DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 39/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meminimalisasi terjadinya fraud diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa penerapan strategi anti fraud oleh bank;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3.Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4.Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 2

(1)Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas:
1. a.kecurangan;
2. b.penipuan;
3. c.penggelapan aset;
4. d.pembocoran informasi;
5. e.tindak pidana perbankan; dan
6. f.tindakan lain.
(2)Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Pasal 3

(1)Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara efektif.
(2)Penyusunan dan penerapan strategi anti Fraud yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi pedoman penerapan strategi anti Fraud yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling sedikit:
1. a.kondisi lingkungan intern dan ekstern;
2. b.kompleksitas kegiatan usaha;
3. c.jenis, potensi, dan risiko Fraud; dan
4. d.kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 4

(1)Penyusunan dan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat 4 (empat) pilar.
(2)4 (empat) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi;
3. c.investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
4. d.pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 5

(1)Untuk mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kebijakan dan prosedur;
3. c.struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan
4. d.pengendalian dan pemantauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Direksi dan Dewan Komisaris Bank wajib menerapkan strategi anti Fraud di Bank.

Pasal 7

(1)Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank.
(2)Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.bertanggung jawab kepada direktur utama; dan
2. b.memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
(3)Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahkan fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.sertifikat keahlian di bidang anti Fraud; dan/atau
2. b.pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau perbankan syariah.

Pasal 8

(1)Bank, Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank, Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan Bank;
2. b.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
4. d.larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(3)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Untuk pemantauan penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
2. b.laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud.
(2)Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan Fraud berdampak signifikan.
(3)Laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Laporan dan/atau koreksi laporan Fraud berdampak siginifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

(1)Bank wajib menyesuaikan strategi anti Fraud yang telah dimiliki dengan pedoman penerapan strategi anti Fraud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Bank wajib menyampaikan strategi anti Fraud yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meminimalisasi terjadinya fraud diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa penerapan strategi anti fraud oleh bank;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2.Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3.Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4.Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 2

(1)Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas:
1. a.kecurangan;
2. b.penipuan;
3. c.penggelapan aset;
4. d.pembocoran informasi;
5. e.tindak pidana perbankan; dan
6. f.tindakan lain.
(2)Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan Fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Pasal 3

(1)Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara efektif.
(2)Penyusunan dan penerapan strategi anti Fraud yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi pedoman penerapan strategi anti Fraud yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling sedikit:
1. a.kondisi lingkungan intern dan ekstern;
2. b.kompleksitas kegiatan usaha;
3. c.jenis, potensi, dan risiko Fraud; dan
4. d.kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 4

(1)Penyusunan dan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat 4 (empat) pilar.
(2)4 (empat) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi;
3. c.investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
4. d.pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 5

(1)Untuk mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kebijakan dan prosedur;
3. c.struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan
4. d.pengendalian dan pemantauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Direksi dan Dewan Komisaris Bank wajib menerapkan strategi anti Fraud di Bank.

Pasal 7

(1)Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank.
(2)Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.bertanggung jawab kepada direktur utama; dan
2. b.memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
(3)Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahkan fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
1. a.sertifikat keahlian di bidang anti Fraud; dan/atau
2. b.pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau perbankan syariah.

Pasal 8

(1)Bank, Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank, Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan Bank;
2. b.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
4. d.larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(3)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Untuk pemantauan penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
2. b.laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud.
(2)Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan Fraud berdampak signifikan.
(3)Laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Laporan dan/atau koreksi laporan Fraud berdampak siginifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

(1)Bank wajib menyesuaikan strategi anti Fraud yang telah dimiliki dengan pedoman penerapan strategi anti Fraud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Bank wajib menyampaikan strategi anti Fraud yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.