DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 39/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara permohonan izin usaha Reksa Dana berbentuk Perseroan perlu mengganti peraturan mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan format surat Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b.menyertakan dokumen sebagai berikut:
1. 1.anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 2.kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
3. 3.kontrak antara Reksa Dana Berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian;
4. 4.penunjukan Konsultan Hukum; dan
5. 5.penunjukan Akuntan;
c.menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan:
1. 1.riwayat hidup;
2. 2.bukti kewarganegaraan; dan
3. 3.fotokopi ijazah terakhir;
d.menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi:
1. 1.rencana pemasaran dan operasional;
2. 2.struktur organisasi;
3. 3.pengalaman sebagai Manajer Investasi;
4. 4.fotokopi izin orang perseorangan pegawai penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
5. 5.fotokopi izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
e.menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian:
1. 1.rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
2. 2.nama dan nomor telepon penanggung jawab Bank Kustodian; dan
f.menyertakan neraca pembukaan.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 4

Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuaan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

a.permohonannya tidak lengkap; atau
b.permohonannya ditolak.

Pasal 5

Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha kepada pemohon.

Pasal 6

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dapat dicabut izin usahanya.

Pasal 7

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara permohonan izin usaha Reksa Dana berbentuk Perseroan perlu mengganti peraturan mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan format surat Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b.menyertakan dokumen sebagai berikut:
1. 1.anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 2.kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
3. 3.kontrak antara Reksa Dana Berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian;
4. 4.penunjukan Konsultan Hukum; dan
5. 5.penunjukan Akuntan;
c.menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan:
1. 1.riwayat hidup;
2. 2.bukti kewarganegaraan; dan
3. 3.fotokopi ijazah terakhir;
d.menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi:
1. 1.rencana pemasaran dan operasional;
2. 2.struktur organisasi;
3. 3.pengalaman sebagai Manajer Investasi;
4. 4.fotokopi izin orang perseorangan pegawai penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
5. 5.fotokopi izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
e.menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian:
1. 1.rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
2. 2.nama dan nomor telepon penanggung jawab Bank Kustodian; dan
f.menyertakan neraca pembukaan.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 4

Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuaan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

a.permohonannya tidak lengkap; atau
b.permohonannya ditolak.

Pasal 5

Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha kepada pemohon.

Pasal 6

Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dapat dicabut izin usahanya.

Pasal 7

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.