DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, tata kelola, penyelenggaraan agregasi, pengawasan, penghentian kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha, aspek kepatuhan lainnya, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung perkembangan produk dan layanan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan layanan agregasi yang dapat mempermudah konsumen dalam membandingkan, memilih, dan/atau menggunakan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan profil dan/atau kebutuhan konsumen;
c.bahwa untuk memastikan agar agregasi informasi produk dan layanan jasa keuangan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen maupun lembaga jasa keuangan serta pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan, diperlukan pengaturan yang memadai terutama terkait tata kelola dan manajemen risiko setiap pihak yang akan menjalankan aktivitas sebagai penyelenggara agregasi jasa keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2.Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
3.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
4.Agregasi adalah aktivitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan, penyaringan dan/atau pembandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan antar LJK dan/atau antar pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan.
5.Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PAJK adalah Penyelenggara ITSK yang melakukan kegiatan usaha Agregasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
6.Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.
7.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham PAJK sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham PAJK kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PAJK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8.Direksi adalah organ PAJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PAJK untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan PAJK serta mewakili PAJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Dewan Komisaris adalah organ PAJK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10.Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAJK.
11.Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
12.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pasal 2

PAJK diselenggarakan dengan prinsip:

a.pemanfaatan dukungan inovasi teknologi;
b.penerapan metode Agregasi yang transparan, wajar, akuntabel, dan tidak menyesatkan;
c.pelindungan Data Pribadi;
d.pelindungan Konsumen;
e.peningkatan inklusi keuangan; dan
f.keandalan sistem teknologi informasi.

Pasal 3

(1)PAJK melakukan kegiatan usaha Agregasi, meliputi:
1. a.menampilkan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan memberikan pilihan kepada Konsumen; dan/atau
2. b.pemberian layanan berupa:
  1. 1.penerusan informasi calon Konsumen kepada LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;
  2. 2.penyaluran produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen; dan/atau
  3. 3.pengadministrasian dokumen terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk kepentingan Konsumen dan LJK atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK dapat menyediakan produk dan/atau layanan khusus yang bekerja sama dengan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
(3)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK dapat melakukan kegiatan usaha lain setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Pihak yang melakukan kegiatan Agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai PAJK, jika kegiatan Agregasi:
1. a.dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama;
2. b.dilakukan hanya untuk internal perusahaan dan grup perusahaan;
3. c.dilakukan oleh pihak yang sudah diawasi oleh pengawas Otoritas Jasa Keuangan di sektor lain;
4. d.bersifat memberikan informasi 1 (satu) arah dan tidak melakukan pemrosesan data Konsumen untuk tujuan penyelenggaraan Agregasi; atau
5. e.dilakukan tidak dalam rangka pemasaran atau penyaluran produk dan/atau layanan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
(5)Agregasi informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat dilakukan oleh PAJK merupakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan.
(6)PAJK dapat melaksanakan kegiatan Agregasi berdasarkan prinsip syariah.
(7)PAJK dapat melakukan Agregasi atas produk dan/atau layanan jasa keuangan berupa:
1. a.kegiatan penghimpunan dana;
2. b.kegiatan penyaluran dana; dan/atau
3. c.produk dan layanan jasa keuangan selain huruf a dan huruf b yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
(8)PAJK yang melakukan Agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan membutuhkan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari sektor lain di Otoritas Jasa Keuangan wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha di sektor lain.
(9)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha di sektor lain.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1)Setiap pihak yang menyelenggarakan Agregasi wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Badan hukum PAJK berupa perseroan terbatas.
(3)Modal disetor PAJK ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal disetor PAJK yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu.
(5)Sumber dana modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang berasal dari:
1. a.kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
2. b.pinjaman; dan
3. c.kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan atas nama PAJK pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
(7)PAJK harus memastikan kecukupan permodalan dalam menjalankan operasional PAJK.

Pasal 5

(1)PAJK dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia;
3. c.warga negara asing; dan/atau
4. d.badan hukum asing.
(2)Batasan kepemilikan saham PAJK oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.
(3)Kepemilikan saham PAJK dilarang berasal dari:
1. a.penanam modal dalam negeri; dan
2. b.penanam modal asing, yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dengan membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
(4)Batasan kepemilikan asing pada PAJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi PAJK yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek.

Pasal 6

(1)PAJK wajib memiliki paling sedikit:
1. a.2 (dua) orang anggota Direksi; dan
2. b.1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.
(2)Paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di:
1. a.Agregasi;
2. b.industri teknologi informasi; dan/atau
3. c.LJK.
(3)Pengetahuan dan/atau pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
1. a.sertifikasi; atau
2. b.pengalaman kerja di industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.
(4)Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
1. a.anggota direksi;
2. b.anggota dewan komisaris; atau
3. c.pejabat eksekutif, dari perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba.

Pasal 7

(1)PAJK dapat menggunakan tenaga kerja asing dengan memenuhi kriteria:
1. a.menduduki jabatan:
  1. 1.1 (satu) tingkat di bawah Direksi; dan/atau
  2. 2.tenaga ahli atau konsultan;
2. b.penggunaan tenaga kerja asing dilarang melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk masing-masing tenaga kerja asing dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
3. c.memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
4. d.memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAJK wajib:
1. a.mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan tenaga kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan;
2. b.menyediakan 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping untuk masing- masing tenaga kerja asing;
3. c.menyelenggarakan alih teknologi dan/atau alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja; dan
4. d.memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai ketenagakerjaan.
(3)PAJK dilarang memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang tugas:
1. a.personalia; dan
2. b.kepatuhan.

Pasal 8

(1)Rencana penggunaan dan rencana perubahan penggunaan tenaga kerja asing wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2)PAJK wajib menyampaikan rencana penggunaan dan rencana perubahan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari rencana bisnis tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.nama dan informasi mengenai tenaga kerja asing;
2. b.alasan penggunaan tenaga kerja asing dan alasan tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam bidang tugas yang dijabat tenaga kerja asing;
3. c.bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi meliputi ruang lingkup dan kompetensi;
4. d.rencana masa jabatan; dan
5. e.rencana program alih teknologi dan/atau alih keahlian.
(4)Dalam hal terdapat rencana perubahan penggunaan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli, atau konsultan, PAJK harus menyampaikan rencana beserta alasan perubahan penggunaan tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)PAJK yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dipekerjakan disertai dengan dokumen terkait ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Permohonan perizinan PAJK disampaikan oleh calon PAJK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan disertai pemenuhan persyaratan dokumen pengajuan permohonan izin usaha sebagai PAJK tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Pemberian persetujuan atau pernyataan belum dapat disetujui atas permohonan izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalam memberikan persetujuan atau pernyataan belum dapat disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan;
2. b.penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. c.penelitian kesiapan operasional termasuk terhadap sistem teknologi informasi yang akan digunakan; dan
4. d.analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Untuk mendukung penelitian kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PAJK harus menyampaikan dokumen sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi yang diterbitkan oleh:
1. a.lembaga sertifikasi yang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional; atau
2. b.lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi, bagi lembaga sertifikasi yang tidak memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi PAJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(6)PAJK yang belum mendapatkan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus memiliki sertifikasi atau dokumen lainnya yang berisi kebijakan terkait keamanan sistem informasi yang memuat mekanisme pengendalian pada:
1. a.aspek organisasi, paling sedikit memuat delegasi wewenang dan struktur organisasi;
2. b.aspek sumber daya manusia, paling sedikit memuat pemenuhan sumber daya manusia pada posisi terkait teknologi informasi dan Agregasi, persyaratan minimum kompetensi, dan kebijakan atau strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. c.aspek perangkat fisik, paling sedikit memuat kebijakan calon PAJK terkait perangkat fisik teknologi informasi tersedia dan aman; dan
4. d.aspek teknologi, paling sedikit memuat keamanan jaringan, aplikasi, dan data.
(7)Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada calon PAJK.
(8)Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, calon PAJK harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(9)Dalam hal calon PAJK tidak memenuhi kelengkapan dan/atau menyesuaikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), calon PAJK dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
(10)Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan belum dapat disetujui.

Pasal 10

(1)PAJK harus menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.memberikan persetujuan atau pernyataan belum dapat disetujui berdasarkan penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. b.mewajibkan PAJK untuk mengikuti sandbox apabila hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kegiatan yang diajukan bukan merupakan cakupan kegiatan PAJK, namun memenuhi kriteria kelayakan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…