DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban pembayaran dan penagihan SABD, permohonan keberatan, pengembalian pembayaran dan pengurusan piutang macet, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6993);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136/OJK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2.Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, penilaian pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3.Sanksi Administratif Berupa Denda yang selanjutnya disingkat SABD adalah sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang merupakan penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
4.Bunga adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh setiap Pihak yang dikenakan SABD sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB II

KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SABD

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penagihan SABD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Pihak yang dikenakan SABD wajib melakukan pembayaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara:
1. a.penyetoran ke rekening Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.pembayaran lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat SABD ditetapkan atau surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan ditetapkan.
(3)Setiap hari keterlambatan pembayaran SABD dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(4)Keterlambatan pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga.
(5)Mekanisme pembayaran SABD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya.

Pasal 4

(1)Dalam hal SABD tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi SABD dan Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran SABD.
(2)Dalam hal SABD dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran kedua kepada Pihak yang dikenakan SABD untuk segera melunasi SABD dan/atau Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal SABD dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran ketiga kepada Pihak yang dikenakan SABD untuk segera melunasi SABD dan/atau Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal SABD dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Otoritas Jasa Keuangan menambahkan tautan informasi berupa data piutang Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem layanan informasi keuangan dan rekam jejak Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Pihak yang dikenakan SABD yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran SABD dapat dikenai sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat SABD ditetapkan.
(6)Sanksi administratif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.teguran tertulis atau peringatan tertulis;
2. b.penurunan tingkat kesehatan;
3. c.pembatalan hasil kemampuan dan kepatutan;
4. d.pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin produk dan/atau layanan;
6. f.perintah penggantian manajemen;
7. g.pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
8. h.pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
9. i.larangan menjadi pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pengelola;
10. j.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
11. k.pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
12. l.pencabutan izin usaha; dan/atau
13. m.pencabutan izin orang perseorangan.
(7)Pemberian surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga, dan penambahan tautan informasi Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem layanan informasi keuangan dan rekam jejak Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan merupakan penagihan dengan upaya optimalisasi sebagai prasyarat pengategorian piutang macet.
(8)Pengenaan sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dapat dianggap sebagai bagian dari upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

BAB III

PERMOHONAN KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET

Pasal 5

(1)Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan keberatan atas SABD yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Ketentuan mengenai pengajuan permohonan keberatan atas SABD ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pihak yang dikenakan SABD mengajukan permohonan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pihak tersebut harus terlebih dahulu melakukan pelunasan SABD pada sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima seluruhnya atau diterima sebagian, Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan selisih lebih bayar SABD berdasarkan permohonan dari Pihak yang dikenakan SABD.
(3)Pengembalian selisih lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga jika Pihak yang dikenakan SABD membayar melebihi dari nilai yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

(1)Dalam hal tanggapan Otoritas Jasa Keuangan berupa memutuskan lain sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran SABD melebihi yang telah ditetapkan, Pihak yang mengajukan permohonan keberatan wajib melakukan pembayaran atas selisih kurang bayar SABD sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan atas SABD.
(2)Pembayaran atas selisih kurang bayar SABD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan SABD.

Pasal 8

(1)Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
(2)Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.surat penetapan pengenaan SABD, surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan atas SABD, dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. b.bukti pembayaran; dan
3. c.nomor rekening tujuan pengembalian dana.
(3)Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap.
(4)Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan SABD tidak disertai dengan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 9

Otoritas Jasa Keuangan mengategorikan kewajiban pembayaran SABD sebagai piutang macet jika:

a.Pihak yang dikenakan SABD tidak melunasi kewajiban pembayaran SABD dan/atau Bunga dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat SABD atau surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan; dan
b.telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

Pasal 10

(1)Dalam hal SABD dan/atau Bunga dikategorikan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelesaian piutang macet melalui surat permohonan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai kriteria dan proses penerimaan piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.
(2)SABD yang dikategorikan piutang macet yang telah dimintakan penyelesaian piutang macet ke Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(3)Pembayaran atas penyelesaian piutang macet yang telah diserahkan pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 11

Dalam hal piutang macet Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai kriteria dan proses penerimaan piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelesaian piutang macet sendiri.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…