DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2016 Tahun 2016

Nomor: 35/POJK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan perintah tertulis pada sektor perasuransian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERINTAH TERTULIS PADA SEKTOR PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perintah Tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
3.Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4.Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5.Pengelola Statuter adalah pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6.Pihak Tertentu adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
7.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi pada badan hukum koperasi atau usaha bersama.
8.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9.Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan Perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha perasuransian agar sesuai dengan prinsip syariah.
10.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEWENANGAN PENETAPAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 2

(1)OJK berwenang menetapkan Perintah Tertulis.
(2)Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif.
(3)Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu.

Pasal 3

Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu wajib mematuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Perintah Tertulis dinyatakan berakhir apabila Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah melaksanakan Perintah Tertulis dimaksud.

BAB III

SANKSI

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan OJK ini berupa:

a.peringatan tertulis;
b.pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c.larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
d.pencabutan izin usaha;
e.pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
f.pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; dan/atau
g.larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah Direksi paling lama 10 (sepuluh) tahun pada Perusahaan Perasuransian.

Pasal 6

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 203 Salinan sesuai dengan aslinya Analis Eksekutif selaku Plh. Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mislan

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan perintah tertulis pada sektor perasuransian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERINTAH TERTULIS PADA SEKTOR PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perintah Tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
3.Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4.Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5.Pengelola Statuter adalah pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6.Pihak Tertentu adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
7.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi pada badan hukum koperasi atau usaha bersama.
8.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9.Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan Perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha perasuransian agar sesuai dengan prinsip syariah.
10.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEWENANGAN PENETAPAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 2

(1)OJK berwenang menetapkan Perintah Tertulis.
(2)Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif.
(3)Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu.

Pasal 3

Perusahaan Perasuransian, Pengendali, Pengelola Statuter, dan/atau Pihak Tertentu wajib mematuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

BAB III

SANKSI

Pasal 5

a.peringatan tertulis;
b.pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c.larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
d.pencabutan izin usaha;
e.pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
f.pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; dan/atau
g.larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah Direksi paling lama 10 (sepuluh) tahun pada Perusahaan Perasuransian.