DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 36/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada otoritas.
3.Otoritas adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan Otoritas dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
5.Sistem Pelaporan Otoritas adalah sistem pelaporan yang dikelola oleh masing-masing Otoritas untuk penyampaian Laporan secara daring oleh Bank.

Pasal 2

Bank terdiri dari bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB II

PENGGUNAAN PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI

Pasal 3

(1)Bank menyampaikan Laporan kepada Otoritas melalui Sistem Pelaporan Otoritas yang terdapat di Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Bank harus menggunakan alamat situs web Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke https://pelaporan.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Jenis, cakupan, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas mengenai pelaporan Bank kepada Sistem Pelaporan Otoritas.

Pasal 4

(1)Untuk menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/atau petugas pelaporan melakukan pendaftaran secara mandiri pada Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Bank mendaftarkan penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/atau petugas pelaporan dari Sistem Pelaporan Otoritas dengan mekanisme dan tata cara pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan pengguna Portal Pelaporan Terintegrasi yang terdaftar berdasarkan pertimbangan tertentu.
(2)Pengaktifan kembali pengguna Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pada Portal Pelaporan Terintegrasi.

Pasal 6

(1)Penanggung jawab dan/atau petugas pelaksana pelaporan Bank yang telah memiliki akses pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri pada Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Penanggung jawab dan/atau petugas pelaporan Bank yang telah memiliki akses pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia sebelumnya harus melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 243 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 36 /POJK.03/2019 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI I. UMUM Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Otoritas memerlukan informasi yang disampaikan oleh Bank. Otoritas mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi bagi industri maupun Otoritas serta meminimalisir duplikasi pelaporan oleh Bank. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan kepada Otoritas yang efektif dan efisien bagi Bank. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Masing- masing Otoritas membangun sarana yang dapat saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang diperlukan setiap saat (timely basis). Untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan, Bank menyampaikan Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang berperan sebagai pintu gerbang ke situs web pelaporan pada setiap Otoritas. Penggunaan portal pelaporan dimaksud dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses sistem pelaporan oleh Bank secara terintegrasi kepada Otoritas. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang mengatur kewajiban penyampaian Laporan oleh Bank melalui mekanisme satu pintu kepada Otoritas. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
4.Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Pasal 4 Ayat (1) Pendaftaran secara mandiri dilakukan langsung pada alamat situs web. Ayat (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
1.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
4.Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Pasal 5 Ayat (1) Pertimbangan tertentu dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan dan persyaratan pendaftaran akun. Ayat (2) Contoh mekanisme pengaktifan kembali antara lain dilakukan melalui aktivasi alamat surat elektronik pada Portal Pelaporan Terintegrasi. Pasal 6 Ayat (1) Penggunaan Portal Pelaporan Terintegrasi dilakukan dengan memasukkan nama akun berupa alamat surat elektronik dan kata sandi yang sama pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) Sistem Pelaporan Bank Indonesia antara lain laporan harian bank umum, laporan berkala bank umum, laporan berkala bank umum syariah, laporan kantor pusat bank umum, laporan bulanan bank umum, serta laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 7

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6437

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada otoritas.
3.Otoritas adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
4.Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan Otoritas dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
5.Sistem Pelaporan Otoritas adalah sistem pelaporan yang dikelola oleh masing-masing Otoritas untuk penyampaian Laporan secara daring oleh Bank.

Pasal 2

Bank terdiri dari bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB II

PENGGUNAAN PORTAL PELAPORAN TERINTEGRASI

Pasal 3

(1)Bank menyampaikan Laporan kepada Otoritas melalui Sistem Pelaporan Otoritas yang terdapat di Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Bank harus menggunakan alamat situs web Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke https://pelaporan.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Jenis, cakupan, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas mengenai pelaporan Bank kepada Sistem Pelaporan Otoritas.

Pasal 4

(1)Untuk menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/atau petugas pelaporan melakukan pendaftaran secara mandiri pada Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Bank mendaftarkan penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/atau petugas pelaporan dari Sistem Pelaporan Otoritas dengan mekanisme dan tata cara pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan pengguna Portal Pelaporan Terintegrasi yang terdaftar berdasarkan pertimbangan tertentu.
(2)Pengaktifan kembali pengguna Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pada Portal Pelaporan Terintegrasi.

Pasal 6

(1)Penanggung jawab dan/atau petugas pelaksana pelaporan Bank yang telah memiliki akses pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri pada Portal Pelaporan Terintegrasi.
(2)Penanggung jawab dan/atau petugas pelaporan Bank yang telah memiliki akses pada Sistem Pelaporan Bank Indonesia sebelumnya harus melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
4.Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Pasal 4 Ayat (1) Pendaftaran secara mandiri dilakukan langsung pada alamat situs web. Ayat (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
1.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
4.Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Pasal 5 Ayat (1) Pertimbangan tertentu dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan dan persyaratan pendaftaran akun. Ayat (2) Contoh mekanisme pengaktifan kembali antara lain dilakukan melalui aktivasi alamat surat elektronik pada Portal Pelaporan Terintegrasi. Pasal 6 Ayat (1) Penggunaan Portal Pelaporan Terintegrasi dilakukan dengan memasukkan nama akun berupa alamat surat elektronik dan kata sandi yang sama pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) Sistem Pelaporan Bank Indonesia antara lain laporan harian bank umum, laporan berkala bank umum, laporan berkala bank umum syariah, laporan kantor pusat bank umum, laporan bulanan bank umum, serta laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 7

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6437