DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 40/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCoronavirus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
2.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan syariah.
3.Penggabungan adalah Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan.
4.Peleburan adalah Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan.
5.Pengambilalihan adalah perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan.
6.Integrasi adalah perbuatan hukum pengalihan aset dan/atau liabilitas kepada LJKNB lain yang memiliki bidang usaha sejenis.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

BAB II

PERINTAH TERTULIS

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada LJKNB untuk:

a.melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; atau
b.menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.

Pasal 3

LJKNB wajib mematuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Perintah Tertulis dinyatakan berakhir pada saat LJKNB telah melaksanakan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KRITERIA LJKNB YANG DIKENAKAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada LJKNB yang memenuhi kriteria:
1. a.memiliki:
  1. 1.tingkat kesehatan pada peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, atau peringkat komposit 3; atau
  2. 2.tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, LJKNB tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi; atau
2. b.memiliki:
  1. 1.tingkat kesehatan pada peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5; atau
  2. 2.tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
3. c.pemegang saham atau yang setara pada LJKNB tidak memiliki kemampuan menambah modal disetor untuk memperbaiki kondisi LJKNB.
(2)Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada LJKNB yang memenuhi kriteria:
1. a.tingkat kesehatan pada peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, atau peringkat komposit 3; atau
2. b.tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, LJKNB mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi.

Pasal 6

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LJKNB hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi harus memiliki kondisi sebagai berikut:

a.tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, atau peringkat komposit 3; atau
b.tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TINDAK LANJUT PERINTAH TERTULIS

Pasal 7

(1)LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis.
(2)Rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.rangkaian proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi bagi LJKNB; dan
2. b.jadwal pelaksanaan sampai dengan selesainya proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
(3)LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis menyampaikan informasi perkembangan realisasi rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib melaksanakan dan menjaga kelancaran proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sesuai dengan rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN/ATAU INTEGRASI

Pasal 8

Persyaratan dan tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dilaksanakan oleh LJKNB sesuai dengan:

a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; dan
b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Persyaratan dan tata cara yang diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.LJKNB dapat melaksanakan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan menginformasikan bahwa rincian ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat diakses pada situs web LJKNB;
b.LJKNB dapat menyelenggarakan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c.dalam hal penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, LJKNB harus menetapkan lokasi penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi di wilayah negara Republik Indonesia;
d.pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama LJKNB hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan/atau Integrasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi;
e.penyampaian dokumen dan/atau persyaratan administratif dalam proses perizinan, persetujuan dan/atau laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi secara elektronik dapat dilakukan LJKNB melalui sarana surat elektronik resmi yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal sistem terkait permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; dan/atau
f.LJKNB wajib menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pasal 10

(1)Penilaian dan konversi saham dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan LJKNB yang terlibat dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
(2)Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dan konversi saham dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi ditetapkan berdasarkan penilaian yang wajar dari LJKNB yang menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.

Pasal 11

LJKNB berstatus perusahaan terbuka yang diberikan Perintah Tertulis untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan terhadap LJKNB berstatus perusahaan terbuka dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…