perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik www.peraturan.go.id 2020, No. 161 yang terdaftar di negara asal perusahaan yang dinilai;
3. c.jangka waktu antara tanggal laporan keuangan dan Tanggal Laporan Penilaian Bisnis tidak lebih dari 6 (enam) bulan; dan
4. d.Tanggal Penilaian yang digunakan oleh Penilai Bisnis sama dengan tanggal laporan keuangan.
(2)Dalam hal Penilai Bisnis melakukan penugasan Pendapat Kewajaran maka dapat menggunakan laporan keuangan yang telah direviu oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Penilai Bisnis melakukan revisi atas Laporan Penilaian Bisnis maka Penilai Bisnis wajib:
1. a.menerbitkan kembali Laporan Penilaian Bisnis dengan tanggal dan nomor yang berbeda dengan disertai alasan dan penjelasan diterbitkannya revisi atas Laporan Penilaian Bisnis dimaksud; dan
2. b.menyatakan dalam Laporan Penilaian Bisnis hasil revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan Laporan Penilaian Bisnis sebelumnya.
(2)Fakta dan perubahan yang material wajib diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis yang telah direvisi tersebut.

Pasal 7

(1)Laporan Penilaian Bisnis berlaku selama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penilaian.
(2)Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir dan terdapat hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan Nilai lebih dari 5% (lima persen) maka Laporan Penilaian Bisnis menjadi tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2020, No. 161

BAB II

PENGGANTIAN PENILAI BISNIS

Pasal 8

(1)Penggantian Penilai Bisnis hanya dapat dilakukan apabila Penilai Bisnis:
1. a.mengundurkan diri; atau
2. b.diberhentikan oleh pemberi tugas dengan pemberitahuan bahwa penugasannya telah dihentikan disertai dengan alasan yang objektif.
(2)Penggantian Penilai Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat tertulis dari pemberi tugas.
(3)Penggantian Penilai Bisnis hanya dilakukan terhadap Penilaian atas objek Penilaian dengan maksud, tujuan, dan Tanggal Penilaian yang sama.

Pasal 9

Sebelum menerima Penugasan Penilaian Profesional, Penilai Bisnis pengganti wajib terlebih dahulu:

a.meminta persetujuan tertulis dari calon pemberi tugas untuk meminta keterangan dari Penilai Bisnis yang digantikan;
b.melakukan komunikasi, baik tertulis maupun lisan, dengan Penilai Bisnis yang digantikan mengenai masalah yang menurut keyakinan Penilai Bisnis pengganti akan membantu dalam penerimaan atau penolakan Penugasan Penilaian Profesional; dan
c.melakukan evaluasi atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk memutuskan menerima atau menolak Penugasan Penilaian Profesional.

Pasal 10

(1)Penilai Bisnis yang digantikan wajib memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan www.peraturan.go.id 2020, No. 161 dari Penilai Bisnis pengganti berdasarkan fakta yang diketahuinya.
(2)Penilai Bisnis yang digantikan maupun Penilai Bisnis pengganti wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah diperoleh kecuali atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penilai Bisnis pengganti wajib mengulang pelaksanaan Penilaian sesuai dengan standar dan pedoman Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)Penilai Bisnis pengganti tidak bertanggung jawab atas pekerjaan Penilai Bisnis yang digantikan dan tidak menerbitkan suatu laporan yang mencerminkan pembagian tanggung jawab.