DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 38 /POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai dalam melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank diperlukan pengaturan mengenai pendaftaran dan pengawasan konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai yang melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai; SALINAN
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON- BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2.Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah industri keuangan yang terdiri dari LJKNB.
3.Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa di sektor IKNB.
4.Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberikan jasa di sektor IKNB.
5.Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa di sektor IKNB.
6.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENDAFTARAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Pasal 2

(1)Untuk dapat menyediakan jasa bagi LJKNB, Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK sebagai penyedia jasa di sektor IKNB.
(2)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor IKNB atau berdasarkan rekomendasi OJK dalam rangka pengawasan LJKNB.

Pasal 3

LJKNB dilarang menggunakan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dari Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang tidak terdaftar di OJK.

Pasal 4

(1)Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut.
(2)Dalam hal Konsultan Aktuaria telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Konsultan Aktuaria yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 1 (satu) kali tidak memberikan jasa yang dipersyaratkan.

Pasal 5

(1)Akuntan Publik dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
(2)Dalam hal Akuntan Publik telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, maka Akuntan Publik yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 2 (dua) tahun buku.

Pasal 6

(1)Penilai dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
(2)Dalam hal Penilai telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka Penilai yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 3 (tiga) tahun buku.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Pasal 7

Untuk dapat terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan;
b.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet;
c.memiliki pengalaman dan kompetensi di sektor IKNB; dan
d.tidak pernah dikenakan sanksi pembatalan surat tanda terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dari OJK.

Pasal 8

(1)Pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai didasarkan pada permohonan pendaftaran.
(2)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan yang bersangkutan kepada OJK dan disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi izin praktik dari Menteri Keuangan;
2. b.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
3. c.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
4. d.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
5. e.fotokopi sertifikat program pelatihan di sektor IKNB;
6. f.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet; dan
7. g.formulir permohonan pendaftaran.
(3)Dalam hal Akuntan Publik atau Penilai telah terdaftar di OJK selain di sektor IKNB, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan yang bersangkutan kepada OJK dan disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi surat tanda terdaftar yang diterbitkan OJK;
2. b.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet;
3. c.fotokopi sertifikat program pelatihan di bidang IKNB; dan
4. d.formulir permohonan pendaftaran.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 9

(1)OJK menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak lengkap, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran tidak lengkap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima.
(3)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.
(4)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetujui, OJK menerbitkan surat tanda terdaftar kepada pemohon.
(5)Dalam hal setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima OJK, OJK belum menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dapat memberikan jasa kepada LJKNB.
(6)Dalam hal setelah Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai memberikan jasa kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), OJK menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai larangan bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai untuk memberikan jasa kepada LJKNB.
(7)OJK mengumumkan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui situs web OJK.

BAB IV

KEWAJIBAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Pasal 10

(1)Setiap Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib:
1. a.bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya;
2. b.menjadi anggota asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan;
3. c.menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan;
4. d.memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor IKNB;
5. e.menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan;
6. f.mengikuti program pendidikan berkelanjutan; dan
7. g.menyampaikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh LJKNB terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan.
(2)Kewajiban bersikap independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipenuhi paling sedikit dengan memenuhi kondisi:
1. a.tidak mempunyai kepentingan keuangan yang material dengan LJKNB;
2. b.tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan LJKNB;
3. c.tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal dengan direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara pada LJKNB;
4. d.tidak mempunyai hubungan usaha yang material dengan LJKNB, karyawan kunci LJKNB, atau pemegang saham pengendali LJKNB atau yang setara;
5. e.tidak memiliki sengketa hukum dengan LJKNB; dan
6. f.tidak terdapat hal-hal lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara LJKNB dan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
1. a.laporan mengikuti program pendidikan berkelanjutan;
2. b.laporan perubahan data dan informasi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai; dan
3. c.laporan mengenai pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK yang dilakukan oleh LJKNB, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Surat Edaran OJK.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai dalam melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank diperlukan pengaturan mengenai pendaftaran dan pengawasan konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai yang melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai; SALINAN
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON- BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2.Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah industri keuangan yang terdiri dari LJKNB.
3.Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa di sektor IKNB.
4.Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberikan jasa di sektor IKNB.
5.Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa di sektor IKNB.
6.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENDAFTARAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Pasal 2

(1)Untuk dapat menyediakan jasa bagi LJKNB, Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK sebagai penyedia jasa di sektor IKNB.
(2)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor IKNB atau berdasarkan rekomendasi OJK dalam rangka pengawasan LJKNB.

Pasal 3

LJKNB dilarang menggunakan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dari Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang tidak terdaftar di OJK.

Pasal 4

(1)Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut.
(2)Dalam hal Konsultan Aktuaria telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Konsultan Aktuaria yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 1 (satu) kali tidak memberikan jasa yang dipersyaratkan.

Pasal 5

(1)Akuntan Publik dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
(2)Dalam hal Akuntan Publik telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, maka Akuntan Publik yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 2 (dua) tahun buku.

Pasal 6

(1)Penilai dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
(2)Dalam hal Penilai telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka Penilai yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 3 (tiga) tahun buku.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Pasal 7

Untuk dapat terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan;
b.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet;
c.memiliki pengalaman dan kompetensi di sektor IKNB; dan
d.tidak pernah dikenakan sanksi pembatalan surat tanda terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dari OJK.

Pasal 8

(1)Pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai didasarkan pada permohonan pendaftaran.
(2)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan yang bersangkutan kepada OJK dan disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi izin praktik dari Menteri Keuangan;
2. b.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
3. c.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
4. d.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
5. e.fotokopi sertifikat program pelatihan di sektor IKNB;
6. f.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet; dan
7. g.formulir permohonan pendaftaran.
(3)Dalam hal Akuntan Publik atau Penilai telah terdaftar di OJK selain di sektor IKNB, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan yang bersangkutan kepada OJK dan disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi surat tanda terdaftar yang diterbitkan OJK;
2. b.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet;
3. c.fotokopi sertifikat program pelatihan di bidang IKNB; dan
4. d.formulir permohonan pendaftaran.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 9

(1)OJK menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak lengkap, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran tidak lengkap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima.
(3)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.
(4)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetujui, OJK menerbitkan surat tanda terdaftar kepada pemohon.
(5)Dalam hal setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima OJK, OJK belum menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dapat memberikan jasa kepada LJKNB.
(6)Dalam hal setelah Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai memberikan jasa kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), OJK menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai larangan bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai untuk memberikan jasa kepada LJKNB.
(7)OJK mengumumkan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui situs web OJK.

BAB IV

KEWAJIBAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI

Pasal 10

(1)Setiap Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib:
1. a.bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya;
2. b.menjadi anggota asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan;
3. c.menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan;
4. d.memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor IKNB;
5. e.menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan;
6. f.mengikuti program pendidikan berkelanjutan; dan
7. g.menyampaikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh LJKNB terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan.
(2)Kewajiban bersikap independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipenuhi paling sedikit dengan memenuhi kondisi:
1. a.tidak mempunyai kepentingan keuangan yang material dengan LJKNB;
2. b.tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan LJKNB;
3. c.tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal dengan direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara pada LJKNB;
4. d.tidak mempunyai hubungan usaha yang material dengan LJKNB, karyawan kunci LJKNB, atau pemegang saham pengendali LJKNB atau yang setara;
5. e.tidak memiliki sengketa hukum dengan LJKNB; dan
6. f.tidak terdapat hal-hal lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara LJKNB dan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
1. a.laporan mengikuti program pendidikan berkelanjutan;
2. b.laporan perubahan data dan informasi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai; dan
3. c.laporan mengenai pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK yang dilakukan oleh LJKNB, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Surat Edaran OJK.