DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 Tahun 2014

Nomor: 38/POJK.04/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); : 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan… Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
3.Pelaksanaan Penambahan Modal adalah tanggal dilaksanakannya penyetoran modal atau tanggal pelaksanaan konversi utang dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau… atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
5.Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka selanjutnya disebut Program Kepemilikan Saham adalah program penawaran kepada karyawan, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.

BAB II

PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Pasal 2

(1)Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan Terbuka.
(2)Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
(3)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Pasal 3…

Pasal 3

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
1. a.Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
2. b.Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tanpa memberikan HMETD; atau
3. c.Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Pasal 4

(1)Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri… Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud; dan
2. b.Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.
(2)Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk Program Kepemilikan Saham yang belum dilaksanakan.
(3)Apabila…
(3)Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum dilaksanakan.

Pasal 5

(1)Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terkait langsung dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka; dan
2. b.menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam… dalam bentuk lain selain uang.

BAB III

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

(1)Perusahaan Terbuka yang menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling kurang memuat:
1. a.alasan dan tujuan penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
2. b.perkiraan periode pelaksanaan (jika ada);
3. c.rencana penggunaan dana hasil penambahan modal tanpa memberikan HMETD (jika telah dapat ditentukan);
4. d.analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
5. e.risiko atau dampak penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham termasuk dilusi;
6. f.keterangan dalam bentuk tabel tentang rincian struktur modal saham sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa memberikan HMETD yang paling kurang mencakup:
  1. 1.modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh beserta informasi mengenai jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal;
  2. 2.rincian…
  3. 2.rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, direktur, dan komisaris yang meliputi informasi mengenai nama, jumlah kepemilikan sahamnya, jumlah nilai nominal, dan persentase kepemilikan sahamnya;
  4. 3.saham dalam simpanan (portepel), yang meliputi informasi mengenai jumlah saham dan nilai nominal; dan
  5. 4.proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada); dan
7. g.keterangan mengenai calon pemodal (jika ada) termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.
(2)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD digunakan untuk pelunasan utang dan/atau konversi utang Perusahaan Terbuka, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
1. a.riwayat utang yang akan dilunasi; dan
2. b.penggunaan dana atas utang yang akan dilunasi dan/atau dikonversi.
(3)Dalam hal pemodal yang melakukan penambahan modal tanpa HMETD adalah pihak terafiliasi, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
1. a.sifat hubungan Afiliasi; dan
2. b.penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya… dilakukannya penambahan modal tanpa HMETD oleh pemodal yang merupakan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi.
(4)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD mengakibatkan perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka oleh pengendali baru yang berupa orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon pengendali baru tersebut berupa:
1. a.nama;
2. b.alamat;
3. c.kewarganegaraan;
4. d.pemilik manfaat (jika ada); dan
5. e.hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).
(5)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD mengakibatkan perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka oleh pengendali baru yang berupa Pihak selain orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon pengendali baru tersebut berupa… berupa:
1. a.nama Pihak;
2. b.alamat domisili atau alamat kantor pusat;
3. c.bidang usaha;
4. d.bentuk hukum Pihak;
5. e.susunan pengurus dan/atau pengawas;
6. f.struktur permodalan;
7. g.pemilik manfaat; dan
8. h.hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).

Pasal 7

Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:

a.keterangan tentang kreditur yang menyetujui dan akan berpartisipasi dalam restrukturisasi utang Perusahaan Terbuka;
b.syarat dan kondisi restrukturisasi utang;
c.harga saham pada saat Pelaksanaan Penambahan Modal; dan
d.penjelasan atas akun–akun yang menyebabkan posisi keuangan Perusahaan Terbuka mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilakukan paling kurang melalui:
1. a.1(satu)…
2. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
3. b.situs web Perusahaan Terbuka.
(2)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 9

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik dari dokumen pendukung dimaksud bersamaan dengan pengumuman RUPS.
(2)Informasi beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS sampai dengan pelaksanaan RUPS.

Pasal 10

(1)Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada pemegang saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilakukan paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
2. b.situs…
3. b.situs web Perusahaan Terbuka.
(3)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HMETD

Pasal 11

Harga saham pada Pelaksanaan Penambahan Modal untuk Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek paling rendah sama dengan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
3.Pelaksanaan Penambahan Modal adalah tanggal dilaksanakannya penyetoran modal atau tanggal pelaksanaan konversi utang dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau… atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
5.Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka selanjutnya disebut Program Kepemilikan Saham adalah program penawaran kepada karyawan, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.

BAB II

PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Pasal 2

(1)Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan Terbuka.
(2)Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
(3)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Pasal 3…

Pasal 3

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
1. a.Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
2. b.Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tanpa memberikan HMETD; atau
3. c.Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Pasal 4

(1)Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri… Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud; dan
2. b.Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.
(2)Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk Program Kepemilikan Saham yang belum dilaksanakan.
(3)Apabila…
(3)Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum dilaksanakan.

Pasal 5

(1)Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terkait langsung dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka; dan
2. b.menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam… dalam bentuk lain selain uang.

BAB III

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

(1)Perusahaan Terbuka yang menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling kurang memuat:
1. a.alasan dan tujuan penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
2. b.perkiraan periode pelaksanaan (jika ada);
3. c.rencana penggunaan dana hasil penambahan modal tanpa memberikan HMETD (jika telah dapat ditentukan);
4. d.analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
5. e.risiko atau dampak penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham termasuk dilusi;
6. f.keterangan dalam bentuk tabel tentang rincian struktur modal saham sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa memberikan HMETD yang paling kurang mencakup:
  1. 1.modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh beserta informasi mengenai jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal;
  2. 2.rincian…
  3. 2.rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, direktur, dan komisaris yang meliputi informasi mengenai nama, jumlah kepemilikan sahamnya, jumlah nilai nominal, dan persentase kepemilikan sahamnya;
  4. 3.saham dalam simpanan (portepel), yang meliputi informasi mengenai jumlah saham dan nilai nominal; dan
  5. 4.proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada); dan
7. g.keterangan mengenai calon pemodal (jika ada) termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.
(2)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD digunakan untuk pelunasan utang dan/atau konversi utang Perusahaan Terbuka, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
1. a.riwayat utang yang akan dilunasi; dan
2. b.penggunaan dana atas utang yang akan dilunasi dan/atau dikonversi.
(3)Dalam hal pemodal yang melakukan penambahan modal tanpa HMETD adalah pihak terafiliasi, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
1. a.sifat hubungan Afiliasi; dan
2. b.penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya… dilakukannya penambahan modal tanpa HMETD oleh pemodal yang merupakan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi.
(4)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD mengakibatkan perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka oleh pengendali baru yang berupa orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon pengendali baru tersebut berupa:
1. a.nama;
2. b.alamat;
3. c.kewarganegaraan;
4. d.pemilik manfaat (jika ada); dan
5. e.hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).
(5)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD mengakibatkan perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka oleh pengendali baru yang berupa Pihak selain orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon pengendali baru tersebut berupa… berupa:
1. a.nama Pihak;
2. b.alamat domisili atau alamat kantor pusat;
3. c.bidang usaha;
4. d.bentuk hukum Pihak;
5. e.susunan pengurus dan/atau pengawas;
6. f.struktur permodalan;
7. g.pemilik manfaat; dan
8. h.hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).

Pasal 7

a.keterangan tentang kreditur yang menyetujui dan akan berpartisipasi dalam restrukturisasi utang Perusahaan Terbuka;
b.syarat dan kondisi restrukturisasi utang;
c.harga saham pada saat Pelaksanaan Penambahan Modal; dan
d.penjelasan atas akun–akun yang menyebabkan posisi keuangan Perusahaan Terbuka mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilakukan paling kurang melalui:
1. a.1(satu)…
2. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
3. b.situs web Perusahaan Terbuka.
(2)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 9

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik dari dokumen pendukung dimaksud bersamaan dengan pengumuman RUPS.
(2)Informasi beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS sampai dengan pelaksanaan RUPS.

Pasal 10

(1)Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada pemegang saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilakukan paling kurang melalui:
1. a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
2. b.situs…
3. b.situs web Perusahaan Terbuka.
(3)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

BAB IV