DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 39/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam perdagangan internasional diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas www.peraturan.go.id 2020, No.150 Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri www.peraturan.go.id 2020, No.150 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana.
(2)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana setelah 30 Juni 2020.
(3)Ketentuan mengenai persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku setelah 31 Desember 2020.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase www.peraturan.go.id 2020, No.150 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah untuk:
1. a.produk asuransi yang bersifat global (worldwide); dan/atau
2. b.produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional.
(2)Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk:
1. a.produk asuransi yang bersifat global (worldwide);
2. b.produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional; dan/atau
3. c.produk asuransi baru yang pengembangannya (product development) didukung oleh reasuradur luar negeri.
(3)Produk asuransi baru yang pengembangannya (product development) didukung oleh reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak produk asuransi tersebut dilaporkan kepada OJK.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 10 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.150

Pasal 10

(1)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.
(2)Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3)Penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3a)Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

4.Ketentuan ayat (1) huruf c diubah dan Pasal 12 ayat

(2)dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.150
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan
3. c.dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2)Dihapus. www.peraturan.go.id 2020, No.150

6.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan
3. c.dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.
(2)Dihapus.

7.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 15 diubah dan Pasal 15 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.150
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.
(2)Dihapus.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dalam hal:
1. a.tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1); atau
1. b.dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.
(2)Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3)Penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri www.peraturan.go.id 2020, No.150 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3a)Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

9.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 19 diubah dan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan www.peraturan.go.id 2020, No.150
3. c.dalam hal dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari reasuradur luar negeri.
(2)Dihapus.

10.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2)Dihapus.

11.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam perdagangan internasional diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri www.peraturan.go.id 2020, No.150 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana.
(2)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana setelah 30 Juni 2020.
(3)Ketentuan mengenai persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku setelah 31 Desember 2020.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase www.peraturan.go.id 2020, No.150 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah untuk:
1. a.produk asuransi yang bersifat global (worldwide); dan/atau
2. b.produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional.
(2)Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk:
1. a.produk asuransi yang bersifat global (worldwide);
2. b.produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional; dan/atau
3. c.produk asuransi baru yang pengembangannya (product development) didukung oleh reasuradur luar negeri.
(3)Produk asuransi baru yang pengembangannya (product development) didukung oleh reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak produk asuransi tersebut dilaporkan kepada OJK.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 10 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.150

Pasal 10

(1)Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.
(2)Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3)Penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3a)Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

4.Ketentuan ayat (1) huruf c diubah dan Pasal 12 ayat

(2)dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.150
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan
3. c.dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2)Dihapus. www.peraturan.go.id 2020, No.150

6.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan
3. c.dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.
(2)Dihapus.

7.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 15 diubah dan Pasal 15 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.150
1. a.dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.
(2)Dihapus.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dalam hal:
1. a.tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1); atau
1. b.dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.
(2)Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3)Penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri www.peraturan.go.id 2020, No.150 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3a)Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

9.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 19 diubah dan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan www.peraturan.go.id 2020, No.150
3. c.dalam hal dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari reasuradur luar negeri.
(2)Dihapus.

10.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
2. b.dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.
(2)Dihapus.

11.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: