DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 Tahun 2020

Nomor: 36/POJK.02/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan OJK ini mengatur mengenai perubahan ketentuan mengenai Penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga karena terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berlaku untuk pengenaan sanksi yang ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2020.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa implikasi pandemiCoronavirus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;
c.bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan belum mengatur mekanisme penundaan penagihan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3), maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam surat penetapan pengenaan sanksi atau surat tanggapan atas permohonan keberatan.
(2)Jumlah Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(3)Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat teguran kedua kepada Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda untuk segera melunasi denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah- tengah kondisi terjadinya pandemiCoronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan yang terjadi di luar pandemiCoronavirus Disease 2019 (Covid-19), Otoritas Jasa keuangan dapat menetapkan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
(5)Jangka waktu penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum ttd Wiwit Puspasari Pasal II
(1)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)Penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga karena terjadinya pandemiCoronavirus Disease 2019 (Covid-19) berlaku untuk pengenaan sanksi yang ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 140 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 /POJK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN I. UMUM PenyebaranCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) secara nyata telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan untuk memberikan relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabahCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, berupa penundaan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga, melalui penundaan penetapan surat teguran pertama dan surat teguran kedua serta menunda pengenaan Bunga atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda merupakan salah satu alternatif kebijakan yang harus ditempuh Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal di atas, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk melakukan perubahan Ketiga atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “per bulan” pada ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat Sanksi Administratif Berupa Denda ditetapkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh OJK. Jumlah hari keterlambatan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan keterlambatan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “menjaga stabilitas sistem keuangan di luar pandemiCoronavirus Disease 2019 (Covid-19)” pada ayat ini adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi dimana sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan seperti depresiasi nilai tukar yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat, turunnya pertumbuhan ekonomi secara sangat signifikan, dan/atau melonjaknyanon-performing loan secara signifikan di industri jasa keuangan Ayat (5) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6521

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…