DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Nomor: 4 /POJK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang dengan melakukan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah dan/atau sekuritisasi aset keuangan kepada kreditur asal.
2.Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan, pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan pemegang saham.
3.Kreditur Asal adalah lembaga keuangan penerbit kredit berupa bank atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai aset keuangan.
4.Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh Kreditur Asal dari pemberian kredit pemilikan rumah kepada debitur, termasuk agunan/jaminan beserta hak tanggungan yang melekat padanya.
5.Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah tapak dan/atau rumah susun yang diterbitkan oleh Kreditur Asal untuk membeli rumah siap huni, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
6.Lembaga Penyalur KPR adalah bank dan lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan KPR.
7.Penyaluran Pinjaman adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang mewajibkan pelunasan seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.
8.Penyaluran Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
9.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
10.Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan efek beragun aset.
11.Efek Beragun Aset adalah surat berharga yang dapat berupa surat utang atau surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang pembayarannya terutama bersumber dari Aset Keuangan berupa kumpulan piutang KPR.
12.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja di kantor pusat PPSP yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah dan merupakan kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor perwakilan yang melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah.
13.Pemegang Saham adalah Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
14.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
15.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PPSP yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
17.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam PPSP untuk menentukan keputusan dan pengelolaan PPSP dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

Kepemilikan saham PPSP seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)PPSP memiliki wilayah operasional nasional.
(2)PPSP berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(3)PPSP dapat membuka kantor cabang.
(4)Kantor cabang bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
(5)PPSP wajib melaporkan pembukaan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pembukaan kantor cabang.

Pasal 4

(1)PPSP wajib mempunyai struktur organisasi yang paling sedikit menggambarkan secara jelas fungsi:
1. a.administrasi dan pembukuan;
2. b.pemasaran;
3. c.Sekuritisasi;
4. d.analisis kelayakan Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan;
5. e.pengelolaan keuangan; dan
6. f.manajemen risiko termasuk pengendalian internal.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 5

(1)PPSP dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPSP wajib terlebih dahulu membentuk UUS.
(3)Dalam hal PPSP telah melakukan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, PPSP wajib membentuk UUS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4)PPSP yang membentuk UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia;
2. b.mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
3. c.mempunyai pembukuan yang terpisah antara PPSP dan UUS; dan
4. d.mempunyai pimpinan UUS yang memenuhi persyaratan yaitu:
  1. 1.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  2. 2.mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah.
(5)Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilakukan PPSP dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 6

(1)Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ayat (3) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PPSP harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, serta dilampiri dengan dokumen:
1. a.fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
  1. 1.salah satu maksud dan tujuan PPSP, yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  2. 2.wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
2. b.fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP yang ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia serta telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan UUS;
3. c.surat keputusan Direksi PPSP mengenai persetujuan penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
4. d.data DPS PPSP yang meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  3. 3.daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
  4. 4.fotokopi akta risalah rapat umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan DPS;
  5. 5.surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
  6. 6.surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
5. e.data pimpinan UUS yang meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  3. 3.daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
  4. 4.bukti surat pengangkatan sebagai pimpinan UUS oleh Direksi PPSP;
  5. 5.surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  6. 6.bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;
6. f.laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha PPSP;
7. g.data akad untuk kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
8. h.rencana kerja UUS yang akan dibuka, paling sedikit memuat:
  1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. 2.target kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
  3. 3.sistem dan prosedur kerja berdasarkan Prinsip Syariah;
  4. 4.jumlah dan susunan personalia; dan
  5. 5.proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional, serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Pasal 7

(1)Dalam memproses permohonan izin pembentukan UUS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h.
(2)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima secara lengkap.
(3)Penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS disertai dengan alasan penolakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PPSP meliputi:
1. a.Sekuritisasi;
2. b.Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR;
3. c.pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah; dan
4. d.kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan dengan persetujuan Pemegang Saham.
(2)Kegiatan usaha PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);
2. b.tidak mengandung hal yang diharamkan, seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram; dan
3. c.dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 9

(1)Kegiatan Sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan Sekuritisasi, PPSP dapat berperan sebagai pihak koordinator global, penjamin, penata Sekuritisasi (arranger), dan/atau pendukung kredit (credit enhancer).
(3)PPSP wajib memiliki prosedur yang memuat persyaratan mengenai kriteria Aset Keuangan yang dapat dilakukan Sekuritisasi.
(4)PPSP wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap Efek Beragun Aset yang telah diterbitkan.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b, PPSP wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memperhatikan mitigasi risiko.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kebijakan dan prosedur Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPSP untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang dengan melakukan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah dan/atau sekuritisasi aset keuangan kepada kreditur asal.
2.Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan, pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah, dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan pemegang saham.
3.Kreditur Asal adalah lembaga keuangan penerbit kredit berupa bank atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai aset keuangan.
4.Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh Kreditur Asal dari pemberian kredit pemilikan rumah kepada debitur, termasuk agunan/jaminan beserta hak tanggungan yang melekat padanya.
5.Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah tapak dan/atau rumah susun yang diterbitkan oleh Kreditur Asal untuk membeli rumah siap huni, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
6.Lembaga Penyalur KPR adalah bank dan lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan KPR.
7.Penyaluran Pinjaman adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang mewajibkan pelunasan seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.
8.Penyaluran Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
9.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
10.Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan efek beragun aset.
11.Efek Beragun Aset adalah surat berharga yang dapat berupa surat utang atau surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang pembayarannya terutama bersumber dari Aset Keuangan berupa kumpulan piutang KPR.
12.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja di kantor pusat PPSP yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah dan merupakan kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor perwakilan yang melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah.
13.Pemegang Saham adalah Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
14.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
15.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PPSP yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
17.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam PPSP untuk menentukan keputusan dan pengelolaan PPSP dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

Kepemilikan saham PPSP seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)PPSP memiliki wilayah operasional nasional.
(2)PPSP berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(3)PPSP dapat membuka kantor cabang.
(4)Kantor cabang bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
(5)PPSP wajib melaporkan pembukaan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pembukaan kantor cabang.

Pasal 4

(1)PPSP wajib mempunyai struktur organisasi yang paling sedikit menggambarkan secara jelas fungsi:
1. a.administrasi dan pembukuan;
2. b.pemasaran;
3. c.Sekuritisasi;
4. d.analisis kelayakan Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan;
5. e.pengelolaan keuangan; dan
6. f.manajemen risiko termasuk pengendalian internal.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 5

(1)PPSP dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPSP wajib terlebih dahulu membentuk UUS.
(3)Dalam hal PPSP telah melakukan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, PPSP wajib membentuk UUS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4)PPSP yang membentuk UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia;
2. b.mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
3. c.mempunyai pembukuan yang terpisah antara PPSP dan UUS; dan
4. d.mempunyai pimpinan UUS yang memenuhi persyaratan yaitu:
  1. 1.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  2. 2.mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah.
(5)Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilakukan PPSP dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 6

(1)Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ayat (3) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PPSP harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, serta dilampiri dengan dokumen:
1. a.fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
  1. 1.salah satu maksud dan tujuan PPSP, yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  2. 2.wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
2. b.fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP yang ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia serta telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan UUS;
3. c.surat keputusan Direksi PPSP mengenai persetujuan penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
4. d.data DPS PPSP yang meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  3. 3.daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
  4. 4.fotokopi akta risalah rapat umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan DPS;
  5. 5.surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
  6. 6.surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
5. e.data pimpinan UUS yang meliputi:
  1. 1.fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  3. 3.daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
  4. 4.bukti surat pengangkatan sebagai pimpinan UUS oleh Direksi PPSP;
  5. 5.surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  6. 6.bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;
6. f.laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha PPSP;
7. g.data akad untuk kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
8. h.rencana kerja UUS yang akan dibuka, paling sedikit memuat:
  1. 1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
  2. 2.target kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
  3. 3.sistem dan prosedur kerja berdasarkan Prinsip Syariah;
  4. 4.jumlah dan susunan personalia; dan
  5. 5.proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional, serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Pasal 7

(1)Dalam memproses permohonan izin pembentukan UUS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h.
(2)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima secara lengkap.
(3)Penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS disertai dengan alasan penolakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PPSP meliputi:
1. a.Sekuritisasi;
2. b.Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR;
3. c.pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah; dan
4. d.kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan dengan persetujuan Pemegang Saham.
(2)Kegiatan usaha PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
1. a.prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);
2. b.tidak mengandung hal yang diharamkan, seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram; dan
3. c.dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 9

(1)Kegiatan Sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan Sekuritisasi, PPSP dapat berperan sebagai pihak koordinator global, penjamin, penata Sekuritisasi (arranger), dan/atau pendukung kredit (credit enhancer).
(3)PPSP wajib memiliki prosedur yang memuat persyaratan mengenai kriteria Aset Keuangan yang dapat dilakukan Sekuritisasi.
(4)PPSP wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap Efek Beragun Aset yang telah diterbitkan.

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b, PPSP wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memperhatikan mitigasi risiko.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kebijakan dan prosedur Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPSP untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan.