DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 37/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa publikasi kondisi keuangan, kinerja, serta eksposur risiko dan permodalan bank juga mencakup informasi dari entitas induk, entitas anak, perusahaan terelasi, dan kelompok usaha sehingga tersedia informasi yang komprehensif;
c.bahwa untuk efisiensi proses pengawasan bank yang juga merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan transparansi dan publikasi informasi laporan bank;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum untuk selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Laporan Publikasi adalah laporan yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara pengumuman dan penyampaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3.Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
4.Entitas Induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
5.Entitas Anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
6.Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
7.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
8.Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.
(2)Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan;
3. c.laporan publikasi informasi atau fakta material;
4. d.laporan publikasi suku bunga dasar kredit; dan
5. e.laporan lain.
(3)Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan;
3. c.laporan publikasi informasi atau fakta material; dan
4. d.laporan lain.
(4)Laporan publikasi bulanan terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan; dan
2. b.laporan publikasi suku bunga dasar kredit.
(5)Laporan publikasi triwulanan terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan; dan
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.
(6)Laporan publikasi tahunan terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan; dan
3. c.laporan lain.
(7)Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencakup laporan publikasi suku bunga dasar kredit.
(8)Laporan publikasi insidentil terdiri dari laporan publikasi informasi atau fakta material.
(9)Laporan Publikasi wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 3

Direksi dan dewan komisaris Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1)Bank wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk:
1. a.laporan keuangan secara individu; dan/atau
2. b.laporan keuangan secara konsolidasi.
(4)Bank yang memiliki dan mengendalikan Entitas Anak wajib menyusun laporan keuangan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(5)Ruang lingkup dan prosedur penyusunan laporan keuangan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
(6)Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, ruang lingkup laporan keuangan mencakup:
1. a.laporan keuangan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
2. b.laporan keuangan seluruh kantor cabang pembantu dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang ada di Indonesia.
(7)Penyertaan Bank yang bersifat sementara, dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 5

Anggota direksi Bank wajib:

a.menunjuk pejabat eksekutif yang kompeten sesuai dengan kompleksitas usaha Bank sebagai penyusun laporan keuangan; dan
b.memastikan penyusun laporan keuangan mengkinikan kompetensi sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.

Pasal 6

(1)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (9), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
2. b.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
4. d.larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB II

INFORMASI LAPORAN PUBLIKASI

Pasal 7

(1)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disusun berdasarkan periode:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan;
2. b.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan; dan
3. c.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.
(2)Ruang lingkup, format, dan tata cara pengisian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk posisi akhir bulan Januari, bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan November.
(2)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi ringkasan laporan keuangan Bank secara individu.

Pasal 9

(1)Bank wajib:
1. a.mengumumkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank; dan
2. b.menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.
(3)Bank wajib memelihara pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir.
(4)Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara dan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
(2)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi ringkasan laporan keuangan triwulanan Bank secara individu dan secara konsolidasi, informasi kinerja keuangan, informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus, serta susunan Dewan Pengawas Syariah bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(3)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk perbandingan:
1. a.untuk laporan keuangan periode pembanding yaitu periode sesuai standar akuntansi keuangan; dan
2. b.untuk informasi kinerja keuangan periode pembanding yaitu periode triwulan yang sama pada tahun sebelum periode pelaporan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa publikasi kondisi keuangan, kinerja, serta eksposur risiko dan permodalan bank juga mencakup informasi dari entitas induk, entitas anak, perusahaan terelasi, dan kelompok usaha sehingga tersedia informasi yang komprehensif;
c.bahwa untuk efisiensi proses pengawasan bank yang juga merupakan emiten dan/atau perusahaan publik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan transparansi dan publikasi informasi laporan bank;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum untuk selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Laporan Publikasi adalah laporan yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara pengumuman dan penyampaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3.Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
4.Entitas Induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
5.Entitas Anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
6.Tahun Buku adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
7.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
8.Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

(1)Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.
(2)Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan;
3. c.laporan publikasi informasi atau fakta material;
4. d.laporan publikasi suku bunga dasar kredit; dan
5. e.laporan lain.
(3)Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan;
3. c.laporan publikasi informasi atau fakta material; dan
4. d.laporan lain.
(4)Laporan publikasi bulanan terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan; dan
2. b.laporan publikasi suku bunga dasar kredit.
(5)Laporan publikasi triwulanan terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan; dan
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.
(6)Laporan publikasi tahunan terdiri atas:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
2. b.laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan; dan
3. c.laporan lain.
(7)Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencakup laporan publikasi suku bunga dasar kredit.
(8)Laporan publikasi insidentil terdiri dari laporan publikasi informasi atau fakta material.
(9)Laporan Publikasi wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.

Pasal 3

Direksi dan dewan komisaris Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1)Bank wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk:
1. a.laporan keuangan secara individu; dan/atau
2. b.laporan keuangan secara konsolidasi.
(4)Bank yang memiliki dan mengendalikan Entitas Anak wajib menyusun laporan keuangan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(5)Ruang lingkup dan prosedur penyusunan laporan keuangan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
(6)Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, ruang lingkup laporan keuangan mencakup:
1. a.laporan keuangan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
2. b.laporan keuangan seluruh kantor cabang pembantu dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang ada di Indonesia.
(7)Penyertaan Bank yang bersifat sementara, dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 5

Anggota direksi Bank wajib:

a.menunjuk pejabat eksekutif yang kompeten sesuai dengan kompleksitas usaha Bank sebagai penyusun laporan keuangan; dan
b.memastikan penyusun laporan keuangan mengkinikan kompetensi sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.

Pasal 6

(1)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (9), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
2. b.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
4. d.larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB II

INFORMASI LAPORAN PUBLIKASI

Pasal 7

(1)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disusun berdasarkan periode:
1. a.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan;
2. b.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan; dan
3. c.laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.
(2)Ruang lingkup, format, dan tata cara pengisian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk posisi akhir bulan Januari, bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan November.
(2)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi ringkasan laporan keuangan Bank secara individu.

Pasal 9

(1)Bank wajib:
1. a.mengumumkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank; dan
2. b.menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.
(3)Bank wajib memelihara pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir.
(4)Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara dan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Bank menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
(2)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi ringkasan laporan keuangan triwulanan Bank secara individu dan secara konsolidasi, informasi kinerja keuangan, informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus, serta susunan Dewan Pengawas Syariah bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(3)Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk perbandingan:
1. a.untuk laporan keuangan periode pembanding yaitu periode sesuai standar akuntansi keuangan; dan
2. b.untuk informasi kinerja keuangan periode pembanding yaitu periode triwulan yang sama pada tahun sebelum periode pelaporan.