DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan OJK ini mengatur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP), kriteria dan jangka waktu status pengawasan PPDP, rencana tindak atas status pengawasan, pembatasan kegiatan usaha tertentu PPDP, kriteria PPDP yang tidak dapat disehatkan, sanksi administratif, tata cara penyampaian laporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya;
c.bahwa untuk mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin, diperlukan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi lembaga penjamin;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang selanjutnya disebut PPDP adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PPDP berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
4.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga penjamin sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga penjamin kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga penjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.Tingkat Kesehatan PPDP adalah hasil penilaian kondisi PPDP yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
6.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP.
7.Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian.

Pasal 2

(1)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi PPDP.
(2)PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perusahaan perasuransian, terdiri atas:
  1. 1.perusahaan asuransi;
  2. 2.perusahaan reasuransi;
  3. 3.perusahaan asuransi syariah; dan
  4. 4.perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
2. b.lembaga penjamin, terdiri atas:
  1. 1.perusahaan penjaminan;
  2. 2.perusahaan penjaminan ulang;
  3. 3.perusahaan penjaminan syariah; dan
  4. 4.perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan; dan
3. c.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

BAB II

STATUS PENGAWASAN PPDP

Pasal 3

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan terhadap PPDP.
(2)Status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pengawasan normal;
2. b.pengawasan intensif; atau
3. c.pengawasan khusus.
(3)Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:
1. a.Peringkat Komposit;
2. b.peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau
3. c.parameter kuantitatif.
(4)Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan PPDP.
(5)Penetapan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi PPDP yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria:
1. a.Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat);
2. b.Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); dan/atau
3. c.memenuhi parameter kuantitatif.
(2)Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
1. a.bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.tingkat solvabilitas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ dan dana tanahud minimum berbasis risiko;
  2. 2.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  3. 3.rasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);
2. b.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
  2. 2.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  3. 3.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan;
3. c.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  2. 2.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 6 (enam) kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan;
4. d.bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  2. 2.faktor rentabilitas peringkat 4 (empat); dan
5. e.bagi lembaga penjamin, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
  2. 2.gearing ratio lebih besar dari 40 (empat puluh) kali dan lebih kecil atau sama dengan 50 (lima puluh kali).

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
1. a.jangka waktu status pengawasan intensif berakhir; dan
2. b.berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, PPDP masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.
(4)Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh PPDP.
(5)Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peningkatan status pengawasan.

Pasal 6

(1)PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan intensif dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP:
1. a.dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
2. b.dalam proses penambahan modal disetor; dan/atau
3. c.memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan intensif dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP dalam proses pengembalian izin usaha.
(3)PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan belum memenuhi kriteria status pengawasan normal, serta diketahui bahwa:
1. a.tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
2. b.tidak menindaklanjuti proses penambahan modal disetor;
3. c.mengalami pemburukan kondisi keuangan; dan/atau
4. d.tidak menindaklanjuti proses pengembalian izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PPDP dengan status pengawasan intensif.

Pasal 7

(1)Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status pengawasan dari status pengawasan intensif menjadi status pengawasan normal jika kondisi PPDP membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Penetapan perubahan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PPDP.

Pasal 8

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria:
1. a.jangka waktu status pengawasan intensif telah berakhir;
2. b.Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima); dan/atau
3. c.memenuhi parameter kuantitatif.
(2)Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
1. a.bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru’ dan dana tanahud minimum berbasis risiko;
  2. 2.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
2. b.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen);
  2. 2.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) kali rata- rata iuran jatuh tempo per bulan;
3. c.bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  2. 2.umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) kali rata- rata iuran jatuh tempo per bulan;
4. d.bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  2. 2.faktor rentabilitas peringkat 5 (lima); dan
5. e.bagi lembaga penjamin, memenuhi parameter kuantitatif:
  1. 1.rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  2. 2.gearing ratio lebih besar dari 50 (lima puluh) kali.

Pasal 9

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Apabila jangka waktu PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus.
(3)Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.
(4)Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh PPDP.
(5)Dalam hal terdapat perubahan rencana tindak untuk perbaikan permasalahan yang dihadapi PPDP, jangka waktu PPDP dengan status pengawasan khusus mengikuti jangka waktu dalam perubahan rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

Pasal 10

(1)PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP:
1. a.dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan; atau
2. b.dalam proses penambahan modal disetor; dan/atau
3. c.memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP dalam proses pengembalian izin usaha.
(3)PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan belum memenuhi kriteria status pengawasan normal atau status pengawasan intensif, serta diketahui bahwa:
1. a.tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
2. b.tidak menindaklanjuti proses penambahan modal disetor;
3. c.mengalami pemburukan kondisi keuangan; dan/atau
4. d.tidak menindaklanjuti proses pengembalian izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PPDP dalam status pengawasan khusus.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…