DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 35/POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2.Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7.Dana Ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara PMV atau PMVS dan bank kustodian, dimana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah.
8.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian.
9.Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
10.Investor Dana Ventura adalah orang perseorangan atau lembaga baik dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan suatu investasi ke dalam Dana Ventura.
11.Nilai Aset Bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas Dana Ventura.
12.Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
13.Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.
14.Divestasi adalah penjualan saham PMV atau PMVS yang berada pada Pasangan Usaha yang bersangkutan.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
16.Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Pemegang Saham bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
17.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
18.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
19.Modal Disetor:

a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor;
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib; atau
c.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah setoran modal pesero perseroan komanditer.
1. 20.Ekuitas:
a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
1. 1.Modal Disetor;
2. 2.tambahan Modal Disetor, terdiri atas: a) agio/disagio saham; b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. 3.selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. 4.saldo laba/rugi;
5. 5.laba/rugi tahun berjalan;
6. 6.saham tresuri (treasury stock); dan
7. 7.komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: a) perubahan dalam surplus revaluasi; b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
c.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih bersih aset dan liabilitas perseroan komanditer.
d.bagi PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer atau UUS adalah selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer.
1. 21.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

USAHA MODAL VENTURA

Pasal 2

(1)PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:
1. a.penyertaan saham (equity participation);
2. b.penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation);
3. c.pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
4. d.pembiayaan usaha produktif.
(2)Dalam melakukan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV dapat mengelola Dana Ventura.
(3)Selain Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PMV dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain:
1. a.kegiatan jasa berbasis fee; dan/atau
2. b.kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
(4)Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Pasal 3

PMV yang akan melakukan kegiatan usaha berbasis fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib melaporkan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:

a.produk berbasis imbal jasa (fee) yang akan dipasarkan;
b.mekanisme kegiatan usaha berbasis imbal jasa (fee);
c.hak dan kewajiban para pihak;
d.perjanjian kerjasama; dan
e.perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).

Pasal 4

(1)PMV yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum sehat; dan
2. b.tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2)PMV yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya;
2. b.analisis prospek usaha; dan
3. c.contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
(4)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan usaha PMVS dan UUS wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Pasal 6

(1)PMVS dan UUS menyelenggarakan Usaha Modal Ventura Syariah yang meliputi:
1. a.investasi yang terdiri dari:
  1. 1.penyertaan saham (equity participation);
  2. 2.pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
  3. 3.pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
  4. 4.pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;
2. b.pelayanan jasa; dan/atau
3. c.kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.
(2)Dalam melakukan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS atau UUS dapat mengelola Dana Ventura yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)PMVS atau UUS dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada Pasangan Usaha yang terlebih dahulu telah menerima investasi dari PMVS atau UUS.
(4)Kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan usaha PMVS atau UUS yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (ujrah/fee).

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(2)Penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 8

(1)PMVS atau UUS yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum sehat; dan
2. b.tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2)PMVS atau UUS yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMVS atau UUS harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya yang akan dilakukan disertai dengan uraian akad yang akan digunakan;
2. b.analisis prospek usaha; dan
3. c.contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMVS atau UUS yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan akad yang digunakan.
(4)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

Pasal 9

(1)Kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) ditujukan untuk calon Pasangan Usaha dan/atau Debitur yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.
(2)Kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.pengembangan suatu penemuan baru;
2. b.pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. c.pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
4. d.membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
5. e.mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
6. f.pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
7. g.pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
8. h.membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Pasal 10

PMV atau PMVS wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) dalam anggaran dasarnya.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2.Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7.Dana Ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara PMV atau PMVS dan bank kustodian, dimana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah.
8.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian.
9.Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
10.Investor Dana Ventura adalah orang perseorangan atau lembaga baik dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan suatu investasi ke dalam Dana Ventura.
11.Nilai Aset Bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas Dana Ventura.
12.Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
13.Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.
14.Divestasi adalah penjualan saham PMV atau PMVS yang berada pada Pasangan Usaha yang bersangkutan.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
16.Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Pemegang Saham bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
17.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
18.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
19.Modal Disetor:

a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor;
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib; atau
c.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah setoran modal pesero perseroan komanditer.
1. 20.Ekuitas:
a.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
1. 1.Modal Disetor;
2. 2.tambahan Modal Disetor, terdiri atas: a) agio/disagio saham; b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. 3.selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. 4.saldo laba/rugi;
5. 5.laba/rugi tahun berjalan;
6. 6.saham tresuri (treasury stock); dan
7. 7.komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas: a) perubahan dalam surplus revaluasi; b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
b.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
c.bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih bersih aset dan liabilitas perseroan komanditer.
d.bagi PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer atau UUS adalah selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer.
1. 21.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

USAHA MODAL VENTURA

Pasal 2

(1)PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:
1. a.penyertaan saham (equity participation);
2. b.penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation);
3. c.pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
4. d.pembiayaan usaha produktif.
(2)Dalam melakukan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV dapat mengelola Dana Ventura.
(3)Selain Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PMV dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain:
1. a.kegiatan jasa berbasis fee; dan/atau
2. b.kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
(4)Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Pasal 3

a.produk berbasis imbal jasa (fee) yang akan dipasarkan;
b.mekanisme kegiatan usaha berbasis imbal jasa (fee);
c.hak dan kewajiban para pihak;
d.perjanjian kerjasama; dan
e.perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).

Pasal 4

(1)PMV yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum sehat; dan
2. b.tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2)PMV yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya;
2. b.analisis prospek usaha; dan
3. c.contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
(4)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

Pasal 5

Pasal 6

(1)PMVS dan UUS menyelenggarakan Usaha Modal Ventura Syariah yang meliputi:
1. a.investasi yang terdiri dari:
  1. 1.penyertaan saham (equity participation);
  2. 2.pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
  3. 3.pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
  4. 4.pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;
2. b.pelayanan jasa; dan/atau
3. c.kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.
(2)Dalam melakukan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS atau UUS dapat mengelola Dana Ventura yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)PMVS atau UUS dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada Pasangan Usaha yang terlebih dahulu telah menerima investasi dari PMVS atau UUS.
(4)Kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan usaha PMVS atau UUS yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (ujrah/fee).

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(2)Penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 8

(1)PMVS atau UUS yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum sehat; dan
2. b.tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2)PMVS atau UUS yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
(3)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMVS atau UUS harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
1. a.skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya yang akan dilakukan disertai dengan uraian akad yang akan digunakan;
2. b.analisis prospek usaha; dan
3. c.contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMVS atau UUS yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan akad yang digunakan.
(4)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

Pasal 9

(1)Kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) ditujukan untuk calon Pasangan Usaha dan/atau Debitur yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.
(2)Kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.pengembangan suatu penemuan baru;
2. b.pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. c.pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
4. d.membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
5. e.mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
6. f.pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
7. g.pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
8. h.membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Pasal 10

PMV atau PMVS wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) dalam anggaran dasarnya.