DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 37/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, serta bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu mempertimbangkan prinsip syariah;
c.bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
4.Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi BPR atau BPRS mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5.Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris BPR atau BPRS mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
6.Direksi:

a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 7.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

(1)BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3)Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
(4)Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
(5)Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai kebutuhan BPR dan BPRS.

Pasal 3

(1)BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan:
1. a.faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
2. b.prinsip kehati-hatian; dan
3. c.asas perbankan yang sehat.
(2)Selain memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

Pasal 4

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham BPR atau BPRS; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS.

Pasal 5

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

BAB II

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 6

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:

a.ringkasan eksekutif;
b.strategi bisnis dan kebijakan;
c.proyeksi laporan keuangan;
d.target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
e.rencana penghimpunan dana;
f.rencana penyaluran dana;
g.rencana permodalan;
h.rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
i.rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
j.rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
k.informasi lainnya.

Pasal 7

(1)Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
2. b.indikator keuangan utama; dan
3. c.target jangka pendek dan jangka menengah.
(2)Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun.
(3)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS dan proyeksi dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(4)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(5)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4. d.proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(6)Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c adalah target kegiatan usaha BPR atau BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan, paling sedikit meliputi penurunan Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi.
(7)Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi BPR atau BPRS adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit meliputi upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR atau BPRS.
(8)Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, target penerapan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 8

(1)Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.visi dan misi BPR atau BPRS;
2. b.arah kebijakan BPR atau BPRS;
3. c.kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS;
4. d.analisis posisi BPR atau BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
5. e.strategi penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
6. f.strategi pengembangan bisnis.
(2)Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai kebijakan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 9

(1)Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.neraca; dan
2. b.laba rugi.
(2)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
(3)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4. d.proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Pasal 10

(1)Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.target rasio keuangan pokok; dan
2. b.target rasio pos-pos tertentu lainnya.
(2)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
3. c.target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
(3)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
3. c.target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4. d.target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, serta bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu mempertimbangkan prinsip syariah;
c.bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
4.Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi BPR atau BPRS mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5.Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris BPR atau BPRS mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
6.Direksi:

a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 7.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

(1)BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2)Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3)Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
(4)Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
(5)Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai kebutuhan BPR dan BPRS.

Pasal 3

(1)BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan:
1. a.faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
2. b.prinsip kehati-hatian; dan
3. c.asas perbankan yang sehat.
(2)Selain memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

Pasal 4

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham BPR atau BPRS; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS.

Pasal 5

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

BAB II

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 6

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:

a.ringkasan eksekutif;
b.strategi bisnis dan kebijakan;
c.proyeksi laporan keuangan;
d.target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
e.rencana penghimpunan dana;
f.rencana penyaluran dana;
g.rencana permodalan;
h.rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
i.rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
j.rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
k.informasi lainnya.

Pasal 7

(1)Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
2. b.indikator keuangan utama; dan
3. c.target jangka pendek dan jangka menengah.
(2)Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun.
(3)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS dan proyeksi dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(4)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(5)Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4. d.proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(6)Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c adalah target kegiatan usaha BPR atau BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan, paling sedikit meliputi penurunan Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi.
(7)Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi BPR atau BPRS adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit meliputi upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR atau BPRS.
(8)Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, target penerapan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 8

(1)Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.visi dan misi BPR atau BPRS;
2. b.arah kebijakan BPR atau BPRS;
3. c.kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS;
4. d.analisis posisi BPR atau BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
5. e.strategi penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
6. f.strategi pengembangan bisnis.
(2)Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai kebijakan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 9

(1)Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.neraca; dan
2. b.laba rugi.
(2)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
(3)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
3. c.proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4. d.proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Pasal 10

(1)Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.target rasio keuangan pokok; dan
2. b.target rasio pos-pos tertentu lainnya.
(2)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
3. c.target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
(3)BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
2. b.target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
3. c.target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4. d.target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.