DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah sebagian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan Perusahaan Modal Ventura yaitu tentang kepemilikan warga negara asing, persetujuan perubahan kepemilikan berupa pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan PSP, ) Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan, penggabungan, sanksi administratif, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan jual beli, layanan pembiayaan syariah digital, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor , larangan, penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum, kepemilikan warga negara asing dan persetujuan penggabungan dan peleburan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran, kinerja, serta daya saing usaha perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan modal ventura menjadi lebih fleksibel, efisien, dan kompetitif, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 pada angka 9 dalam Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

a.kepemilikan asing Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan;
b.Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada huruf a sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan;
c.batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi Perusahaan yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa;
d.terdapat kondisi Perusahaan yang membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
1. 1.tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan, gearing ratio, rasio modal inti terhadap modal disetor, atau Modal minimum; dan/atau
2. 2.terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilampaui;
e.dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perusahaan wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
f.ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan/atau pelayaran.
1. 2.Ketentuan Pasal 71 pada angka 29 dalam Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Perubahan kepemilikan berupa pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan PSP wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham selain PSP pada Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terbuka wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
(4)Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan untuk memenuhi:
1. a.rasio permodalan;
2. b.rasio modal inti terhadap modal disetor;
3. c.modal inti minimum; dan/atau
4. d.gearing ratio, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
(5)Perubahan kepemilikan berupa pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan di dalam RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor, penambahan modal disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
1. a.setoran tunai;
2. b.konversi/pengalihan saldo laba;
3. c.konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
4. d.saham bonus.
  1. 3.Ketentuan Pasal 71A pada angka 30 dalam Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

(1)Dalam hal Perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, pengurangan atau penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.
(2)Penyampaian laporan penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi paling sedikit:
1. a.salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan disertai dengan bukti persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.bukti setoran penambahan modal disetor, dalam hal terdapat setoran tunai;
3. c.rekening koran Perusahaan yang menunjukkan adanya penambahan modal disetor, dalam hal terdapat setoran tunai dari Perusahaan; dan
4. d.laporan keuangan Perusahaan posisi sebelum dan setelah penambahan modal disetor yang telah disetujui oleh Direksi.
(3)Penyampaian laporan pengurangan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi paling sedikit:
1. a.salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan disertai dengan bukti persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.bukti pengembalian modal disetor, dalam hal terdapat pengembalian dana;
3. c.rekening koran Perusahaan yang menunjukkan adanya pengembalian modal disetor, dalam hal terdapat pengembalian dana dari Perusahaan; dan
4. d.laporan keuangan Perusahaan posisi sebelum dan setelah pengurangan modal disetor yang telah disetujui oleh Direksi.
(4)Pengurangan atau penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

4.Ketentuan Pasal 73 pada angka 31 dalam Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan berupa pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
1. a.daftar pemegang saham disertai rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
2. b.daftar anggota disertai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi;
3. c.rancangan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar, yang menyetujui perubahan kepemilikan;
4. d.rancangan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
5. e.rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
6. f.data calon pemegang saham selain PSP sesuai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain PSP;
7. g.surat pernyataan pemegang saham atau calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:
  1. 1.sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; dan
  2. 2.sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman, disertai dengan bagan alur aliran dana sebagai sumber dana secara utuh yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
8. h.fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan, atas penyertaan modal melalui setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian saham;
9. i.laporan keuangan konsolidasi dan non konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan bulan terakhir, jika perubahan kepemilikan diakibatkan adanya penyertaan modal oleh pemegang saham berbentuk badan hukum, atas penyertaan modal melalui setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian saham;
10. j.fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor dan akan dilakukan dalam bentuk:
  1. 1.konversi/pengalihan saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf b;
  2. 2.konversi/pengalihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat (6) huruf c; dan/atau
  3. 3.saham bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf d;
11. k.fotokopi rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman;
12. l.bukti penempatan dana dalam escrow account dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai/pembelian saham;
13. m.fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing; dan
14. n.rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e;
(2)Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan adanya PSP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP.
(3)Dalam hal perubahan kepemilikan saham oleh Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan perubahan kepemilikan tersebut dilakukan melalui pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), rencana perubahan kepemilikan tersebut harus memuat pula peningkatan modal disetor paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
(4)Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Perusahaan.
(5)Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terbuka yang melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dilakukan perubahan kepemilikan.
(6)Direksi harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
1. a.struktur kepemilikan disertai rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (ultimate shareholder) dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner) baik sebelum maupun setelah perubahan kepemilikan;
2. b.salinan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi;
3. c.salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
4. d.salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
5. e.fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor yang dilakukan melalui setoran tunai, dalam bentuk:
  1. 1.rekening koran pemegang saham yang menunjukkan adanya dana keluar ke Perusahaan sebagai setoran modal; dan
  2. 2.rekening koran Perusahaan yang menunjukkan adanya dana masuk dari pemegang saham sebagai setoran modal;
6. f.bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:
  1. 1.salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
  2. 2.salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor yang dilakukan melalui setoran tunai;
7. g.bukti penempatan dana pada rekening pemegang saham penjual dan rekening koran pemegang saham pembeli, jika perubahan kepemilikan diakibatkan jual beli;
8. h.surat pernyataan pemegang saham atau calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:
  1. 1.sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; dan
  2. 2.sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman, disertai dengan bagan alur aliran dana sebagai sumber dana secara utuh yang dilengkapi dengan dokumen pendukung,
9. i.laporan keuangan pemegang saham yang ditandatangani oleh Direksi untuk periode setelah perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);
10. j.laporan keuangan pemegang saham berbentuk badan hukum yang akan melakukan penambahan modal disetor yang telah diaudit oleh akuntan publik atau disusun oleh kantor jasa akuntan; dan
11. k.laporan keuangan bulanan terakhir pemegang saham berbentuk badan hukum yang melakukan penambahan modal disetor sebelum penyertaan modal yang ditandatangani oleh Direksi.
(7)Dalam hal laporan perubahan kepemilikan diketahui tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perusahaan wajib menyesuaikan akta jual beli atau akta RUPS yang telah menyetujui perubahan kepemilikan.

5.Ketentuan Pasal 76 pada angka 32 dalam Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1)Perusahaan yang mendapat persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2)Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
1. a.salinan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi, yang menyetujui perubahan kepemilikan, dan disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
2. b.salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
3. c.salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
4. d.fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(6)huruf a, dalam bentuk:

1.rekening koran pemegang saham yang menunjukkan adanya dana keluar ke Perusahaan sebagai setoran modal;
2.rekening koran Perusahaan yang menunjukkan adanya dana masuk dari pemegang saham sebagai setoran modal; dan
3.bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:

a.salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
b.salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor yang dilakukan melalui setoran tunai;
e.bukti penempatan dana pada rekening pemegang saham penjual dan rekening koran pemegang saham pembeli, jika perubahan kepemilikan diakibatkan jual beli; dan
f.laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk:
1. 1.konversi/pengalihan saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf b;
2. 2.konversi/pengalihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf c; dan/atau
3. 3.saham bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) huruf d.
4. 6.Ketentuan Pasal 81 pada angka 34 dalam Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1)Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
(2)Laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan oleh Direksi, dengan melampirkan dokumen:
1. a.salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan;
2. b.salinan akta Penggabungan;
3. c.dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak kepada instansi yang berwenang; dan
4. d.neraca penutupan dari Perusahaan yang menggabungkan diri.
  1. 7.Ketentuan Pasal 116 pada angka 76 dalam Pasal 4 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

(1)Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), Pasal 5A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 9 huruf a dan huruf e, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 15D dan ayat (4), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat
(2)dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat
(2)dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat
(1)dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 61 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat
(1)dan ayat (5), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(6), Pasal 71 A ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat
(1)dan ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat
(1), Pasal 100, Pasal 101 ayat (1), Pasal 106 ayat
(1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 112A ayat (1) dan ayat (7), Pasal 112B ayat (1), ayat (4), dan ayat (10), Pasal 112E, Pasal 112F ayat (2) dan ayat (3), Pasal 113 ayat (5), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 115 ayat (1) dan ayat
(3), dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
3. c.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
4. d.penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
5. e.pembatalan persetujuan;
6. f.larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.pencabutan izin UUS.
(2)Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat
(1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89 ayat (2), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 106 ayat
(1), dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 5A ayat (3), Pasal 15E ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (5), Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat
(1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(5)Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(6)Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(7)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
2. b.melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
3. c.melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 4 pada angka 3 dalam Pasal 5 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Sewa Pembiayaan;
2. b.Jual dan Sewa-Balik;
3. c.Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
4. d.Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
5. e.Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
6. f.Pembiayaan Proyek;
7. g.Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
8. h.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Jual dan Sewa-Balik;
2. b.Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
3. c.Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
4. d.Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
5. e.Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
6. f.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
1. a.Sewa Pembiayaan;
2. b.Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
3. c.Fasilitas Dana; dan/atau
4. d.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tatap muka secara fisik.
(5)Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.melalui tatap muka secara fisik; atau
2. b.tanpa melalui tatap muka secara fisik.
(6)Dalam hal Perusahaan melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, pelaksanaan pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan cara:
1. a.melalui tatap muka secara fisik; atau
2. b.tanpa melalui tatap muka secara fisik.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan bagi Pembiayaan Investasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.diberikan kepada debitur dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah;
2. b.nilai Pembiayaan Investasi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
3. c.persentase piutang Pembiayaan Investasi tanpa melalui tatap muka secara fisik paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 16 pada angka 10 dalam Pasal 5 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Untuk dapat melakukan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2;
2. b.memenuhi ketentuan rasio permodalan;
3. c.memenuhi ketentuan gearing ratio;
4. d.memiliki Rasio NPF Neto paling tinggi 5% (lima persen); dan
5. e.memiliki Rasio Modal Inti terhadap modal disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).
(2)Piutang Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana dilarang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total piutang pembiayaan.
(3)Penilaian atas pemenuhan persyaratan bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan dihitung berdasarkan laporan posisi akhir bulan Desember atau hasil penilaian terkini Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Penerapan atas pemenuhan persyaratan bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret sampai dengan pemenuhan persyaratan pada periode berikutnya atau hasil penilaian terkini Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan periode laporan bulan tertentu, Penyaluran pembiayaan melalui kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana yang telah disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan pada periode ketika Perusahaan Pembiayaan memenuhi persyaratan tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut.
(6)Dalam hal pada periode selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui adanya perbaikan penilaian Tingkat Kesehatan, Perusahaan Pembiayaan baru dapat melakukan:
1. a.Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha; dan
2. b.Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana.
  1. 10.Ketentuan Pasal 17 pada angka 11 dalam Pasal 5 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana wajib memenuhi ketentuan:
1. a.nilai pembiayaan untuk setiap Debitur Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. b.nilai pembiayaan untuk setiap Debitur Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. c.memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, mesin, tanah, bangunan, kapal, dan/atau alat berat;
4. d.dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui sistem layanan informasi keuangan dan/atau lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. e.dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
(2)Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki rasio Modal Inti dibandingkan dengan modal disetor lebih dari 100% (seratus persen), persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan bagi kegiatan usaha Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana dengan akumulasi nilai pembiayaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Debitur dengan persyaratan:
1. a.diberikan kepada debitur dengan skala usaha mikro, kecil, atau menengah;
2. b.harus mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau penjaminan kredit; dan
3. c.piutang pembiayaan fasilitas modal usaha yang tidak menggunakan agunan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total piutang pembiayaan.
  1. 11.Ketentuan Pasal 19A pada angka 16 dalam Pasal 5 BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…