DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024

Nomor: 41
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 322

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk badan hukum, kepemilikan, nama dan permodalan, perizinan usaha, konversi lembaga keuangan mikro, sumber daya manusia, penilaian kemampuan dan kepatutan, kantor cabang, perubahan cakupan wilayah usaha, transformasi LKM, perubaan kelembagaan, penggabungan dan peleburan, asosiasi, pencabutan izin usaha dan pembubaran LKM, kegiatan usaha, larangan, sumber pendanaan, akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pedanaan berdasarkan prinsip syariah, tingkat kesehatan LKM, penempatan kelebihan dana, tata cara memperoleh informasi tentang penyipaman dan simpanan pada LKM, laporan keuangan, rencana bisnis, perlindungan konsumen dan masyarakat, strategi anti fraud, penetapan status pengawasan, laporan atas pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Keuangan Mikro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana https://jdih.ojk.go.id/ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5.Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7.Direksi adalah organ LKM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LKM untuk kepentingan LKM, sesuai dengan maksud dan tujuan LKM serta mewakili LKM, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.
8.Dewan Komisaris adalah organ LKM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau https://jdih.ojk.go.id/ khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10.Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
11.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
12.Asosiasi adalah asosiasi LKM yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
13.Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban LKM sebagai akibat pencabutan izin usaha LKM dan pembubaran.
14.Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, atau Otoritas Jasa Keuangan.
15.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha LKM.
16.Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
17.Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan.
18.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada LKM yang akan diperiksa.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA, DAN PERMODALAN

Pasal 2

(1)Badan hukum LKM terdiri atas:
1. a.koperasi; dan
2. b.perseroan terbatas.
(2)Ketentuan kepemilikan untuk LKM yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada https://jdih.ojk.go.id/ ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
(3)Kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan/atau badan usaha milik desa.
(4)Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia; dan/atau
2. b.koperasi.
(5)Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a paling banyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

LKM dilarang dimiliki selain oleh:

a.warga negara Indonesia;
b.badan usaha milik desa;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.pemerintah daerah provinsi; dan/atau
e.koperasi.

Pasal 4

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Pasal 5

(1)Nama LKM harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar.
(2)LKM harus menggunakan nama LKM yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
1. a.“Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau
2. b.“Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama LKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perseroan terbatas maupun perkoperasian.

Pasal 6

Nama LKM wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor LKM. https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 7

(1)Modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
(2)LKM harus memiliki modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah pada saat pendirian paling sedikit:
1. a.Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. b.Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. c.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(3)Modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama LKM pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi LKM yang mengajukan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai.
(5)Setoran modal LKM dilarang:
1. a.berasal dari pinjaman; dan
2. b.berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan tindak pidana keuangan lain.

Pasal 8

(1)LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM;
3. c.pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
4. d.denda administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. https://jdih.ojk.go.id/
(3)Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4)Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5)Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
2. b.melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
3. c.melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan LKM melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

(1)Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
1. a.setoran modal secara tunai; atau
2. b.setoran modal secara nontunai.

Pasal 10

(1)Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan usaha dengan setoran modal tunai tercantum dalam Lampiran I pada tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan https://jdih.ojk.go.id/ calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(4)Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. b.analisis kelayakan atas rencana kerja;
3. c.penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
4. d.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
(5)Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Dalam hal permohonan izin usaha terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
(7)LKM menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, LKM dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
(9)Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha LKM sesuai dengan skala usaha dan cakupan wilayah usaha.
(10)Skala usaha dan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebagai:
1. a.LKM skala usaha kecil, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. b.LKM skala usaha menengah, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. c.LKM skala usaha besar, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(11)Penetapan skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(12)Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
(13)Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan. https://jdih.ojk.go.id/
(14)Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM.

Pasal 11

(1)Permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dengan melampirkan dokumen persyaratan perizinan usaha dengan setoran modal nontunai tercantum dalam Lampiran I pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.
(3)Permohonan izin usaha LKM dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 5% (lima persen).
(4)Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan.
(5)Jumlah Ekuitas LKM yang mengajukan izin usaha sebagai LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. b.Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. c.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(6)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(7)Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian atas kelengkapan dokumen;
2. b.analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM; dan
3. c.penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota sebagai LKM skala usaha besar pada saat pendirian.
(8)Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a. https://jdih.ojk.go.id/
(9)Dalam hal permohonan izin usaha terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada LKM.
(10)LKM menyampaikan kekurangan dokumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
(11)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen, LKM dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
(12)Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha LKM sesuai dengan skala usaha dan cakupan wilayah usaha.
(13)Skala usaha dan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan sebagai:
1. a.LKM skala usaha kecil, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. b.LKM skala usaha menengah, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. c.LKM skala usaha besar, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
(14)Penetapan skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(15)Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM.
(16)Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.
(17)Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks322PDFHirarki

Memuat teks peraturan…