DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 40/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap anggaran dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan, peraturan mengenai pedoman anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.

BAB II

PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan paling kurang memuat hal sebagai berikut:

a.nama dan tempat kedudukan perseroan;
b.jenis saham yang diterbitkan;
c.jangka waktu pendirian;
d.maksud dan tujuan perseroan hanya sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
e.modal disetor paling sedikit 1% (satu persen) dari modal dasar;
f.tugas dan wewenang direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
g.kuorum, hak suara dan keputusan;
h.direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
i.pembubaran dan likuidasi;
j.keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan sebagian besar anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
k.dalam hal Manajer Investasi dan/atau anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, atau mencabut izin usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan dimaksud;
l.anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan mempunyai kedudukan yang sederajat;
m.pengeluaran saham baru, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka Berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
n.Reksa Dana Berbentuk Perseroan tidak wajib membuat dana cadangan; dan
o.dalam hal Reksa Dana Berbentuk Perseroan membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 3

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 4

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada masyarakat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-18/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta Peraturan Nomor IV.A.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 269 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40 /POJK.04/2016 TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN I. UMUM Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-18/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan, beserta Peraturan Nomor IV.A.2 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap anggaran dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan, peraturan mengenai pedoman anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan paling kurang memuat hal sebagai berikut:

a.nama dan tempat kedudukan perseroan;
b.jenis saham yang diterbitkan;
c.jangka waktu pendirian;
d.maksud dan tujuan perseroan hanya sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
e.modal disetor paling sedikit 1% (satu persen) dari modal dasar;
f.tugas dan wewenang direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
g.kuorum, hak suara dan keputusan;
h.direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan wajib bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
i.pembubaran dan likuidasi;
j.keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan sebagian besar anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
k.dalam hal Manajer Investasi dan/atau anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, atau mencabut izin usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan dimaksud;
l.anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan mempunyai kedudukan yang sederajat;
m.pengeluaran saham baru, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka Berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
n.Reksa Dana Berbentuk Perseroan tidak wajib membuat dana cadangan; dan
o.dalam hal Reksa Dana Berbentuk Perseroan membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 3

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan
7. g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 4

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada masyarakat.