DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 37/POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan modal ventura melalui proses pemeriksaan langsung agar sejalan dengan amanat Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, perlu dibentuk peraturan perundangan guna memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura; SALINAN Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2.Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
6.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
7.Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS, yang dilakukan di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS, serta di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PMV, PMVS, dan/atau UUS.
8.Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
9.Surat Perintah Pemeriksaan Langsung adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
10.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan diperiksa.
11.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap PMV, PMVS, dan/atau UUS.
(2)Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:
1. a.memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang sebenarnya;
2. b.memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik; dan
3. c.menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung terhadap setiap PMV, PMVS, dan/atau UUS dilakukan:
1. a.secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; atau
2. b.setiap waktu bila diperlukan.
(2)Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pemeriksaan Langsung atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PMV, PMVS, dan/atau UUS.
(3)Pemeriksaan Langsung setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemeriksaan Langsung yang bersifat khusus dan dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala yang disampaikan oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS;
2. b.berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh OJK, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS dimaksud menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS;
3. c.PMV, PMVS, dan/atau UUS patut diduga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah; dan/atau
4. d.berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan yang mengakibatkan OJK perlu untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung.
(2)Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada PMV, PMVS, dan/atau UUS.
(3)Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung.
(4)Ketentuan ayat (2) dikecualikan apabila diduga bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Langsung.

Pasal 5

(1)Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemeriksaan langsung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

Pasal 6

(1)OJK dapat menunjuk pihak lain sebagai Pemeriksa.
(2)Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 7

(1)Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan Pemeriksaan Langsung;
2. b.pelaksanaan Pemeriksaan Langsung; dan
3. c.pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung.
(2)Persiapan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
(3)Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.Pemeriksaan Langsung di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS;
2. b.Pemeriksaan Langsung di kantor OJK; dan/atau
3. c.Pemeriksaan Langsung di tempat lain yang ditentukan oleh OJK.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang bersangkutan.
(5)Pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses Pemeriksaan Langsung berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan Langsung.

Pasal 8

(1)Pada saat akan dimulai Pemeriksaan Langsung, Pemeriksa menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung dan tanda pengenal Pemeriksa.
(2)Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan Langsung.
(3)Dalam hal Pemeriksa telah menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung, Surat Perintah Pemeriksaan Langsung beserta tanda pengenal Pemeriksa, Pemeriksa berhak:
1. a.memeriksa dan/atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk keluaran (output) dari pengolahan data atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
2. b.mendapatkan keterangan lisan dan/atau tertulis dari PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa;
3. c.memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa; dan
4. d.mendapatkan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa.
(4)Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan Langsung terhadap pihak yang tidak berhak, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK atau diwajibkan oleh Undang- Undang.

Pasal 9

(1)Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung.
(2)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Langsung, PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa wajib:
1. a.memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan Langsung selama proses Pemeriksaan Langsung;
2. b.memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan;
3. c.memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
4. d.memberikan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa; dan
5. e.bekerja sama dalam hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.
(3)PMV, PMVS, dan/atau UUS dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun buku, catatan, dokumen atau keterangan yang diberikan tidak benar atau menyesatkan.
(4)Dalam hal PMV, PMVS, dan/atau UUS dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Langsung.
(5)Dalam hal PMV, PMVS, dan/atau UUS menolak dilakukannya Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemeriksa menetapkan berita acara penolakan Pemeriksaan Langsung dengan atau tanpa ditandatangani oleh Direksi PMV atau PMVS.

Pasal 10

(1)Setelah pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan Langsung.
(2)Laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara; dan
2. b.laporan hasil Pemeriksaan Langsung final.
(3)Laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan modal ventura melalui proses pemeriksaan langsung agar sejalan dengan amanat Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, perlu dibentuk peraturan perundangan guna memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2.Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4.Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
6.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
7.Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS, yang dilakukan di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS, serta di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PMV, PMVS, dan/atau UUS.
8.Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
9.Surat Perintah Pemeriksaan Langsung adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
10.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan diperiksa.
11.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap PMV, PMVS, dan/atau UUS.
(2)Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:
1. a.memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang sebenarnya;
2. b.memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik; dan
3. c.menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung terhadap setiap PMV, PMVS, dan/atau UUS dilakukan:
1. a.secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; atau
2. b.setiap waktu bila diperlukan.
(2)Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pemeriksaan Langsung atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PMV, PMVS, dan/atau UUS.
(3)Pemeriksaan Langsung setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemeriksaan Langsung yang bersifat khusus dan dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala yang disampaikan oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS;
2. b.berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh OJK, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha PMV, PMVS, dan/atau UUS dimaksud menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS;
3. c.PMV, PMVS, dan/atau UUS patut diduga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah; dan/atau
4. d.berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan yang mengakibatkan OJK perlu untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung.
(2)Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada PMV, PMVS, dan/atau UUS.
(3)Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung.
(4)Ketentuan ayat (2) dikecualikan apabila diduga bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Langsung.

Pasal 5

(1)Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemeriksaan langsung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

Pasal 6

(1)OJK dapat menunjuk pihak lain sebagai Pemeriksa.
(2)Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 7

(1)Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan Pemeriksaan Langsung;
2. b.pelaksanaan Pemeriksaan Langsung; dan
3. c.pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung.
(2)Persiapan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
(3)Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.Pemeriksaan Langsung di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS;
2. b.Pemeriksaan Langsung di kantor OJK; dan/atau
3. c.Pemeriksaan Langsung di tempat lain yang ditentukan oleh OJK.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang bersangkutan.
(5)Pelaporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses Pemeriksaan Langsung berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan Langsung.

Pasal 8

(1)Pada saat akan dimulai Pemeriksaan Langsung, Pemeriksa menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung dan tanda pengenal Pemeriksa.
(2)Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan Langsung.
(3)Dalam hal Pemeriksa telah menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung, Surat Perintah Pemeriksaan Langsung beserta tanda pengenal Pemeriksa, Pemeriksa berhak:
1. a.memeriksa dan/atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk keluaran (output) dari pengolahan data atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
2. b.mendapatkan keterangan lisan dan/atau tertulis dari PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa;
3. c.memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa; dan
4. d.mendapatkan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa.
(4)Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan Langsung terhadap pihak yang tidak berhak, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK atau diwajibkan oleh Undang- Undang.

Pasal 9

(1)Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung.
(2)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Langsung, PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa wajib:
1. a.memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan Langsung selama proses Pemeriksaan Langsung;
2. b.memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan;
3. c.memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
4. d.memberikan keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang diperiksa; dan
5. e.bekerja sama dalam hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.
(3)PMV, PMVS, dan/atau UUS dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun buku, catatan, dokumen atau keterangan yang diberikan tidak benar atau menyesatkan.
(4)Dalam hal PMV, PMVS, dan/atau UUS dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Langsung.
(5)Dalam hal PMV, PMVS, dan/atau UUS menolak dilakukannya Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemeriksa menetapkan berita acara penolakan Pemeriksaan Langsung dengan atau tanpa ditandatangani oleh Direksi PMV atau PMVS.

Pasal 10

(1)Setelah pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan Langsung.
(2)Laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara; dan
2. b.laporan hasil Pemeriksaan Langsung final.
(3)Laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.