DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 Tahun 2021

Nomor: 4/POJK.05/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas pelayanan lembaga jasa keuangan nonbank kepada konsumen, tetapi pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi; www.peraturan.go.id 2021, No.78
c.bahwa untuk integrasi pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2021, No.78 Republik Indonesia Nomor 5835); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3.Layanan Keuangan Elektronik adalah layanan bagi konsumen untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi keuangan melalui media elektronik.
4.Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.
5.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. www.peraturan.go.id 2021, No.78
6.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
7.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
8.Pangkalan Data adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing- masing dan dikelola oleh administrator Pangkalan Data.
9.Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar LJKNB dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
10.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
11.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang www.peraturan.go.id 2021, No.78 berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a.perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
1. 1.perusahaan asuransi;
2. 2.perusahaan reasuransi;
3. 3.perusahaan asuransi syariah;
4. 4.perusahaan reasuransi syariah;
5. 5.perusahaan pialang asuransi;
6. 6.perusahaan pialang reasuransi; dan
7. 7.perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perasuransian;
b.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
c.lembaga pembiayaan, terdiri atas:
1. 1.perusahaan pembiayaan;
2. 2.perusahaan pembiayaan syariah;
3. 3.perusahaan modal ventura;
4. 4.perusahaan modal ventura syariah; dan
5. 5.perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai lembaga pembiayaan;
d.lembaga jasa keuangan lainnya, terdiri atas:
1. 1.perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
2. 2.lembaga penjamin, terdiri atas: a) perusahaan penjaminan; www.peraturan.go.id 2021, No.78 b) perusahaan penjaminan syariah; c) perusahaan penjaminan ulang; dan d) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
3. 3.penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
4. 4.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
5. 5.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
6. 6.badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
7. 7.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang menggunakan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3

(1)LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi. www.peraturan.go.id 2021, No.78
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
4. d.sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi.
(3)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.
(4)Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi pendiri.

Pasal 4

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi. www.peraturan.go.id 2021, No.78

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup paling sedikit:

a.menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
c.memastikan:
1. 1.Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, pencapaian tujuan bisnis LJKNB dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB;
2. 2.kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
3. 3.ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
4. 4.penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
5. 5.kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
6. 6.terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit: a) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; www.peraturan.go.id 2021, No.78 b) mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; c) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan d) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup paling sedikit:

a.mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

Pasal 8

(1)LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib memiliki komite pengarah Teknologi Informasi.
(2)Komite pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan paling sedikit:
1. a.rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB;
2. b.perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
3. c.kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi; www.peraturan.go.id 2021, No.78
4. d.kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui;
5. e.kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LJKNB;
6. f.efektivitas mitigasi risiko atas investasi LJKNB pada sektor Teknologi Informasi agar investasi LJKNB pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis LJKNB;
7. g.pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
8. h.upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. i.kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki LJKNB.
(3)Komite pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
1. a.direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
2. b.direktur atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko;
3. c.pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi; dan
4. d.pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.
(4)Perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan informasi total aset yang terdapat dalam laporan berkala terkini yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan dan/atau penyelenggaraan usaha masing–masing LJKNB pada saat www.peraturan.go.id 2021, No.78 pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi LJKNB yang bersangkutan.
(5)Dalam hal terdapat penurunan aset, LJKNB tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 9

(1)LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(2)LJKNB wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
(3)Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi memuat aspek paling sedikit:
1. a.manajemen;
2. b.pengembangan dan pengadaan;
3. c.operasional Teknologi Informasi;
4. d.jaringan komunikasi;
5. e.pengamanan informasi;
6. f.Rencana Pemulihan Bencana;
7. g.penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
8. h.Layanan Keuangan Elektronik, bagi LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik.
(4)LJKNB wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berjalan dengan optimal.
(5)LJKNB wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala. www.peraturan.go.id 2021, No.78
(6)LJKNB wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kebijakan secara tertulis.

Pasal 10

(1)LJKNB wajib menyampaikan rencana pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung rencana kegiatan usaha LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Rencana pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan dan rencana manajemen pada rencana bisnis LJKNB.
(3)Kewajiban penyampaian rencana pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya berlaku bagi LJKNB yang wajib menyampaikan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas pelayanan lembaga jasa keuangan nonbank kepada konsumen, tetapi pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi; www.peraturan.go.id 2021, No.78
c.bahwa untuk integrasi pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2021, No.78 Republik Indonesia Nomor 5835); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3.Layanan Keuangan Elektronik adalah layanan bagi konsumen untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi keuangan melalui media elektronik.
4.Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.
5.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. www.peraturan.go.id 2021, No.78
6.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
7.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
8.Pangkalan Data adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing- masing dan dikelola oleh administrator Pangkalan Data.
9.Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar LJKNB dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
10.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
11.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang www.peraturan.go.id 2021, No.78 berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a.perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
1. 1.perusahaan asuransi;
2. 2.perusahaan reasuransi;
3. 3.perusahaan asuransi syariah;
4. 4.perusahaan reasuransi syariah;
5. 5.perusahaan pialang asuransi;
6. 6.perusahaan pialang reasuransi; dan
7. 7.perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perasuransian;
b.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
c.lembaga pembiayaan, terdiri atas:
1. 1.perusahaan pembiayaan;
2. 2.perusahaan pembiayaan syariah;
3. 3.perusahaan modal ventura;
4. 4.perusahaan modal ventura syariah; dan
5. 5.perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai lembaga pembiayaan;
d.lembaga jasa keuangan lainnya, terdiri atas:
1. 1.perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
2. 2.lembaga penjamin, terdiri atas: a) perusahaan penjaminan; www.peraturan.go.id 2021, No.78 b) perusahaan penjaminan syariah; c) perusahaan penjaminan ulang; dan d) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
3. 3.penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
4. 4.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
5. 5.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
6. 6.badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
7. 7.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang menggunakan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3

(1)LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi. www.peraturan.go.id 2021, No.78
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
1. a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
4. d.sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi.
(3)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.
(4)Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi pendiri.

Pasal 4

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup paling sedikit:

a.menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
c.memastikan:
1. 1.Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, pencapaian tujuan bisnis LJKNB dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB;
2. 2.kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
3. 3.ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
4. 4.penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
5. 5.kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
6. 6.terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit: a) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; www.peraturan.go.id 2021, No.78 b) mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi; c) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan d) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup paling sedikit:

a.mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

Pasal 8

(1)LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib memiliki komite pengarah Teknologi Informasi.
(2)Komite pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan paling sedikit:
1. a.rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB;
2. b.perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
3. c.kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi; www.peraturan.go.id 2021, No.78
4. d.kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui;
5. e.kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LJKNB;
6. f.efektivitas mitigasi risiko atas investasi LJKNB pada sektor Teknologi Informasi agar investasi LJKNB pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis LJKNB;
7. g.pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
8. h.upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. i.kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki LJKNB.
(3)Komite pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
1. a.direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
2. b.direktur atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko;
3. c.pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi; dan
4. d.pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.
(4)Perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan informasi total aset yang terdapat dalam laporan berkala terkini yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan dan/atau penyelenggaraan usaha masing–masing LJKNB pada saat www.peraturan.go.id 2021, No.78 pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi LJKNB yang bersangkutan.
(5)Dalam hal terdapat penurunan aset, LJKNB tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 9

(1)LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(2)LJKNB wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
(3)Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi memuat aspek paling sedikit:
1. a.manajemen;
2. b.pengembangan dan pengadaan;
3. c.operasional Teknologi Informasi;
4. d.jaringan komunikasi;
5. e.pengamanan informasi;
6. f.Rencana Pemulihan Bencana;
7. g.penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
8. h.Layanan Keuangan Elektronik, bagi LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik.
(4)LJKNB wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berjalan dengan optimal.
(5)LJKNB wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala. www.peraturan.go.id 2021, No.78
(6)LJKNB wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kebijakan secara tertulis.

Pasal 10

(1)LJKNB wajib menyampaikan rencana pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung rencana kegiatan usaha LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Rencana pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan dan rencana manajemen pada rencana bisnis LJKNB.
(3)Kewajiban penyampaian rencana pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya berlaku bagi LJKNB yang wajib menyampaikan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.