DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 38/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, Bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
c.bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai standar internasional sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283) diubah sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari baik untuk posisi banking book dan trading book ditentukan berdasarkan jumlah pembelian Surat Berharga.
(2)Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit dari Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari.
(3)Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi.
(4)BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dihitung dengan menggunakan:
1. a.nilai nominal Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
2. b.look-through approach yang dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Penyediaan Dana ditetapkan sebagai:
1. a.Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank; atau
2. b.Penyediaan Dana kepada unknown client, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.
(6)Penyediaan Dana kepada unknown client sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara keseluruhan dengan Penyediaan Dana kepada unknown client lain dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK untuk kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
(7)Dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga.
(8)Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan potensi faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Dalam hal terdapat beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan masing-masing pihak ketiga.

4.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk covered bond ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk covered bond.
(2)BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal Surat Berharga berbentuk covered bond, kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond yang memenuhi persyaratan tertentu.
(3)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.penerbitan Surat Berharga berbentuk covered bond memenuhi kriteria:
  1. 1.obligasi diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur Kredit pemilikan rumah (mortgage institution) dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang Surat Berharga;
  2. 2.hasil dari penerbitan Surat Berharga berbentuk covered bond diinvestasikan pada suatu aset dan mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi selama periode obligasi; dan
  3. 3.dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga;
2. b.memiliki kumpulan aset utama yang mendasari yang terdiri atas:
  1. 1.tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral;
  2. 2.Kredit beragun rumah tinggal dengan bobot risiko paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.Kredit beragun properti komersial dengan bobot risiko paling tinggi 100% (seratus persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
3. c.nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berbentuk covered bond harus melebihi nilai outstanding dari Surat Berharga berbentuk covered bond paling rendah 10% (sepuluh persen).
(4)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sejak awal Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk covered bond sampai dengan sisa jangka waktu dari Surat Berharga berbentuk covered bond.
(5)BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari nilai nominal covered bond.

5.BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian kesembilan, dan di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, dan Pasal 38D, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Penyediaan Dana kepada central counterparty di dalam negeri dan di luar negeri terdiri atas:
1. a.Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring; dan
2. b.Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring.
(2)Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.eksposur trade;
2. b.segregated initial margin;
3. c.non-segregated initial margin;
4. d.pre-funded default fund contribution;
5. e.unfunded default fund contribution; dan
6. f.equity stakes.
(3)Bank wajib melakukan identifikasi atas Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menjumlahkan seluruh Penyediaan Dana untuk setiap central counterparty.
(4)Bank wajib menjumlahkan seluruh Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap central counterparty.

Pasal 38B

(1)Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada satu central counterparty merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring dan Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (3) dan ayat (4).
(2)Penyediaan Dana kepada satu central counterparty ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.

Pasal 38C

(1)Penyediaan Dana kepada central counterparty berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)Penyediaan Dana kepada central counterparty dengan kategori qualifying central counterparty berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Pasal 38D

(1)Perhitungan BMPK kepada central counterparty berupa Penyediaan Dana atas kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) yaitu untuk:
1. a.trade exposures, nilai Penyediaan Dana dihitung berdasarkan jenis Penyediaan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. b.segregated initial margin, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol);
3. c.non-segregated initial margin, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari initial margin yang ditempatkan;
4. d.pre-funded default fund contributions, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari default fund contributions;
5. e.unfunded default fund contributions, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
6. f.equity stakes, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal.
(2)Dalam hal Penyediaan Dana berupa equity stakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah menjadi faktor pengurang Modal Inti (tier 1), Penyediaan Dana tidak dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada central counterparty.
(3)Dalam hal Bank bertindak sebagai anggota kliring atau klien dari anggota kliring, penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk central counterparty.
(4)Perhitungan BMPK kepada central counterparty berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jenis Penyediaan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah pusat dikecualikan dari perhitungan BMPK.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
2. b.dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
3. c.mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
4. d.tidak dijamin kembali.
(3)Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
(4)Peminjam dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
1. a.terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
2. b.tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga, dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
3. c.tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
  1. 7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank yang merupakan Pihak Terkait Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan:
1. a.berbentuk standby letter of credit yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits atau International Standby Practices;
2. b.bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
3. c.harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
4. d.mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
5. e.tidak dijamin kembali oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan Prime Bank.
(2)Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
(3)Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
1. a.terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
2. b.tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga, dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
3. c.tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
(4)Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Bank wajib melakukan penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK secara segera dengan target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan:
1. a.untuk Pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
2. b.untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
3. c.untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
4. d.untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan, sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9.Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 32 ayat (9), Pasal 38A ayat (3), Pasal 38A ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), dan/atau Pasal 58 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis;
b.penurunan tingkat kesehatan Bank;
c.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
d.larangan pembukaan jaringan kantor;
e.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
f.larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
1. 10.Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, Bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
c.bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai standar internasional sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283) diubah sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari baik untuk posisi banking book dan trading book ditentukan berdasarkan jumlah pembelian Surat Berharga.
(2)Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit dari Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari.
(3)Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi.
(4)BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dihitung dengan menggunakan:
1. a.nilai nominal Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
2. b.look-through approach yang dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Penyediaan Dana ditetapkan sebagai:
1. a.Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank; atau
2. b.Penyediaan Dana kepada unknown client, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.
(6)Penyediaan Dana kepada unknown client sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara keseluruhan dengan Penyediaan Dana kepada unknown client lain dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK untuk kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
(7)Dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga.
(8)Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan potensi faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Dalam hal terdapat beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan masing-masing pihak ketiga.

4.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk covered bond ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk covered bond.
(2)BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal Surat Berharga berbentuk covered bond, kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond yang memenuhi persyaratan tertentu.
(3)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.penerbitan Surat Berharga berbentuk covered bond memenuhi kriteria:
  1. 1.obligasi diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur Kredit pemilikan rumah (mortgage institution) dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang Surat Berharga;
  2. 2.hasil dari penerbitan Surat Berharga berbentuk covered bond diinvestasikan pada suatu aset dan mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi selama periode obligasi; dan
  3. 3.dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga;
2. b.memiliki kumpulan aset utama yang mendasari yang terdiri atas:
  1. 1.tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral;
  2. 2.Kredit beragun rumah tinggal dengan bobot risiko paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan/atau
  3. 3.Kredit beragun properti komersial dengan bobot risiko paling tinggi 100% (seratus persen) dan memiliki loan to value ratio paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
3. c.nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berbentuk covered bond harus melebihi nilai outstanding dari Surat Berharga berbentuk covered bond paling rendah 10% (sepuluh persen).
(4)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sejak awal Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk covered bond sampai dengan sisa jangka waktu dari Surat Berharga berbentuk covered bond.
(5)BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk covered bond yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari nilai nominal covered bond.

5.BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian kesembilan, dan di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, dan Pasal 38D, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1)Penyediaan Dana kepada central counterparty di dalam negeri dan di luar negeri terdiri atas:
1. a.Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring; dan
2. b.Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring.
(2)Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.eksposur trade;
2. b.segregated initial margin;
3. c.non-segregated initial margin;
4. d.pre-funded default fund contribution;
5. e.unfunded default fund contribution; dan
6. f.equity stakes.
(3)Bank wajib melakukan identifikasi atas Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menjumlahkan seluruh Penyediaan Dana untuk setiap central counterparty.
(4)Bank wajib menjumlahkan seluruh Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap central counterparty.

Pasal 38B

(1)Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada satu central counterparty merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring dan Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (3) dan ayat (4).
(2)Penyediaan Dana kepada satu central counterparty ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank.

Pasal 38C

(1)Penyediaan Dana kepada central counterparty berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)Penyediaan Dana kepada central counterparty dengan kategori qualifying central counterparty berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Pasal 38D

(1)Perhitungan BMPK kepada central counterparty berupa Penyediaan Dana atas kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) yaitu untuk:
1. a.trade exposures, nilai Penyediaan Dana dihitung berdasarkan jenis Penyediaan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. b.segregated initial margin, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol);
3. c.non-segregated initial margin, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari initial margin yang ditempatkan;
4. d.pre-funded default fund contributions, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari default fund contributions;
5. e.unfunded default fund contributions, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol); dan
6. f.equity stakes, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal.
(2)Dalam hal Penyediaan Dana berupa equity stakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah menjadi faktor pengurang Modal Inti (tier 1), Penyediaan Dana tidak dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada central counterparty.
(3)Dalam hal Bank bertindak sebagai anggota kliring atau klien dari anggota kliring, penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk central counterparty.
(4)Perhitungan BMPK kepada central counterparty berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jenis Penyediaan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah pusat dikecualikan dari perhitungan BMPK.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
2. b.dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
3. c.mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
4. d.tidak dijamin kembali.
(3)Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
(4)Peminjam dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
1. a.terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
2. b.tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga, dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
3. c.tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
  1. 7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank yang merupakan Pihak Terkait Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan:
1. a.berbentuk standby letter of credit yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits atau International Standby Practices;
2. b.bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
3. c.harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
4. d.mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
5. e.tidak dijamin kembali oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan Prime Bank.
(2)Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
(3)Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
1. a.terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
2. b.tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga, dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
3. c.tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
(4)Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Bank wajib melakukan penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK secara segera dengan target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan:
1. a.untuk Pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
2. b.untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
3. c.untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
4. d.untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan, sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9.Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

a.teguran tertulis;
b.penurunan tingkat kesehatan Bank;
c.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
d.larangan pembukaan jaringan kantor;
e.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
f.larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
1. 10.Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut: