Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK yang dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); OTORITAS JASA KEUANGAN
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
Penetapan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan berdasarkan:
Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi kondisi sebagai berikut:
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memuat paling sedikit:
Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus disertai dengan dokumen pendukung dan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa pemenuhan Prinsip Keterbukaan dapat membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan.
BAB III
Penetapan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1 Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum ttd Wiwit Puspasari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 146 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37 /POJK.04/2020 TENTANG TATA CARA PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN I. UMUM Salah satu amanat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCoronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan adalah agar Otoritas Jasa Keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu bentuk dari dari penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan adalah sensitivitas pengelolaan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Jasa Keuangan tertentu terhadap terhadap nasabah Lembaga Jasa Keuangan, perlindungan pemodal di Pasar Modal maupun terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu mengatur mengenai tata cara pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Membuka PDF…