DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 Tahun 2017

Nomor: 41/POJK.03/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengetahui dan memastikan bank telah melindungi kepentingan masyarakat serta memelihara prinsip dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan yang mengandung risiko;
c.bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan akurat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko;
d.bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah kantor yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3.Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata- mata sebagai penghubung antara bank yang berkedudukan di luar negeri dengan nasabahnya.
4.Pihak Terkait adalah pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
5.Pihak Terafiliasi adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6.Pihak Lain adalah pihak yang ditugaskan untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan serta dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan.

BAB II

PIHAK-PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

a.Bank; dan/atau
b.Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Pasal 3

(1)Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap:
1. a.perusahaan induk dari Bank;
2. b.perusahaan anak dari Bank;
3. c.Pihak Terkait dengan Bank;
4. d.Pihak Terafiliasi dengan Bank; dan
5. e.debitur Bank.
(2)Pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat indikasi bahwa pihak tersebut:
1. a.memperoleh penyediaan dana dari Bank;
2. b.mempunyai peran dalam kegiatan operasional Bank;
3. c.melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap Bank;
4. d.memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari Bank;
5. e.mengalami kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja Bank; dan/atau
6. f.indikasi lain.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap aspek kegiatan usaha Bank, termasuk sarana pendukung dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan Bank.

Pasal 5

(1)Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan untuk:
1. a.memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha Bank;
2. b.mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lain;
3. c.memastikan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dan pedoman ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan Bank; dan/atau
4. d.meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
(2)Pemeriksaan terhadap Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditujukan untuk memastikan kepatuhan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Bank, Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada pemeriksa:
1. a.buku, berkas, warkat, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinannya;
2. b.segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
3. c.kesempatan penelitian keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
4. d.hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.
(2)Bank, Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan bantuan untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh pemeriksa.
(3)Bank, Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau pihak lain dilarang untuk menghambat proses pemeriksaan serta mempengaruhi pendapat, penilaian, atau hasil dari tim pemeriksa.

BAB III

PERSYARATAN BAGI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1)Pihak Lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan.
(2)Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
(3)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
1. a.pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan;
2. b.Pihak Lain yang ditugaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. c.gabungan antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Lain.

Pasal 8

(1)Tim pemeriksa dari Pihak Lain wajib memenuhi syarat:
1. a.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);
2. b.bukan Pihak Terafiliasi terhadap objek yang diperiksa;
3. c.memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
4. d.bersikap independen, jujur, dan objektif;
5. e.kompeten di bidangnya dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain; dan
6. f.secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam bidangnya masing- masing.
(2)Penanggung jawab dari Pihak Lain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Dalam hal Pihak Lain merupakan kantor akuntan publik, kantor akuntan publik wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(2)Selain kantor akuntan publik yang wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akuntan publik yang melakukan pemeriksaan wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(3)Ketua dan mayoritas anggota tim pemeriksa dari kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
1. a.memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan; dan
2. b.memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan.
(4)Penanggung jawab kantor akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

(1)Dalam memberikan penugasan kepada Pihak Lain untuk melakukan pemeriksaan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat perintah kerja.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan surat perintah kerja dan kerangka acuan kerja (terms of reference) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengetahui dan memastikan bank telah melindungi kepentingan masyarakat serta memelihara prinsip dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan yang mengandung risiko;
c.bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan akurat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko;
d.bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah kantor yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3.Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata- mata sebagai penghubung antara bank yang berkedudukan di luar negeri dengan nasabahnya.
4.Pihak Terkait adalah pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
5.Pihak Terafiliasi adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6.Pihak Lain adalah pihak yang ditugaskan untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan serta dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan.

BAB II

PIHAK-PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

a.Bank; dan/atau
b.Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

Pasal 3

(1)Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap:
1. a.perusahaan induk dari Bank;
2. b.perusahaan anak dari Bank;
3. c.Pihak Terkait dengan Bank;
4. d.Pihak Terafiliasi dengan Bank; dan
5. e.debitur Bank.
(2)Pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat indikasi bahwa pihak tersebut:
1. a.memperoleh penyediaan dana dari Bank;
2. b.mempunyai peran dalam kegiatan operasional Bank;
3. c.melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap Bank;
4. d.memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari Bank;
5. e.mengalami kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja Bank; dan/atau
6. f.indikasi lain.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap aspek kegiatan usaha Bank, termasuk sarana pendukung dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan Bank.

Pasal 5

(1)Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan untuk:
1. a.memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha Bank;
2. b.mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lain;
3. c.memastikan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dan pedoman ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan Bank; dan/atau
4. d.meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
(2)Pemeriksaan terhadap Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditujukan untuk memastikan kepatuhan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Bank, Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada pemeriksa:
1. a.buku, berkas, warkat, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinannya;
2. b.segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
3. c.kesempatan penelitian keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
4. d.hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.
(2)Bank, Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan bantuan untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh pemeriksa.
(3)Bank, Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau pihak lain dilarang untuk menghambat proses pemeriksaan serta mempengaruhi pendapat, penilaian, atau hasil dari tim pemeriksa.

BAB III

PERSYARATAN BAGI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1)Pihak Lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan.
(2)Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
(3)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
1. a.pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan;
2. b.Pihak Lain yang ditugaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. c.gabungan antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Lain.

Pasal 8

(1)Tim pemeriksa dari Pihak Lain wajib memenuhi syarat:
1. a.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);
2. b.bukan Pihak Terafiliasi terhadap objek yang diperiksa;
3. c.memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
4. d.bersikap independen, jujur, dan objektif;
5. e.kompeten di bidangnya dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain; dan
6. f.secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam bidangnya masing- masing.
(2)Penanggung jawab dari Pihak Lain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Dalam hal Pihak Lain merupakan kantor akuntan publik, kantor akuntan publik wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(2)Selain kantor akuntan publik yang wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akuntan publik yang melakukan pemeriksaan wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(3)Ketua dan mayoritas anggota tim pemeriksa dari kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
1. a.memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan; dan
2. b.memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan.
(4)Penanggung jawab kantor akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

(1)Dalam memberikan penugasan kepada Pihak Lain untuk melakukan pemeriksaan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat perintah kerja.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan surat perintah kerja dan kerangka acuan kerja (terms of reference) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja.